Satu Tahun Prabowo–Gibran: Antara Pondasi Harapan dan Bayangan Kritik
Jingga News — Genap satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menakhodai republik ini. Di antara gegap janji dan geliat program pro rakyat, muncul beragam catatan reflektif dari kalangan masyarakat sipil.
Salah satunya datang dari Gerakan Rakyat, yang menilai duet ini baru menyelesaikan pondasi awal pemerintahannya.
Evaluasi Awal Pemerintahan Prabowo Gibran
Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum, & HAM Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng, menilai bahwa evaluasi terhadap kinerja Prabowo Gibran masih terlalu dini.
“Masih terlalu dini memberi nilai atas kinerja mereka. Butuh waktu untuk melihat apakah program ini mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi 8 persen seperti dijanjikan,” ujar Yusuf di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Program Pro Rakyat: Dari Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Merah Putih
Yusuf mengapresiasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang digadang akan menggerakkan ekonomi rakyat dan menciptakan jutaan lapangan kerja.
Namun, ia mengingatkan agar program pemerintah Prabowo Gibran tetap sensitif terhadap dampak di lapangan.
“Program itu sedang dijalankan, tapi muncul implikasi—dari ribuan murid sekolah yang keracunan hingga pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang terlalu besar,” ucapnya.
Pemotongan TKD, lanjut Yusuf, berpotensi melemahkan kemampuan daerah membangun dan menciptakan ketimpangan fiskal baru. “Kebijakan fiskal Indonesia semestinya lebih adil terhadap daerah,” tambahnya.
Reformasi Birokrasi dan Antikorupsi
Dalam isu pemberantasan korupsi, Yusuf mengakui adanya niat kuat Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan bersih. Namun, birokrasi lama disebut masih menjadi batu sandungan.
“Kalau mau membersihkan rumah, sebaiknya gunakan sapu yang bersih,” katanya.
Menurutnya, pemerintahan saat ini masih diisi pejabat warisan lama yang sarat feodalisme dan perilaku koruptif.
Swasembada Pangan dan Energi Nasional
Yusuf mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang yakin swasembada beras bisa dicapai dalam waktu tiga bulan ke depan.
Namun, ia menegaskan pentingnya kesejahteraan petani kecil.
“Berdasarkan sensus 2023, mayoritas petani Indonesia—17,2 juta orang—adalah petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektar,” sebutnya.
Di bidang energi, ia menilai tantangan pemerintahan Prabowo Gibran masih besar karena lifting minyak nasional belum menyentuh 1 juta barel per hari—jauh dari kebutuhan dalam negeri.
Gaya Menkeu Purbaya dan Kebijakan Fiskal Baru
Selama setahun, pemerintahan ini juga mencatat empat kali reshuffle kabinet. Yusuf menyoroti gaya tegas Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa, yang dikenal dengan kebijakan “koboi”-nya dalam menggulirkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara agar disalurkan ke sektor riil.
“Langkah ini diharapkan menggerakkan ekonomi nyata,” katanya.
Namun, Yusuf menilai realitasnya tak sesederhana itu.
“Bank sebenarnya tak kekurangan likuiditas. Bahkan per Agustus 2025, dana idle mencapai Rp653,4 triliun,” ujarnya, mengutip data resmi.
Ia menambahkan, dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia tahun 2025 mencapai 6,47, jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga (4–5), dibutuhkan Rp3.000 triliun investasi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi hanya 1 persen.
Satu tahun pemerintahan baru — seperti langit jingga di ufuk timur: hangat, tapi masih menyisakan kabut. Antara harapan dan kritik, rakyat menunggu — apakah warna ini akan jadi fajar perubahan, atau sekadar senja yang indah tapi singkat.
