Bencana Sumatera : Stop Cari Aman — Saatnya Cari yang Salah!
Jingganews.com — Desakan publik agar pemerintah menetapkan status bencana nasional bagi rangkaian bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat semakin tak terbendung. Sementara ribuan warga masih hidup dalam keterpurukan dan pemulihan berjalan lambat, kebijakan pemerintah pusat dinilai stagnan dan jauh dari urgensi kondisi lapangan.
Ledakan kritik masyarakat mencapai puncaknya setelah pernyataan tegas dari Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, viral melalui podcast YouTube Gerakan Rakyat. Suaranya menjadi representasi kegelisahan publik yang selama ini tertahan: bahwa bencana di Sumatera bukan murni bencana alam, dan bahwa ada kebijakan salah yang perlu diakui serta diperbaiki.
Rakyat Menunggu, Negara Terlihat Ragu
Dalam beberapa minggu terakhir, curah hujan ekstrem, longsor, banjir besar, dan kerusakan infrastruktur menghantam berbagai daerah di Sumatera. Ribuan rumah hancur. Ratusan keluarga kehilangan mata pencaharian. Sejumlah akses vital terputus. Namun hingga detik ini, pemerintah belum mengambil langkah tegas untuk menetapkan status bencana nasional.
Di media sosial, seruan publik semakin tajam. Netizen menuntut pemerintah menghentikan pernyataan normatif dan mulai menunjukkan tindakan konkret.
Tagar seperti #BencanaSumatera, #Greenpeace, dan #AcehDarurat terus menggema. Para penyintas tak lagi diam. Mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap lambatnya evakuasi, minimnya bantuan, hingga ketidakpastian rehabilitasi.
Bagi mereka, bencana ini bukan sekadar angka statistik — ini tentang masa depan keluarga yang hilang dalam sekejap.
Greenpeace Tegas: Jangan Larang Rakyat Mencari Siapa yang Salah
Dalam podcast Gerakan Rakyat yang kini viral, Iqbal Damanik menyatakan hal yang mengguncang ruang diskusi publik.
“Bencana yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar BUKAN murni bencana alam. Pemerintah dan perusahaan harus jujur dan mengakui bahwa ada kebijakan yang salah! Jangan pernah melarang masyarakat mencari siapa yang salah. Kita harus tahu akar masalahnya agar bisa mengobatinya dan memastikan ada pertanggungjawaban.”
Pernyataan itu memecah kebisuan yang selama ini menyelimuti narasi resmi pemerintah. Bahwa sebanyak apa pun cuaca ekstrem terjadi, dampak bencana akan jauh lebih kecil jika tata kelola lingkungan tidak diwarnai eksploitasi, pembiaran, dan lemahnya pengawasan.
Greenpeace, melalui analisanya, menilai kerusakan lahan hutan, penggundulan, izin tambang yang longgar, serta pembangunan yang mengabaikan AMDAL menjadi faktor pemicu kerentanan bencana.
Mengapa Pemerintah Enggan Menetapkan Bencana Nasional?
Sejumlah pengamat tata kelola negara menduga ada tiga alasan utama:
-
Konsekuensi politik dan ekonomi
Penetapan bencana nasional membuka kewenangan luar biasa pemerintah pusat. Namun hal ini juga menuntut pencairan anggaran besar dan pengakuan bahwa ada kegagalan tata kelola sebelumnya. -
Dampak terhadap perusahaan dan pemegang izin lahan
Jika penyebab bencana mengarah pada kerusakan lingkungan, maka perusahaan-perusahaan besar di Sumatera bisa terseret dalam evaluasi kebijakan. -
Strategi komunikasi publik pemerintah
Pemerintah cenderung berhati-hati agar tidak dianggap gagal mengantisipasi bencana di beberapa provinsi sekaligus.
Namun alasan-alasan tersebut jelas bertentangan dengan kebutuhan korban di lapangan yang berharap percepatan tindakan, bukan kalkulasi politik.
Desakan Publik Menguat: “Hentikan Narasi Aman”
Gelombang kritik yang lahir dari berbagai komunitas, akademisi, organisasi lingkungan, hingga warganet pada dasarnya bermuara pada satu hal: negara tidak boleh bersembunyi di balik istilah ‘musibah alam’.
Bencana memang datang tanpa mengetuk pintu, tetapi skala kehancurannya sangat ditentukan oleh bagaimana negara dan perusahaan menjaga lingkungan.
Publik kini menilai bahwa:
- Ada pembiaran atas kerusakan hutan.
- Ada izin yang dikeluarkan tanpa analisa mendalam.
- Ada pengawasan yang longgar terhadap wilayah rawan bencana.
Karena itu, seruan keras “Stop cari aman, cari yang salah!” bukan sekadar kritik emosional — tetapi tuntutan logis demi mencegah tragedi yang sama terulang.
Di tenda-tenda darurat, para penyintas masih menunggu. Anak-anak tidur di lantai dingin. Lansia kesulitan mendapatkan obat. Ekonomi lumpuh. Psikologis warga terguncang.
Status bencana nasional diyakini akan membuka pintu bantuan yang lebih besar:
- Mobilisasi TNI–Polri dan Basarnas lebih cepat
- Anggaran pusat turun tanpa hambatan birokrasi
- Infrastruktur vital bisa dibangun kembali dalam waktu singkat
- Layanan kesehatan dan logistik dapat diperkuat segera
Namun sampai hari ini, penantian itu terus berlangsung tanpa kepastian.
Rakyat Bersatu Menagih Transparansi
Podcast Gerakan Rakyat hanya salah satu pemantik. Kini percakapan publik semakin meluas. Banyak pihak menilai bahwa bencana Sumatera harus menjadi momentum koreksi besar-besaran dalam cara negara mengelola lingkungan.
Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengakui kesalahan menjadi tuntutan utama.
Jika tidak, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu.
