Rasa Malu Dalam Etalase Kekuasaan
Jingga News – Sesungguhnya ada satu bentuk penderitaan yang hampir tidak pernah masuk dalam perhitungan negara: rasa malu. Ia tidak tercantum dalam indikator kemiskinan, tidak muncul dalam laporan kinerja pembangunan, dan tidak pernah dibahas dalam rapat anggaran. Namun rasa malu hidup nyata, terutama pada anak-anak dari keluarga miskin yang setiap hari datang ke sekolah dengan satu seragam yang sama, dijaga sebaik mungkin agar tetap pantas. Bukan demi gaya, tetapi demi menghindari stigma.
Rasa malu pada usia dini bukan persoalan sepele. Ia membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri dan posisinya di tengah masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dengan rasa malu karena kemiskinan tidak belajar tentang keberanian atau kesetaraan, melainkan tentang cara mengecilkan diri. Mereka belajar untuk tidak menuntut, tidak berharap terlalu tinggi, dan tidak bersuara. Inilah bentuk kemiskinan yang paling berbahaya: kemiskinan yang menghancurkan harga diri.
Di titik inilah negara seharusnya hadir sebagai pelindung martabat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Negara semakin menjauh dari perannya sebagai penjaga hak, dan semakin dekat pada logika kekuasaan yang dangkal dan populis. Di negeri yang kerap mengklaim menjunjung nilai-nilai adab ketimuran, kita sedang menyaksikan hilangnya Haya’—rasa malu—di tingkat penguasa. Negara tidak lagi merasa malu ketika kebijakannya merendahkan rakyatnya sendiri.
Pembangunan direduksi menjadi persoalan tampilan. Permukiman rakyat dipoles melalui berbagai program penyeragaman visual, termasuk penyeragaman atap dan lingkungan, demi memastikan wajah kota terlihat rapi dari udara dan kamera. Negara tampak lebih peduli pada citra visual dan laporan seremonial dibandingkan kondisi nyata warga di bawahnya. Atap boleh baru, cat boleh cerah, tetapi persoalan dasar—pendidikan, kesehatan, dan penghidupan—tetap dibiarkan rapuh.
Dalam logika ini, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai objek etalase. Mereka menjadi latar foto keberhasilan, bahan konten kebijakan, dan alat legitimasi kekuasaan. Negara yang kehilangan rasa malu menganggap cukup dengan memperbaiki tampilan luar, seolah kemiskinan dapat diselesaikan dengan cat dan genteng. Padahal kemiskinan sejati adalah ketika manusia kehilangan martabat dan rasa percaya diri.
Logika yang sama kemudian merembes ke sektor pendidikan melalui berbagai program bantuan yang dikemas secara massal dan terbuka. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dipromosikan sebagai solusi, namun dijalankan dengan pendekatan yang problematik. Anak-anak sekolah dikondisikan sebagai penerima bantuan harian, bukan sebagai pemilik hak. Ruang kelas berubah fungsi menjadi ruang antrean, dan pendidikan direduksi menjadi urusan perut.
Negara kehilangan rasa malu ketika mengajarkan kepada anak-anak bahwa keberlangsungan hidup mereka bergantung pada kemurahan kekuasaan, bukan pada hak konstitusional sebagai warga negara. Ada pesan bawah sadar yang berbahaya: bahwa negara adalah pemberi, dan rakyat adalah penerima yang harus bersyukur. Dalam jangka panjang, pola ini tidak melahirkan warga negara yang kritis dan mandiri, melainkan generasi yang jinak dan bergantung.
Dalam tradisi moral Timur, memberi makan adalah perbuatan mulia jika dilakukan dengan penghormatan dan tanpa pamer. Namun ketika bantuan pangan diubah menjadi panggung politik, lengkap dengan logo, spanduk, dan wajah pejabat, ia berubah menjadi alat propaganda. Anak-anak dijadikan simbol keberhasilan, bukan manusia yang harus dilindungi martabatnya. Negara tampak bangga mempertontonkan kedermawanannya, tanpa menyadari bahwa yang dipertontonkan adalah ketimpangan.
Masalah ini menjadi semakin serius ketika ditelusuri ke belakang meja anggaran. Negara dengan mudah mengalihkan dana dari sektor pendidikan dan kesehatan demi membiayai program-program populis yang cepat terlihat hasilnya. Laboratorium tertunda, kesejahteraan guru stagnan, layanan kesehatan terseok, tetapi proyek-proyek visual dan bantuan instan terus diprioritaskan. Ini bukan sekadar salah urus, melainkan salah arah.
Jingganews menilai, di sinilah letak krisis sebenarnya: negara tidak lagi malu memotong investasi jangka panjang demi kepentingan politik jangka pendek. Negara lebih memilih rakyat yang tampak rapi dan kenyang sesaat, daripada rakyat yang cerdas, sehat, dan berdaya. Padahal konstitusi tidak memandatkan negara untuk memberi sedekah, melainkan untuk menjamin hak.
Ironinya, di saat negara kehilangan rasa malu, justru rakyat miskin—termasuk anak-anak—yang dipaksa menanggungnya. Mereka belajar menyembunyikan kekurangan, sementara negara secara terbuka memamerkan bantuan. Kemiskinan tidak hanya dibiarkan, tetapi juga dipertontonkan. Inilah bentuk kekerasan simbolik yang sering luput dari perhatian: penghancuran martabat atas nama kebijakan.
Bagi Jingganews, pembangunan sejati tidak pernah diukur dari seragamnya atap atau banyaknya porsi bantuan. Pembangunan diukur dari seberapa tegak rakyat dapat berdiri tanpa rasa malu. Dari seberapa bebas anak-anak bermimpi tanpa harus merasa rendah. Dari seberapa kuat negara menjamin pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi warganya tanpa syarat politis.
Selama negara masih memperlakukan rakyat seperti ternak—cukup diberi kandang yang rapi dan pakan teratur agar tidak bersuara—maka yang sedang berlangsung bukan kemajuan, melainkan kemunduran peradaban. Bangsa yang kehilangan rasa malu di tingkat kekuasaan, tetapi menumpuk rasa malu di pundak rakyatnya, sedang berjalan menuju kebangkrutan moral.
Dan di sinilah peran pers menjadi krusial. Tugas media bukan memperindah etalase kekuasaan, melainkan membongkar ilusi pembangunan. Mengingatkan bahwa tanpa Haya’, tanpa rasa malu terhadap ketidakadilan, negara apa pun akan runtuh—bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena kehilangan jiwa.
