Celah Aturan dan Kualitas SDM Rendah di Parlemen

Di balik setiap regulasi, ada tangan yang menulis. Di balik setiap pasal, ada pikiran yang merumuskan.

Namun ketika pikiran itu dangkal, ketika tangan itu digerakkan bukan oleh roh perjuangan melainkan oleh kepentingan sesaat, maka lahirlah aturan yang sah secara hukum tetapi cacat secara keadilan.

Aturan yang tampak rapi di atas kertas, tetapi menyisakan luka di hati rakyat.

Legalitas yang Menyembunyikan Celah

Undang-undang kesehatan terbaru, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 191 ayat (1), memberi hak kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerima imbalan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi turunannya — seperti Permenkes No. 3 Tahun 2023 dan Pedoman Tarif BLU RS 2024—memasukkan visit, konsultasi, dan observasi sebagai jasa yang sah untuk ditagih.

Secara hukum, rumah sakit dan dokter tidak salah. Mereka beroperasi sesuai aturan. Namun aturan itu membuka celah: setiap interaksi, meski minim substansi, tetap bisa ditagih. Legalitas hadir, tetapi keadilan pergi.

Parlemen dengan SDM Rendah

Mengapa aturan seperti ini bisa lahir?

Jawabannya ada pada kualitas sumber daya manusia di parlemen.

Banyak anggota dewan tidak memiliki kapasitas akademik atau pengalaman yang memadai untuk merumuskan regulasi kompleks.

Produk hukum lahir bukan dari riset mendalam, melainkan dari kompromi politik.

UU sah secara formal, tetapi lemah secara substansi.

Parlemen yang diisi oleh wakil tanpa roh perjuangan melahirkan regulasi yang kehilanganjiwa.

Politik Uang sebagai Pintu Masuk

Politik uang adalah pintu masuk bagi kualitas rendah.

Rakyat menerima uang, lalu memilih caleg yang tidak punya kapasitas.

Anggota dewan lahir bukan dari kualitas, melainkan dari kekuatan finansial.

Demokrasi pun kehilangan makna, karena suara rakyat dijual di pasar politik.

Rantai sebab-akibat ini jelas:

politik uang → SDM rendah → UU cacat → rakyat jadi korban.

Oligarki di Balik Regulasi

Di balik parlemen yang lemah, ada oligarki yang kuat.

Oligarki memesan regulasi yang menguntungkan mereka.

UU kesehatan lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk memastikan aliran uang dari jasa visit dan konsultasi fiktif.

Dokter dibungkam oleh sistem, pasien diperah oleh tagihan, dan negara memberi legitimasi melalui pasal yang sah secara hukum.

Oligarki adalah dalang, parlemen hanyalah wayang.

Demokrasi yang Cacat

Demokrasi seharusnya melahirkan wakil rakyat yang berjuang untuk rakyat.

Namun ketika rakyat rela dibayar di awal, demokrasi pun cacat.

Rakyat kehilangan hak moral untuk protes.

Anggota dewan lahir dari politik uang, bukan dari roh perjuangan.

UU lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan oligarki.

Demokrasi cacat melahirkan regulasi cacat.

Regulasi cacat melahirkan korban.

Filosofi Celah

Celah bukan sekadar ruang kosong dalam aturan. Celah adalah tanda bahwa pikiran yang menulis pasal tidak penuh.

Celah adalah bukti bahwa roh perjuangan tidak hadir. Celah adalah ruang di mana keadilan hilang, dan kepentingan berkuasa. Celah adalah bayangan yang menutupi cahaya, membuat rakyat berjalan dalam ketidakpastian.

Namun di balik celah itu, masih ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, parlemen akan diisi oleh wakil yang berjuang dengan roh perjuangan.

Harapan bahwa UU akan lahir dari riset mendalam, bukan dari pesanan oligarki.

Harapan bahwa demokrasi akan kembali jujur, dan rakyat akan kembali memilih dengan hati.

Karena di balik setiap pasal, ada kehidupan. Dan setiap kehidupan layak dihargai dengan adil.

Baca Halaman 4 – Politik Uang dan Oligarki