Gedung Runtuh di Kota Kaya
Bekasi tercatat memiliki UMR tertinggi nomor tiga di Indonesia. Angka itu sering dipuji sebagai bukti kemajuan ekonomi. Namun plafon sekolah ambruk memperlihatkan jurang nyata. Kemakmuran tidak otomatis menjamin fasilitas publik layak. Publik menuntut jawaban atas kelalaian ini.
Petugas sekolah segera menutup ruang terdampak dan mengevakuasi siswa. Kepala sekolah menyatakan perbaikan akan dilakukan segera. Dinas Pendidikan diminta menindaklanjuti secara cepat. Orang tua meminta transparansi dan akuntabilitas. Janji perbaikan tidak cukup lagi untuk menenangkan warga.
MBG Berjalan, Atap Sekolah Rapuh
Pemerintah menggalakkan program Makan Bergizi Gratis, MBG, di sekolah. Program itu memberi asupan dan perhatian pada anak. Program ini punya tujuan luhur dan konkret. Namun atap sekolah yang runtuh menguji kredibilitas program. Gizi baik menjadi sia-sia tanpa ruang belajar yang aman.
Anak yang kenyang tetap belajar dalam ketidaknyamanan.
Energi yang diberikan MBG bisa terbuang jika ruang tak aman. Program besar tidak boleh menutupi kelalaian infrastruktur. Makan bergizi tidak menggantikan keselamatan struktural. Negara wajib menyelaraskan program dengan kondisi fisik sekolah.
Ironi UMR Tinggi dan Prioritas yang Salah
UMR tinggi mencerminkan geliat industri dan penghasilan buruh. Namun angka itu tidak terlihat dalam perawatan sekolah. Ini menjadi cermin prioritas pembangunan yang timpang.
Pembangunan ekonomi tampak lebih diprioritaskan ketimbang fasilitas pendidikan. Jika di Bekasi atap bisa runtuh, bayangkan kondisi di luar Jawa.
Banyak sekolah di pelosok masih bertahan dengan bahan ringkih. Mereka tidak punya jaminan perbaikan cepat bila terjadi kerusakan. Runtuhnya plafon di Cikarang harus membangunkan kesadaran kolektif. Negara tidak boleh memisahkan program sosial dari infrastruktur dasar. Kesejahteraan harus menyentuh semua aspek pendidikan.
Seruan: Audit, Perbaikan, dan Transparansi
Pemerintah daerah harus melakukan audit menyeluruh pada semua bangunan sekolah. Perbaikan struktural harus berjalan sebelum semester baru dimulai. Transparansi anggaran dan proses perbaikan wajib diberikan ke publik. Bila ditemukan kelalaian, tindakan hukum dan administratif harus ditegakkan. Keselamatan anak tidak boleh dinegosiasikan.
Plafon SMKN 1 Cikarang adalah peringatan keras. MBG dan UMR tinggi adalah peluang. Namun janji program tidak sah tanpa gedung yang aman. Audit dan aksi nyata adalah harga minimum bagi masa depan anak.
