Gerakan Rakyat Desak Status Bencana Nasional di Sumatera
Jingga News, Jakarta, 19 Desember 2025 – Gerakan Rakyat mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional Sumatera setelah Siklon Senyar memicu krisis kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan korban mencapai 1.068 jiwa.
Gerakan Rakyat menilai para korban bukan sekadar statistik, melainkan bukti kegagalan negara melindungi ruang hidup dari dosa ekologis akibat deforestasi dan alih fungsi lahan.
Krisis kemanusiaan dalam angka
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Desember 2025 mencatat 1.068 korban jiwa dengan rincian:
- Aceh: 456 jiwa
- Sumatera Utara: 366 jiwa
- Sumatera Barat: 246 jiwa
Selain itu, 190 orang dinyatakan hilang dan lebih dari 537 ribu jiwa kini berada di pengungsian. Infrastruktur kritis seperti jalan lintas provinsi, jembatan, dan rumah sakit daerah lumpuh, menghambat distribusi logistik dan membuat sejumlah desa terisolasi.
“Para korban bukan sekadar statistik. Jangan ukur keparahan bencana seperti menghitung suara pemilu. Ini adalah nyawa warga negara yang hak hidupnya dijamin konstitusi,” tegas Juru Bicara GR, Robby Kusumalaga.
Darurat nasional: pemerintah daerah kewalahan
Robby menekankan bahwa situasi di Sumatera telah memenuhi lima indikator penetapan status Bencana Nasional sesuai UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (2):
- Jumlah korban jiwa yang masif.
- Kerugian harta benda yang tak ternilai.
- Kerusakan sarana prasarana kritis (RSUD dan jembatan).
- Cakupan wilayah yang luas (tiga provinsi).
- Dampak sosial-ekonomi yang melumpuhkan pantai barat Sumatra.
“Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” ujarnya.
Dosa ekologis dan kegagalan perlindungan lingkungan
Gerakan Rakyat menilai bencana ini bukan semata faktor alam. Siklon Senyar memang menjadi pemicu, namun deforestasi dan alih fungsi lahan memperparah dampak. Robby menyebut hal ini sebagai “dosa ekologis” akibat kegagalan pemerintah menjaga daya dukung lingkungan.
“Alam hanya memicu, namun kerusakan lingkunganlah yang menghilangkan nyawa. Ini adalah dosa ekologis akibat kegagalan perlindungan ruang hidup,” tambahnya.
Empat tuntutan utama Gerakan Rakyat
- Menetapkan Status Bencana Nasional guna percepatan penanganan.
- Membuka akses bantuan internasional untuk evakuasi dan pemenuhan hak korban.
- Moratorium izin tambang dan sawit serta audit lingkungan total.
- Mobilisasi penuh TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB dengan alat berat untuk menembus desa terisolasi.
Aksi nyata di lapangan
Selain desakan politik, relawan GR dari Riau, Jambi, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan telah mengirimkan bantuan logistik, genset, dan kebutuhan medis. Tim BAGANA GR juga berupaya menembus wilayah terisolasi di Aceh Tamiang melalui jalur laut akibat akses darat yang terputus.
“Gerakan Rakyat akan terus bersuara sampai negara benar-benar hadir. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang,” tutup Robby.
Analisis dan dampak
Penetapan status Bencana Nasional akan membuka ruang koordinasi lintas kementerian dan mempercepat mobilisasi sumber daya.
Selain itu, langkah ini dapat memperkuat legitimasi untuk menerima bantuan internasional, sekaligus menjadi momentum evaluasi kebijakan lingkungan di Sumatera.
Dengan korban mencapai ribuan jiwa dan ratusan ribu pengungsi, tuntutan Gerakan Rakyat mencerminkan urgensi penanganan yang tidak bisa ditunda. Bencana ini menjadi pengingat bahwa kerusakan ekologis dan lingkungan memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan manusia.
Di tengah luka dan kehilangan, Sumatera berdiri bukan hanya sebagai tanah yang berduka, tetapi juga sebagai ruang harapan yang menunggu untuk dipeluk kembali oleh negara.
Seperti cinta yang tak pernah menyerah pada jarak dan waktu, kehadiran nyata pemerintah akan menjadi pelita yang menuntun para penyintas keluar dari gelap.
Dan ketika tangan-tangan solidaritas bertaut, bencana ini akan dikenang bukan semata sebagai tragedi, melainkan sebagai kisah tentang kasih yang menyelamatkan kehidupan.
