Polemik Anggaran Makan Gratis 2026: PSI vs PDIP Soal Dana Pendidikan
Jingga News, Bekasi – Polemik mengenai alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam postur APBN 2026 memicu debat panas antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP).
PSI mempertanyakan konsistensi PDIP yang mengkritik anggaran tersebut, sementara fraksi partai berlambang banteng itu terlibat langsung dalam proses pengesahan di DPR RI.
Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, melontarkan serangan balik terkait pernyataan kader PDIP yang mempermasalahkan alokasi Rp223,5 triliun dari total Rp769,1 triliun anggaran pendidikan untuk program MBG.
Dedek mengingatkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI adalah Said Abdullah, yang merupakan kader senior PDIP.
“Terlepas dari substansi argumen, bukankah Fraksi PDIP secara organisasional terlibat dalam penyusunan APBN 2026? Kan fungsi DPR RI salah satunya adalah fungsi budgeting, atau sudah berubah?” ujar Dedek melalui akun X pribadinya, Kamis (26/2/2026).
Menurut Dedek, penempatan MBG dalam pos pendidikan memiliki dasar yang kuat karena program tersebut merupakan bentuk intervensi gizi bagi anak sekolah. Ia juga menegaskan bahwa sumber dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran tahun 2025 yang mencapai kurang lebih Rp300 triliun.
Di sisi lain, PDIP melalui Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyatakan bahwa klarifikasi mengenai sumber dana ini sangat penting untuk menghindari simpang siur informasi.
Ia menyebut masyarakat selama ini memahami anggaran pendidikan 20 persen harus dialokasikan sepenuhnya untuk sektor pendidikan murni.
Wasekjen DPP PDIP, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, dana MBG memang tercantum sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan.
“Menyampaikan dengan benar sesuai UU dan Perpres adalah bentuk menghormati DPR dan Pemerintah sebagai pembuatnya. Ternyata memang benar, diambil dari anggaran pendidikan,” tegas Adian.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, berikut adalah pembagian alokasi anggaran dalam rumpun pendidikan yang menjadi poin utama perdebatan:
| Komponen Anggaran | Jumlah (Triliun) | Keterangan |
|---|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | Rp223,5 | Badan Gizi Nasional |
| Dana Transfer ke Daerah | Rp346,5 | Gaji Guru & BOS |
| Kemenristek Dikti | Rp61,8 | Pendidikan Tinggi |
| Kemendikdasmen | Rp56,6 | Teknis Sekolah |
| Kementerian Agama | Rp32,7 | Madrasah/Pesantren |
| Total Anggaran Pendidikan | Rp769,1 | 20% APBN 2026 |
Tanggapan Pemerintah
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa alokasi anggaran ini tidak mengganggu program pendidikan yang sudah berjalan. Ia menekankan bahwa Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia di masa depan.
Pemerintah menjamin bahwa meskipun anggaran MBG berada di bawah pos pendidikan, kebutuhan rutin seperti tunjangan guru dan bantuan operasional sekolah tetap menjadi prioritas utama yang tidak terpisahkan dalam APBN 2026.
