Makan Siang Gratis, Utang Nyata: Mengapa MBG 2026 Adalah Skema Menggadaikan Masa Depan Demi Nasi Kotak?
Jebakan Fiskal dan Bom Waktu Pajak – Membedah Siapa yang Akan Membayar Bunga Utang Triliunan Ini?
Tidak ada makan siang yang benar-benar gratis di bawah bayang-bayang utang Rp832,2 Triliun. Halaman ini membedah secara teknis bagaimana program konsumtif MBG akan memicu kenaikan pajak ekstrem dan inflasi yang justru akan mencekik generasi penerima makanan itu sendiri.
Daftar Isi (Halaman 4 dari 5)
- Membongkar Ilusi “Gratis”: Utang sebagai Pajak yang Tertunda
- Analisis Beban Bunga: Penggerusan Anggaran Layanan Publik
- Risiko Inflasi dan Pelemahan Kurs: Dampak Belanja Konsumtif Massal
- Pajak Generasi Alpha: Membayar Nasi yang Sudah Basi
- Penyempitan Ruang Fiskal: Risiko Kebangkrutan Jangka Panjang
Membongkar Ilusi “Gratis”: Utang sebagai Pajak yang Tertunda
Dalam diskursus ekonomi publik, salah satu konsep yang paling mendasar adalah Ricardian Equivalence, yang secara sederhana menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya sadar bahwa utang pemerintah hari ini adalah pajak di masa depan.
Penggunaan istilah “Gratis” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah manipulasi bahasa yang berbahaya.
Di dalam neraca APBN, tidak ada satu rupiah pun yang jatuh dari langit. Jika pendapatan negara dari pajak dan PNBP tidak mencukupi untuk membiayai program tersebut, maka pilihannya adalah memotong anggaran lain atau menarik utang baru.
Ketika pemerintah menetapkan angka penarikan utang Rp832,2 Triliun pada tahun 2026, negara sebenarnya sedang menandatangani “surat tagihan” bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan.
Anggaran MBG sebesar Rp335 Triliun per tahun bukan berasal dari kemakmuran yang sudah kita raih, melainkan dari kemakmuran yang belum kita miliki—kemakmuran yang kita pinjam dari anak cucu kita.
Secara teknis, setiap butir nasi yang dimakan oleh siswa hari ini mengandung komponen bunga utang yang akan ditagih melalui kenaikan PPN, kenaikan PPh, atau pengenaan cukai-cukai baru di tahun-tahun mendatang.
MBG bukan sebuah skema kesejahteraan, melainkan sebuah skema “pinjaman online” berskala nasional yang dikelola oleh negara dengan jaminan pajak rakyat.
Analisis Beban Bunga: Penggerusan Anggaran Layanan Publik
Menarik utang sebesar Rp832,2 Triliun di tengah kondisi suku bunga global yang masih tinggi adalah tindakan yang sangat berisiko. Setiap utang baru membawa beban bunga harian yang harus dibayar melalui APBN.
Masalahnya, pengeluaran untuk MBG bersifat rutin dan tidak produktif (non-revenue generating). Jika utang digunakan untuk membangun pabrik, pabrik tersebut menghasilkan produk, produk dijual, dan negara mendapatkan pajak dari laba perusahaan untuk membayar bunga utang. Namun, MBG tidak menghasilkan produk yang bisa dijual kembali di pasar.
Hasilnya adalah fenomena Crowding Out Effect di dalam anggaran negara.
Porsi APBN yang seharusnya digunakan untuk memelihara infrastruktur, meningkatkan subsidi pupuk bagi petani, atau membiayai layanan kesehatan publik, akan terus terserap untuk membayar cicilan dan bunga utang yang menumpuk.
Kita akan menyaksikan skenario di mana negara memiliki gedung-gedung sekolah yang bagus namun tidak memiliki dana untuk perbaikan karena anggaran sudah terkunci untuk membayar “utang nasi”.
Inilah awal dari kehancuran kualitas layanan publik. Kita memprioritaskan “mengenyangkan perut satu jam” di atas “membangun akses publik seumur hidup”.
Risiko Inflasi dan Pelemahan Kurs: Dampak Belanja Konsumtif Massal
Secara makroekonomi, penyuntikan dana sebesar Rp335 Triliun langsung ke sektor konsumsi dalam satu tahun akan memicu tekanan inflasi yang signifikan (demand-pull inflation).
Ketika permintaan akan bahan pangan melonjak secara artifisial melalui intervensi negara, namun kapasitas produksi dalam negeri belum siap, maka harga-harga pangan di pasar umum akan ikut naik.
Ironisnya, masyarakat yang tidak termasuk dalam sasaran MBG—seperti pekerja sektor informal dan buruh upah minimum—justru akan terkena dampak kenaikan harga pangan ini. Mereka harus membayar lebih mahal untuk makan siang mereka sendiri demi membiayai “nasi gratis” orang lain.
Selain inflasi, risiko pelemahan nilai tukar Rupiah (kurs) juga mengintai. Seperti yang dibahas pada halaman sebelumnya, program MBG dalam skala 58 juta porsi akan membutuhkan impor besar-besaran untuk daging, susu, dan gandum.
Impor masal membutuhkan valuta asing (Dolar AS). Jika devisa kita tersedot hanya untuk membeli makanan yang kemudian habis dimakan, maka neraca pembayaran kita akan tertekan.
Pelemah kurs akan membuat harga-harga barang impor lainnya (seperti BBM dan bahan baku industri) ikut naik. Ini adalah lingkaran setan: utang ditarik untuk makan, impor naik, kurs melemah, inflasi meledak, dan akhirnya rakyat secara keseluruhan menjadi lebih miskin secara daya beli.
Pajak Generasi Alpha: Membayar Nasi yang Sudah Basi
Anak-anak generasi Alpha yang hari ini mungkin merasa senang mendapatkan makan siang gratis adalah korban sesungguhnya dari kebijakan ini.
Dalam sepuluh atau lima belas tahun ke depan, ketika mereka mulai memasuki dunia kerja, mereka akan disambut oleh sistem pajak yang jauh lebih agresif.
Pemerintah saat itu tidak punya pilihan lain selain menaikkan rasio pajak (tax ratio) untuk melunasi utang-utang raksasa yang dibuat di tahun 2026. Mereka akan dipajaki untuk membayar “biaya makan” mereka sendiri saat masih kecil.
Secara esensi, pemerintah hari ini sedang melakukan pencurian terhadap hak-hak ekonomi masa depan.
Jika dana Rp335 Triliun tersebut digunakan untuk beasiswa pendidikan tinggi atau modal UMKM (seperti simulasi pada Halaman 2 dan 3), anak-anak ini akan memiliki kapasitas produktif untuk membayar pajak di masa depan dengan ringan karena penghasilan mereka tinggi. Namun, jika mereka hanya “diberi makan” tanpa dibekali keahlian khusus, mereka akan menjadi pekerja rendah keterampilan yang diperas pajaknya demi utang masa lalu. Ini adalah tragedi keadilan antar-generasi.
Kita sedang “menyogok” anak-anak dengan sepotong daging hari ini, namun kita merampas masa depan karir dan kesejahteraan mereka selamanya.
Penyempitan Ruang Fiskal: Risiko Kebangkrutan Jangka Panjang
Apabila rasio utang terhadap PDB terus merangkak naik hanya untuk membiayai pengeluaran rutin konsumtif, maka kepercayaan pasar internasional (investor) akan menurun. Penurunan peringkat utang Indonesia akan berakibat pada semakin mahalnya bunga yang harus kita bayar untuk utang-utang berikutnya.
Ini adalah jalan menuju kebangkrutan fiskal jangka panjang yang mirip dengan krisis yang pernah dialami beberapa negara di Amerika Latin yang terlalu fokus pada kebijakan populisme tanpa basis produksi yang kuat.
Penyempitan ruang fiskal ini berarti negara kehilangan fungsi “stabilisator”.
Jika suatu saat terjadi krisis global kembali (seperti pandemi atau resesi hebat), negara tidak lagi memiliki uang untuk menyelamatkan rakyat karena seluruh sisa anggaran sudah terikat untuk membayar bunga utang MBG.
Kita sedang melepaskan pelindung kita hanya untuk sebuah proyek mercusuar politik.
Utang Rp832,2 Triliun itu bukan sekadar angka; itu adalah belenggu yang akan membatasi gerak bangsa ini untuk menjadi negara maju.
Kita harus berhenti memuja “angka penerima” dan mulai melihat “angka utang per kapita” yang kita bebankan ke punggung rakyat kita sendiri.
Kesimpulannya, setiap suapan dalam program MBG adalah beban pajak bagi generasi mendatang. Memberi makan gratis melalui utang bukanlah solusi kemiskinan, melainkan cara memindahkan kemiskinan ke masa depan dengan bunga yang berlipat ganda.
Indonesia tidak butuh rakyat yang “kenyang karena utang”; Indonesia butuh rakyat yang “berdaya karena modal”.
Pilihan terbaik untuk menyelamatkan fiskal kita adalah dengan memangkas drastis ambisi MBG dan mengalihkan dananya untuk memperkuat basis produksi nasional yang mampu melunasi utang, bukan menambahnya.
Tidak ada makan siang gratis di bawah bayang-bayang utang Rp832,2 Triliun.
Apa yang tampak sebagai “kebaikan” hari ini sebenarnya adalah “surat utang” yang akan ditagih melalui pajak yang lebih tinggi di masa depan, menghancurkan daya beli generasi yang ingin kita selamatkan. Kita sedang memakan modal masa depan kita sendiri.
Lanjut ke Halaman terakhir?
