Tiga Calon Sekda Kabupaten Bekasi Jalani Uji Kompetensi, KPK Awasi Proses Seleksi
JinggaNews.com, Bekasi, 30 Oktober 2025 — Proses seleksi Sekda Kabupaten Bekasi semakin menarik perhatian publik.
Tiga calon kuat, yaitu Endin Samsudin, Henri Lincoln, dan Iwan Ridwan, menjalani uji kompetensi Sekda Bekasi 2025, sementara pengawasan KPK memastikan seluruh tahap seleksi berjalan transparan dan bebas nepotisme.
Tiga Figur Internal Bersiap Menjadi Nakhoda Birokrasi
Di balik gemerlap kota yang tak pernah tidur, kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi menjadi magnet bagi tiga figur internal yang menapaki tangga birokrasi.
Endin Samsudin, Henri Lincoln, dan Iwan Ridwan — tiga nama yang kini bergema di lorong-lorong pemerintahan — sedang menjalani uji kompetensi, tahap terakhir sebelum panitia seleksi merekomendasikan siapa yang akan menjadi nakhoda birokrasi Kabupaten Bekasi.
Endin Samsudin — Menganyam Birokrasi dari Benang SDM
Endin Samsudin, Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, menatap layar CAT dengan tenang, setiap klik dan jawaban menandai jejak pengalaman panjangnya menata aparatur.
Ia dikenal ahli dalam menganyam benang administratif, menyulam sistem agar mesin birokrasi tetap berjalan.
Namun ujian ini lebih dari angka dan skor: publik menanti apakah Endin mampu menenun strategi, kebijakan, dan politik lokal menjadi satu kain integritas.
Henri Lincoln — Menyusuri Saluran Infrastruktur dan Politik
Henri Lincoln, Kepala Dinas SDA, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, hadir dengan pengalaman proyek-proyek besar yang membentang seperti jembatan dan saluran air di seluruh Kabupaten Bekasi.
CAT, wawancara, dan Leaderless Group Discussion (LGD) menjadi arena untuk membuktikan kepemimpinan kolektif dan ketajaman analisisnya.
Namun, ketangguhan teknis harus bersanding dengan kecerdikan sosial dan politik — karena kursi Sekda menuntut lebih dari kemampuan membangun fisik, ia menuntut kemampuan membangun kepercayaan.
Iwan Ridwan — Menjaga Angka, Menjaga Integritas
Iwan Ridwan, Kepala Bapenda, menatap laporan keuangan seperti seniman menatap kanvasnya.
Di sini, angka bukan sekadar angka: ia menandai kepercayaan publik, transparansi, dan harapan masyarakat yang menuntut pengelolaan anggaran bersih dari politik dan nepotisme.
Uji kompetensi menjadi cermin kepemimpinan: apakah ia mampu menyeimbangkan target fiskal dengan hati nurani?
Uji Kompetensi dan Pengawasan KPK — Menjaga Integritas di Titik Rawan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau jalannya seleksi, mengingat posisi Sekda sering menjadi titik rawan nepotisme.
CAT, LGD, dan wawancara — setiap detik proses ini diawasi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menegaskan bahwa integritas tetap menjadi syarat utama.
Dalam diam ruang uji, pengawasan KPK menjadi saksi bisu pergulatan karakter, profesionalisme, dan moral calon.
Sekda Kabupaten Bekasi — Titik Temu Antara Kebijakan dan Harapan Publik
Sekda bukan hanya pejabat teknis. Ia adalah penghubung antara kebijakan strategis dan realitas lapangan, pengarah roda birokrasi sekaligus penjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.
Publik menanti hasil akhir, meski keputusan final tetap berada di tangan Bupati.
Tiga figur ini adalah simbol aspirasi, persaingan sehat, dan harapan bagi perjalanan pemerintah daerah ke depan.
Publik dan Politik Lokal Mengamati dengan Seksama
Masyarakat, media, dan partai politik menanti hasil uji kompetensi.
Hasil resmi CAT dan wawancara belum dipublikasikan, sehingga keputusan final masih menjadi hak prerogatif Bupati.
Tiga figur ini tetap menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Kabupaten Bekasi.
Di balik angka, laporan, dan keputusan politik, Sekda bukan sekadar jabatan.
Ia adalah kisah yang menunggu ditulis, di mana integritas menjadi tinta, visi menjadi kertas, dan harapan masyarakat menjadi narasi abadi.
Dan dalam setiap detik penantian, kita belajar: kekuasaan yang dijalankan dengan hati adalah cinta yang tak terlihat, namun mampu menumbuhkan kota menjadi lebih manusiawi.
