Banjir Sumatra 2025: Pemerintah Tolak Bantuan Internasional, Warga Bertahan di Tengah Genangan
Jingga News, Jakarta, (10/12/2025) – Banjir Sumatra 2025 kembali menenggelamkan ribuan rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di tengah bencana Sumatra yang meluas, pemerintah tolak bantuan internasional dan menegaskan penanganan masih mengandalkan sumber daya nasional.
Situasi banjir Aceh 2025 ini menyoroti distribusi bantuan bencana Indonesia yang belum merata, terutama di kawasan banjir Sumatra Utara.
Gelombang Air Keruh Menutup Tanah Rencong
Banjir besar yang merendam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan hanya membawa lumpur, tetapi juga pertanyaan besar: mengapa pemerintah Indonesia memilih menolak bantuan internasional di tengah darurat yang mengancam jutaan warga?
Banjir Meluas, Ribuan Rumah Tenggelam
Curah hujan ekstrem tanpa henti membuat sungai-sungai utama meluap, merendam permukiman, lahan pertanian, hingga akses jalan antarkabupaten.
- Aceh Utara: Air setinggi 1–1,5 meter menenggelamkan rumah warga. Ratusan keluarga mengungsi ke sekolah dan meunasah.
- Sumatra Barat: Banjir bandang disertai longsor memutus jalur darat di sejumlah titik.
“Ini banjir terparah dalam lima tahun terakhir. Rumah kami hanya terlihat atapnya,” ujar Saifuddin, warga Lhoksukon, yang sudah tiga hari bertahan di posko pengungsian.
Respons Pemerintah: Fokus Penanganan Nasional
Pemerintah menegaskan belum membuka peluang bantuan luar negeri. Penanganan masih mengandalkan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Kita masih dalam tahap pemetaan kerusakan dan kebutuhan. Sumber daya nasional masih memadai,” tegas juru bicara pemerintah.
Keputusan ini memantik sorotan dunia internasional, terutama lembaga kemanusiaan yang biasanya bergerak cepat saat bencana besar melanda Indonesia.
Alasan Pemerintah Menolak Bantuan Internasional
- Status Bencana Dinilai Terkendali – Kapasitas nasional dianggap cukup untuk evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan awal.
- Menghindari Administrasi Darurat Internasional – Membuka jalur bantuan luar negeri memerlukan prosedur lintas negara yang kompleks dan memakan waktu.
- Kesiapan Anggaran dan Logistik Nasional – BNPB memastikan stok makanan siap saji, tenda, obat-obatan, hingga kebutuhan bayi masih mencukupi.
“Prioritas kami mempercepat distribusi nasional. Jika situasi memburuk, opsi bantuan luar negeri bisa dibuka,” ujar pejabat BNPB.
Warga: Bantuan Mengalir, Tapi Belum Merata
Meski pemerintah menyebut situasi terkendali, distribusi logistik belum merata. Desa-desa terisolasi akibat jembatan putus membuat bantuan sulit masuk.
“Kami sudah dua hari hanya makan mie instan. Tidak ada air bersih,” kata Nuraini, warga Aceh Tamiang.
Relawan lokal, mahasiswa, dan organisasi masyarakat bergerak mandiri. Dapur umum didirikan, menegaskan kuatnya solidaritas warga.
Cuaca Ekstrem Masih Mengancam
BMKG memperingatkan hujan berintensitas tinggi masih berpotensi turun dalam beberapa hari ke depan. Zona rawan meliputi:
- Aceh bagian timur
- Pesisir barat Sumatra Barat
- Wilayah Medan–Binjai–Langkat
Warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi pemerintah.
Dampak Ekonomi Mulai Terasa
Selain kerusakan rumah dan fasilitas umum, banjir juga memukul ekonomi:
- Ribuan hektare sawah dan ladang terendam
- Pasar tradisional lumpuh
- Distribusi barang pokok terhambat
- UMKM di kawasan banjir berhenti produksi
Kerugian sementara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, angka yang berpotensi meningkat jika hujan deras berlanjut.
Banjir besar di Sumatra menjadi ujian berat bagi pemerintah dan masyarakat. Keputusan untuk menolak bantuan internasional menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran: harapan bahwa negara mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan kekhawatiran bahwa jika situasi memburuk, bantuan bisa datang terlambat.
Namun satu hal tetap menyala: solidaritas warga. Dari relawan, komunitas lokal, hingga gerakan donasi, semangat kemanusiaan terus mengalir—seperti sungai yang tak pernah kering.
