Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI itu mengguncang ingatan banyak generasi.
Namun di tengah riuh itu, Puan Maharani berdiri tenang — menyerukan agar bangsa tidak terburu-buru menobatkan masa lalu sebagai legenda.
Baginya, kehormatan sejati lahir dari penilaian yang jujur, bukan dari dorongan nostalgia atau tekanan politik sesaat.
Puan: Gelar Pahlawan Bukan Sekadar Penghargaan
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah tidak gegabah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Menurutnya, gelar kehormatan tidak cukup diukur dari lamanya pengabdian, tetapi dari nilai abadi yang ditinggalkan.
Usai memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang II DPR RI, Selasa (4/11/2025), Puan menilai keputusan semacam itu perlu kajian hati-hati.
“Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” katanya.
Ia menekankan, gelar pahlawan harus lahir dari refleksi sejarah, bukan dari gelombang politik yang lewat sekejap.
Menimbang Nilai, Bukan Sekadar Nama
Puan menyebut, pemerintah perlu melihat perjalanan hidup Soeharto secara utuh dan objektif.
Menurutnya, bangsa ini tidak boleh memilih ingatan berdasarkan kenyamanan.
Ia berkata, “Penghormatan sejati bukan tentang melupakan, melainkan tentang berani mengingat.”
Kalimat itu seakan menyiratkan penolakan lembut terhadap dorongan sebagian pihak yang ingin segera menobatkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Usulan Resmi Golkar dan Respons Istana
Wacana pemberian gelar ini bermula dari usulan Partai Golkar.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan nama Soeharto kepada Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2025 di Istana Negara.
Presiden Prabowo menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji akan mempertimbangkan dengan saksama.
Selain Soeharto, nama seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah juga diajukan tahun ini.
Kajian Masih Berjalan di Tingkat Dewan Gelar
Pihak Sekretariat Negara menyebut, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sedang meneliti seluruh nama calon.
Kajian itu mencakup aspek historis, administratif, hingga moralitas publik.
Tahapan ini menjadi ruang penting untuk memastikan gelar kehormatan tak kehilangan makna.
Bagi Puan, transparansi adalah kunci agar keputusan akhir dapat diterima tanpa luka sejarah.
Pesan Puan: Hormati Sejarah dengan Jujur
Puan mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut menatap cermin masa lalunya.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga semangat persatuan, tanpa menghapus warna masa lalu yang telah menjadi pelajaran.
“Jangan sampai gelar pahlawan nasional menimbulkan perdebatan yang membelah bangsa. Mari hormati sejarah dengan bijak,” ujar Puan menutup pernyataannya.
Warisan di Antara Cahaya dan Bayang
Di ujung perjalanan sejarah, nama-nama besar selalu menunggu untuk ditimbang kembali.
Soeharto adalah kisah yang tak bisa dihapus, namun juga tak boleh ditulis tunggal.
Puan memilih langkah pelan — mengingatkan bangsa bahwa kehormatan sejati lahir bukan dari kenangan, melainkan dari keberanian menilai dengan jernih.
Sebab pahlawan sejati tak hanya hidup di buku sejarah, tetapi di hati rakyat yang masih percaya pada keadilan dan kebenaran.
