Anatomi Kemunafikan Politik: Menakar Moral Hazard dan Budaya Cuci Tangan dalam Skandal Badan Gizi Nasional
Jingga News – Skandal korupsi yang mengguncang Badan Gizi Nasional belakangan ini tidak hanya menyingkap rapuhnya benteng integritas dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mempertontonkan sebuah drama teatrikal yang menjijikkan dari para elite politik kita.
Di balik angka-angka kerugian negara yang fantastis, terdapat tragedi moral yang jauh lebih besar: transformasi instan para pemuja program menjadi pengkritik paling vokal.
Fenomena berbalik arahnya para pejabat dan elite politik ini, setelah bom waktu skandal meledak, adalah manifestasi sempurna dari apa yang dalam ilmu ekonomi dan politik disebut sebagai moral hazard—sebuah situasi di mana pihak yang mengambil risiko atau keuntungan tidak perlu menanggung konsekuensi dari kegagalannya.
Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali digulirkan, ia langsung menjelma menjadi “anak emas” dalam postur belanja negara. Anggarannya membengkak secara eksponensial, menjadikannya salah satu pos pengeluaran terbesar dalam sejarah kontemporer Indonesia. Namun, alih-alih diiringi dengan tata kelola yang ketat, transparan, dan akuntabel, megaproyek ini justru dibentengi oleh arogansi kekuasaan yang anti-kritik.
Membungkam Nalar, Memobilisasi Ketakutan
Pada masa-masa awal peluncuran MBG, ruang publik disesaki oleh narasi tunggal yang seragam. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat sipil, akademisi, maupun jurnalis mengenai kesiapan infrastruktur, transparansi tender pengadaan, risiko kebocoran dana, hingga rasionalitas anggaran, langsung dicap sebagai tindakan subversif.
Kritik tidak lagi dilihat sebagai vitamin untuk memperbaiki kebijakan, melainkan sebagai serangan terhadap stabilitas nasional atau sikap anti-perbaikan gizi anak bangsa.
Demi mengamankan narasi utopis ini, mesin-mesin propaganda dikerahkan secara masif. Pasukan pendengung (buzzer) di media sosial bekerja siang dan malam untuk membunuh karakter siapa saja yang berani meragukan efektivitas program.
Yang lebih mengerikan, aparatur keamanan dan militer bahkan ikut terseret dalam ranah domestik, melakukan intimidasi terhadap orang tua murid yang sekadar mengeluhkan kualitas makanan atau ketidaklayakan gizi yang diterima anak-anak mereka.
Dalam atmosfer yang represif tersebut, para pejabat publik dan politisi berlomba-lomba mengantre di depan kamera. Mereka berebut panggung untuk menjadi juru bicara informal program MBG.
Dengan senyum lebar dan intonasi penuh keyakinan, mereka menjual optimisme palsu, mengulang-ulang slogan politis yang manis, dan memamerkan angka-angka keberhasilan semu yang jauh dari realitas di lapangan.
Bagi mereka saat itu, MBG adalah kereta kencana menuju popularitas dan legitimasi politik. Mengkritik program ini berarti bunuh diri politik; sementara memujinya tanpa reserve adalah tiket emas untuk mengamankan posisi di lingkaran inti kekuasaan.
Transformasi Instan: Dari Pemuja Menjadi Jaksa Penuntut
Namun, roda berputar dan kedok itu akhirnya terbuka. Ketika praktik lancung, penggelembungan harga (markup), dan aliran dana haram ke kantong-kantong pejabat Badan Gizi Nasional terendus oleh penegak hukum, narasi publik langsung berubah 180 derajat. Skandal yang meledak ini menyisakan kehancuran reputasi institusional yang luar biasa.
Di sinilah pertunjukan menjijikkan itu dimulai. Orang-orang yang dulunya berdiri di barisan paling depan untuk membentengi MBG dari kritik, mendadak mengalami amnesia kolektif.
Tanpa rasa malu, wajah-wajah yang sama kini muncul di media dengan raut muka prihatin, berbicara lantang tentang perlunya “evaluasi total,” “audit menyeluruh,” dan “transparansi tanpa kompromi.”
Politis yang dahulu menuduh pengkritik sebagai “antek asing,” kini menggunakan diksi-diksi yang persis sama dengan yang digunakan oleh para aktivis setahun lalu.
Mereka berpura-pura menjadi pahlawan kesiangan yang baru menyadari adanya kejanggalan dalam tata kelola Badan Gizi Nasional. Seolah-olah, mereka tidak pernah menjadi bagian dari barisan sistemik yang membungkam, mengintimidasi, dan mematikan fungsi pengawasan masyarakat sejak awal.
Ini bukan sekadar perubahan sikap politik yang pragmatis, melainkan sebuah bentuk kebangkrutan moral yang akut.
+-----------------------------------------------------------------------+ | SIKLUS MORAL HAZARD DALAM MEGAPROYEK NEGARA | +-----------------------------------------------------------------------+ | 1. FASE PELUNCURAN: | | Anggaran Raksasa -> Kritik Dibungkam -> Pujian Tanpa Reserve | +-----------------------------------------------------------------------+ | v | +-----------------------------------------------------------------------+ | 2. FASE INKUBASI: | | Defisit Pengawasan -> Praktik Korupsi Merajalela -> Isu Ditutupi | +-----------------------------------------------------------------------+ | v | +-----------------------------------------------------------------------+ | 3. FASE MELEDAKNYA SKANDAL: | | Kasus Terbongkar -> Elite Berbalik Arah -> Cuci Tangan Massal | +-----------------------------------------------------------------------+
Anatomi Psikologi Blame Avoidance dan Moral Hazard
Mengapa fenomena memuakkan ini terus berulang dalam lanskap politik kita? Dalam teori pilihan rasional (rational choice theory), tindakan para elite ini dipandu oleh kalkulasi insentif dan disinsentif.
Ketika program MBG menguntungkan secara politik, mereka menginternalisasi keuntungan tersebut sebagai hasil kerja keras dan visi mereka. Namun, ketika program tersebut menghasilkan eksternalitas negatif berupa skandal korupsi, mereka segera melakukan strategi blame avoidance (penghindaran kesalahan).
Moral hazard dalam kasus Badan Gizi Nasional terjadi karena struktur politik kita memungkinkan para pengambil kebijakan untuk memisahkan diri dari risiko tindakan mereka sendiri (decoupling of risk).
- Ketiadaan Sanksi Sosial dan Politik: Para pejabat mengetahui bahwa ingatan publik sering kali pendek dan terfragmentasi. Mereka berasumsi bahwa dengan mengambil posisi menyerang pasca-skandal, publik akan melupakan dosa-dosa pembiaran yang mereka lakukan di masa lalu.
- Kultur Ketaatan Buta (Willful Blindness): Di bawah sistem birokrasi yang feudal, mengkritik kebijakan atasan dianggap sebagai tabu. Para pejabat memilih untuk “buta secara sengaja” terhadap indikasi korupsi yang ada di depan mata mereka demi menjaga kenyamanan jabatan. Ketika skandal pecah, mereka merasa diri mereka juga “korban” dari sistem, bukan pelaku pembiaran.
Ketika kritik dibungkam pada masa awal program, sistem peringatan dini (early warning system) dalam tata kelola pemerintahan otomatis mati.
Kritik masyarakat sipil sebenarnya berfungsi sebagai rem darurat agar mobil anggaran tidak terjun ke jurang korupsi. Ketika rem tersebut sengaja dipotong oleh kepanjangan tangan kekuasaan—termasuk melalui intimidasi militer dan teror siber—maka kehancuran program hanyalah tinggal menunggu waktu.
Dampak Sistemik: Matinya Kepercayaan Publik
Dampak terbesar dari drama cuci tangan massal ini bukanlah hilangnya uang negara senilai triliun rupiah, melainkan kebangkrutan modal sosial (social capital) berupa kepercayaan publik (public trust).
Bagaimana masyarakat bisa memercayai program-program strategis negara di masa depan jika para pemimpinnya memiliki elastisitas moral yang begitu longgar? Hari ini memuji setinggi langit, esoknya mengutuk seolah tak pernah kenal.
Sikap oportunistik ini juga mengirimkan pesan yang sangat buruk bagi generasi muda dan jalannya demokrasi: bahwa dalam politik, konsistensi dan integritas adalah beban, sedangkan kemunafikan adalah keterampilan untuk bertahan hidup.
Sifat muka dua para elite ini mengerdilkan esensi akuntabilitas publik menjadi sekadar komoditas retorika belaka.
Melangkah Maju: Memutus Rantai Impunitas Moral
Kita tidak boleh membiarkan drama cuci tangan ini berlalu begitu saja tanpa konsekuensi. Pengusutan skandal di Badan Gizi Nasional tidak boleh berhenti pada penangkapan oknum pejabat yang menerima suap atau memotong anggaran pengadaan.
Proses hukum dan penilaian publik harus diarahkan kepada mereka yang melakukan pembiaran terstruktur dan pembungkaman sistemik.
Catatan Penting untuk Publik:
Para pejabat yang dahulu mengerahkan kekuatan untuk membungkam kritik terhadap Badan Gizi Nasional harus dimintai pertanggungjawaban moral dan politiknya. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang memungkinkan korupsi itu tumbuh subur tanpa gangguan.
Langkah konkret yang harus diambil untuk memutus rantai moral hazard ini meliputi:
- Catatan Rekam Jejak Digital: Publik dan media massa harus terus merawat ingatan kolektif dengan menampilkan kembali pernyataan-pernyataan pujian buta para elite di masa lalu untuk dikonfrontasikan dengan narasi mereka saat ini.
- Sanksi Elektoral dan Sosial: Elite politik yang terbukti bersikap oportunis dan menggunakan instrumen kekuasaan untuk mengintimidasi pengkritik harus diberikan sanksi politik, seperti tidak lagi dipilih dalam kontestasi politik mendatang.
- Formulasi Kebijakan yang Menjamin Kebebasan Berpendapat: Perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengkritik program layanan publik, termasuk program gizi, harus diperkuat agar instrumen negara tidak disalahgunakan untuk membentengi korupsi.
Skandal di Badan Gizi Nasional adalah cermin retak dari moralitas politik kita. Jika kita terus membiarkan para elite politik melompat dari satu perahu yang tenggelam ke perahu penyelamat tanpa pernah mempertanyakan peran mereka dalam melubangi perahu tersebut, maka kita sedang menormalisasi kemunafikan.
Sudah saatnya publik menuntut lebih dari sekadar akuntabilitas hukum; kita harus menuntut akuntabilitas moral yang teguh, di mana kata dan perbuatan berada dalam satu tarikan napas yang konsisten.
