Kekuasaan di Ujung Krisis: Menteri Kehutanan Terpojok, DPR Makin Geram
JAKARTA — JinggaNews. Suasana rapat kerja Komisi IV DPR yang berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025 di Senayan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, seketika memanas setelah sejumlah anggota DPR mendesak sang menteri mundur dari kabinet. Kritik tertajam datang dari Usman Husin, Alex Indra Lukman, dan bahkan Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, yang menegur keras di hadapan publik.
Usman Husin: “Kalau tidak mampu, lebih baik mundur.”
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Usman Husin, menjadi salah satu yang paling lantang meminta Raja Juli mengevaluasi dirinya secara menyeluruh.
Dalam rapat itu, Usman menyampaikan bahwa penanganan deforestasi, bencana banjir, serta koordinasi tata kelola hutan dinilai tidak berjalan maksimal. Ia mengatakan:
“Kalau tidak memahami tata kelola hutan secara komprehensif, kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Ini menyangkut keselamatan rakyat.”
Pernyataan Usman diperkuat dengan sorotan bahwa masih banyak kawasan hutan rusak dan banjir berulang meski berbagai izin telah dicabut oleh kementerian.
Alex Indra Lukman: Desak Keterbukaan Data Tambang Ilegal
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman (PDIP), menyoroti ketidakterbukaan Kementerian dalam mengungkap data aktivitas tambang ilegal (illegal mining) yang menurutnya memiliki kontribusi besar terhadap kerusakan hutan.
Alex menegaskan bahwa kementerian cenderung hanya menyoroti pembalakan liar (illegal logging), padahal di balik banyak bencana hidrologis besar, faktor penambangan ilegal diduga lebih dominan.
“Jangan hanya membeberkan illegal logging. Mana data tambang ilegalnya? Pembusukan hutan itu terjadi bukan hanya karena kayu, tetapi aktivitas tambang ilegal yang dibiarkan.”
Alex juga menuding Kementerian lamban menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar batas pemanfaatan kawasan.
Titiek Soeharto Marah Besar: “Ini sedang bencana, tapi truk kayu masih melintas!”
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, memperlihatkan kemarahan terbuka ketika mendapati laporan soal truk kayu gelondongan yang masih bebas melintas di tengah situasi darurat banjir dan longsor di Sumatra.
Dalam rapat, Titiek menegaskan bahwa Kementerian harus menghentikan izin pemanfaatan, memutus alur suplai kayu ilegal, dan bertindak tegas terhadap para pelaku.
“Ini sedang bencana, rakyat terdampak, tapi truk kayu masih jalan. Ini bagaimana pengawasannya? Jangan hanya bicara dokumen, kami perlu tindakan nyata.”
Sikap tegas Titiek semakin memperkuat tekanan politik yang tengah diarahkan kepada Raja Juli.
Tanggapan Raja Juli Antoni: “Kekuasaan itu milik Allah, dan prerogatif Presiden.”
- Menanggapi desakan agar dirinya mundur, Raja Juli Antoni menjawab dengan nada tenang. Ia menyatakan bahwa ia siap dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kekuasaan itu milik Allah… dan itu hak prerogatif Presiden. Saya siap dievaluasi dan akan terus bekerja.”
Ia juga menegaskan telah mencabut sejumlah izin PBPH dan melakukan pembenahan internal. Namun langkah ini dinilai belum cukup oleh sebagian besar anggota Komisi IV.
Konteks & Data Kebijakan
Beberapa poin kebijakan yang menjadi sorotan DPR antara lain:
- Pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang dinilai tidak memenuhi standar pengelolaan.
- Dugaan tambang ilegal dan pembalakan liar yang masih marak di wilayah Sumatara dan Kalimantan.
- Banjir dan longsor yang dianggap sebagai dampak akumulatif dari lemahnya pengawasan sektor kehutanan.
Namun bagi sebagian anggota Komisi IV, langkah-langkah itu masih dianggap “administratif” dan tidak menyentuh akar persoalan lapangan.
