Membongkar Korupsi MBG: Mengapa Koperasi Sekolah Lebih Baik dari Vendor?
Anggaran 15 ribu rupiah bukan sekadar angka. Ini soal martabat anak bangsa. Jika salah jalur, uang ini hanya akan memperkaya makelar katering dan oknum birokrat. Anak-anak kita hanya akan dapat sisa tulang dan kuah hambar. Saatnya jujur: hanya tangan rakyat di sekolah yang bisa menjaga amanah ini. Bukan vendor besar yang cuma mengejar laba.
Daftar Analisis – Bagian 1
Mitos Angka vs Realita Perut Lapar
Pemerintah menetapkan standar 15 ribu rupiah per porsi. Di meja pejabat, angka ini terlihat cukup. Namun di lapangan, ceritanya berbeda. Uang itu jarang sampai utuh ke piring anak.
Masalahnya ada pada saluran pengirimannya. Proyek raksasa cenderung diserahkan ke vendor besar. Alasannya efisiensi administrasi. Tapi mari bicara jujur sebagai manusia lapangan. Perusahaan besar pasti mengejar untung.
Laba bersih biasanya dikunci 20 persen. Lalu ada biaya kotak plastik yang jadi sampah. Belum lagi biaya bensin truk dan upah sopir. Dari 15 ribu, mungkin hanya tersisa 9 ribu untuk bahan makanan. Di sinilah bencana gizi dimulai.
Jebakan Vendor: Anak Bukan Statistik
Bagi pemilik perusahaan di kota, anak desa hanyalah angka Excel. Tidak ada ikatan batin di sana. Tidak ada kasih sayang. “Profesional” seringkali hanya tameng untuk penghematan yang kejam.
Siapa yang menjamin ayamnya segar? Dapur raksasa bersifat tertutup. Sangat mudah mengganti daging dengan ceker atau tulang. Mereka beli ratusan kilo, tapi yang masuk panci mungkin hanya lemak dan kulit. Mengurangi porsi adalah cara tercepat menambah kaya.
Inilah korupsi gizi. Kerjanya halus dan sistematis. Anak tetap makan, tapi apa yang ditelan? Nasi terlalu banyak dengan lauk sekadarnya. Seringkali hanya telur dadar dingin dan kuah bening. Makanan itu kehilangan “nyawa”. Dibuat massal seperti barang pabrik.
Ladang Basah Pejabat di Kontrak Tertutup
Kenapa birokrat suka skema vendor? Karena ada ruang gelap di sana. Skema ini menciptakan jalur yang sulit diawasi warga. Kontrak pengadaan jadi ajang bagi-bagi kue. Antara penguasa dan pengusaha.
Ada istilah “uang bensin” atau “fee koordinasi”. Uang haram ini diambil dari hak gizi anak. Jika pejabat minta jatah seribu rupiah, porsi makan anak mengecil. Ini pengkhianatan nyata bagi masa depan bangsa. Kita membangun generasi kurang gizi demi kantong pejabat buncit.
Birokrasi kita aneh. Mereka lebih percaya dokumen formal daripada tangan ibu di desa. Mereka suka laporan audit rapi, meski anak cuma makan nasi kuah. Skema vendor dirancang agar korupsi terlihat benar secara aturan.
Membunuh Ekonomi Desa Demi Modernisasi
Skema vendor memukul ekonomi desa. Bayangkan sekolah yang dikelilingi sawah dan kandang ayam warga. Tapi karena aturan vendor, hasil bumi petani tidak laku. Makanan justru didatangkan dari kota.
Uang triliunan dikirim ke daerah, tapi tidak mampir ke kantong petani lokal. Uang itu masuk rekening vendor, lalu balik lagi ke kota. Rakyat desa cuma jadi penonton truk lewat. Padahal jika dikelola sekolah, petani sayur di sebelah bisa sejahtera.
Memaksakan vendor adalah pemiskinan desa. Kita ingin anak pintar, tapi membiarkan orang tuanya miskin. Akses ekonomi diputus oleh makelar berbaju dinas. Ini bukan cuma salah urus. Ini ketidakadilan yang dipelihara.
Menghidupkan Kejujuran di Dapur Sekolah
Bandingkan dengan skema koperasi sekolah. Ini jauh lebih aman. Di sekolah ada “Polisi Moral” yang nyata. Namanya rasa malu dan kasih sayang.
Ibu kantin atau guru punya beban mental berat jika curang. Mereka bertemu orang tua siswa setiap hari. Memberi makan tidak layak kepada anak tetangga adalah aib. Rakyat kecil mungkin tak paham audit. Tapi mereka sangat paham arti “dosa” dan “kualat”.
Uang 15 ribu akan sakti di tangan koperasi. Tak ada biaya logistik jauh. Tak ada biaya kemasan mahal. Tak ada setor laba ke pemegang saham. Hampir 100 persen dana berubah jadi daging segar dan telur. Makanan tersaji hangat dan bergizi.
Pilihan: Pelihara Pejabat atau Besarkan Anak?
Ini soal pilihan martabat. Bangsa macam apa kita? Memberi makan lewat makelar serakah, atau lewat dapur kejujuran di sekolah?
Hentikan skema vendor yang bocor. Jangan biarkan pajak rakyat jadi bancakan pejabat. Rakyat kecil lebih jujur menjaga perut anak bangsa. Koperasi sekolah adalah solusi paling realistis.
Urusan dapur harus balik ke sekolah. Di sana kejujuran masih punya harga. Gizi bukan sekadar angka di laporan pejabat. Mari selamatkan piring anak-anak kita sekarang juga.
Bagaimana Koperasi Membentengi Uang Rakyat dari Pungli?
Di bagian kedua, kita bedah teknis kekuatan koperasi. Mengapa sistem kolektif lebih berani menolak tekanan oknum pejabat.
