Siapa Sebenarnya Pemilik “Piring” Anak Sekolah? Menelusuri Jejak Kursi Kekuasaan di Balik Triliunan Rupiah Dana Makan Bergizi Gratis
Anatomi Kronisme – Daftar Yayasan dan Profil Elit di Balik Proyek Makan Bergizi
Setelah membedah celah regulasi di Bagian I, kini kita masuk ke inti investigasi. Siapa sebenarnya pengelola dana triliunan ini? Berdasarkan dokumen akta yayasan dan laporan Majalah Tempo serta ICW, halaman ini akan merinci profil tokoh purnawirawan, petinggi partai, hingga lingkaran keluarga pejabat yang kini memegang kendali atas distribusi gizi anak bangsa. Ini bukan sekadar daftar nama, melainkan peta koneksi kekuasaan yang menguasai hulu hingga hilir program MBG.
I. Daftar Eksklusif: Profil 7 Yayasan yang Menjadi Sorotan Independen
Penyaluran dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat masif memerlukan infrastruktur logistik yang sangat kuat. Namun, temuan investigatif menunjukkan bahwa pemilihan mitra tidak didasarkan pada kompetisi logistik terbuka, melainkan pada kedekatan primordial politik.
Menurut laporan investigasi Majalah Tempo, terdapat tujuh entitas yang mendapatkan prioritas akses informasi dan kontrak di tingkat pusat. Salah satu yang paling menonjol adalah Indonesia Food Security Review (IFSR). Yayasan ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga dianggap sebagai arsitek konsep awal yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan nasional.
Tempo menyebutkan bahwa IFSR dihuni oleh para pemikir yang sebelumnya berada di barisan dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Hubungan ini menciptakan kesan bahwa kebijakan publik sengaja dirancang oleh kelompok yang kemudian ditunjuk untuk melaksanakannya sendiri.
Entitas berikutnya adalah Yayasan Garuda Nusantara dan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Kedua lembaga ini secara historis dan personal memiliki keterkaitan erat dengan lingkaran dalam Kementerian Pertahanan. Menurut data yang dihimpun oleh ICW, yayasan-yayasan ini muncul ke permukaan bukan karena rekam jejak mereka dalam pengelolaan katering massal atau nutrisi anak, melainkan karena posisi strategis para pembina mereka yang merupakan orang-orang kepercayaan presiden terpilih.
ICW menyatakan bahwa dominasi yayasan-yayasan ini di wilayah strategis seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan adanya upaya untuk menguasai basis massa melalui “diplomasi piring makan” yang dibiayai sepenuhnya oleh uang negara melalui skema swakelola yang tertutup bagi pengusaha katering lokal yang tidak memiliki koneksi politik.
Selain itu, nama Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia dan Yayasan Bakti Nusantara juga masuk dalam radar pantauan media independen.
Sebagaimana dilaporkan oleh Media Indonesia, yayasan-yayasan ini memiliki struktur kepengurusan yang berkelindan dengan jaringan relawan dan aktivis yang aktif mendukung suksesi kepemimpinan nasional pada pemilu 2024.
Penunjukan mereka sebagai mitra pelaksana program strategis nasional bernilai triliunan rupiah dipandang sebagai bentuk kompensasi politik atau spoils system.
Media Indonesia menekankan bahwa ketika filantropi berubah menjadi alat balas jasa politik, maka integritas program tersebut akan selalu dipertanyakan oleh publik, terutama terkait transparansi penggunaan margin dana operasional yang sangat besar.
II. Jejak Purnawirawan: Mengapa Petinggi Militer Mendominasi Struktur Yayasan?
Salah satu pola yang paling konsisten dalam investigasi ini adalah kehadiran para purnawirawan perwira tinggi militer di posisi dewan pembina dan pengawas yayasan mitra.
Menurut ulasan mendalam Harian Kompas, keterlibatan militer dalam urusan sipil seperti pengadaan pangan anak sekolah memicu kekhawatiran mengenai kembalinya supremasi militer dalam tata kelola ekonomi.
Nama-nama besar seperti Sjafrie Sjamsoeddin dan Musa Bangun sering disebut dalam dokumen akta yayasan-yayasan pengelola MBG. Kompas mencatat bahwa posisi mereka di yayasan sering kali tumpang tindih dengan jabatan strategis di partai politik atau posisi penasihat di kementerian.
Hal ini menciptakan jalur birokrasi yang sangat pendek namun gelap, di mana perintah koordinasi program bisa turun secara vertikal melalui jalur komando personal ketimbang prosedur administrasi publik yang baku.
Kehadiran purnawirawan ini seringkali dibela oleh pemerintah dengan alasan “kecepatan eksekusi” dan “disiplin logistik.” Namun, seperti yang dinyatakan oleh peneliti ICW dalam wawancara dengan Tempo, alasan tersebut hanyalah fasad untuk menutupi praktik nepotisme. Disiplin militer tidak secara otomatis berarti akuntabilitas finansial. Sebaliknya, struktur yang bersifat komando seringkali membuat transparansi menjadi sulit dilakukan karena adanya rasa segan dari auditor sipil untuk memeriksa secara mendalam aliran dana di yayasan yang dipimpin oleh mantan atasan mereka.
Tempo melaporkan bahwa banyak sub-kontraktor di daerah yang ditunjuk oleh yayasan purnawirawan ini merupakan perusahaan-perusahaan milik kolega lama atau jejaring bisnis purnawirawan tersebut, yang kembali menegaskan adanya pola patronase yang sangat kental dan eksklusif.
III. Koneksi Partai: Kader Gerindra dan Mesin Politik di Balik Distribusi Pangan
Tidak bisa dipungkiri bahwa warna politik sangat mendominasi struktur pelaksana MBG. Laporan ICW secara gamblang menyebutkan bahwa sekitar 25% atau setara dengan tujuh yayasan mitra utama memiliki keterkaitan langsung dengan fungsionaris Partai Gerindra. Hal ini terlihat dari nama-nama pengurus inti yang memegang jabatan wakil ketua umum atau dewan pembina di partai tersebut.
Menurut analisis ICW, penggunaan yayasan sebagai operator program adalah strategi yang cerdas namun berbahaya untuk membiayai operasional politik melalui jalur legal APBN.
Yayasan, yang bersifat nirlaba, seringkali memiliki kelonggaran dalam pelaporan keuangan dibandingkan satuan kerja pemerintah, yang memungkinkan margin keuntungan dari pengadaan pangan dialihkan untuk kepentingan penguatan basis politik di akar rumput melalui skema hibah atau bantuan sosial tambahan.
Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Media Indonesia, banyak kader partai tingkat daerah yang tiba-tiba mendirikan yayasan atau koperasi pangan sesaat setelah program MBG diumumkan sebagai janji kampanye utama. Yayasan-yayasan ini kemudian menjadi “tangan panjang” dari yayasan elit di Jakarta untuk mengelola distribusi di tingkat kecamatan.
Media Indonesia menyoroti bahwa mekanisme ini sangat mirip dengan struktur sel politik yang bertugas mengamankan loyalitas konstituen menjelang Pilkada atau Pemilu mendatang.
Dengan memberikan makanan setiap hari kepada jutaan siswa, partai secara tidak langsung membangun asosiasi positif yang sangat kuat di benak pemilih. Namun, risikonya adalah kualitas gizi anak menjadi prioritas nomor dua setelah kepentingan politis untuk menjaga margin keuntungan bagi mesin partai.
IV. Fenomena “Yayasan Dadakan”: Lonjakan Aktivitas Menjelang Penunjukan Kontrak
Investigasi Majalah Tempo menemukan fenomena menarik mengenai “yayasan dadakan” yang baru aktif atau mengalami perombakan pengurus secara drastis pada kuartal terakhir tahun 2024. Yayasan-yayasan ini sebelumnya tidak memiliki rekam jejak dalam isu stunting atau ketahanan pangan. Namun, secara ajaib, mereka mendapatkan status sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional.
Tempo mensinyalir bahwa ada proses “peminjaman bendera” atau akuisisi yayasan lama oleh individu-individu yang memiliki kedekatan dengan elit politik agar mereka memenuhi syarat administratif untuk menerima dana swakelola dari pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses verifikasi mitra di Badan Gizi Nasional tidak dilakukan secara mendalam atau bahkan sengaja diarahkan pada kelompok tertentu.
Menurut Harian Kompas, keberadaan yayasan dadakan ini sangat mencederai prinsip profesionalisme. Yayasan yang baru berdiri tentu belum memiliki sistem audit internal yang mapan, apalagi pengalaman dalam mengelola rantai pasok makanan segar untuk ribuan anak setiap hari. Akibatnya, banyak terjadi kegagalan teknis di lapangan, mulai dari keterlambatan pengiriman hingga penggunaan bahan makanan yang tidak layak konsumsi. Namun, karena yayasan ini memiliki “bekingan” politik yang kuat, keluhan-keluhan di tingkat sekolah seringkali diredam agar tidak sampai ke media massa.
Kompas menekankan bahwa negara seharusnya memberikan kontrak kepada lembaga yang sudah teruji integritasnya, bukan kepada lembaga yang lahir secara instan demi mengejar pundi-pundi APBN.
V. Dinasti Gizi: Keterlibatan Keluarga Pejabat dalam Ekosistem Vendor
Lebih dalam lagi, investigasi ICW mengungkap keterlibatan anggota keluarga pejabat tinggi dalam ekosistem vendor di bawah yayasan-yayasan mitra.
Meskipun nama yayasan dipimpin oleh purnawirawan atau politisi, namun perusahaan pemasok telur, daging ayam, dan susu seringkali mengarah pada nama-nama anak atau kerabat dekat dari pejabat di lingkungan kepolisian, militer, dan kementerian.
ICW menyatakan bahwa ini adalah bentuk “nepotisme berlapis,” di mana kontrak diberikan kepada yayasan kroni, dan yayasan kroni tersebut kemudian memberikan sub-kontrak kepada perusahaan keluarga. Skema ini membuat aliran dana negara sulit dipantau karena telah berpindah tangan melalui beberapa lapis badan hukum yang berbeda.
Media Indonesia melaporkan bahwa praktik ini sangat masif terjadi di provinsi-provinsi dengan alokasi anggaran MBG terbesar. Keluarga pejabat yang memiliki bisnis di bidang logistik atau peternakan mendadak mendapatkan kontrak eksklusif sebagai pemasok utama di Satuan Pelayanan gizi yang dikelola oleh yayasan mitra.
Hal ini menciptakan monopoli lokal yang mencekik peternak rakyat kecil. Para peternak lokal seringkali dipaksa menjual hasil buminya kepada vendor keluarga pejabat ini dengan harga rendah, untuk kemudian dijual kembali ke negara dengan harga premium yang telah disepakati di tingkat yayasan.
Menurut analisis jurnalis Media Indonesia, praktik dinasti gizi ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan pasar pangan nasional yang adil.
VI. Analisis Finansial: Estimasi Perputaran Uang per Yayasan dari APBN 2025
Untuk memahami besarnya skala kepentingan di balik tujuh yayasan ini, kita perlu melihat proyeksi finansialnya. Berdasarkan analisis data anggaran yang dilakukan oleh Tempo dan ICW, setiap Satuan Pelayanan (SP) gizi memiliki pagu anggaran antara Rp9 miliar hingga Rp11 miliar per tahun.
Jika satu yayasan induk seperti IFSR atau Garuda Nusantara mengelola rata-rata 80 hingga 120 SP di seluruh Indonesia, maka satu yayasan tersebut memegang kendali atas dana segar sekitar Rp800 miliar hingga Rp1,3 triliun rupiah per tahun. Angka ini merupakan jumlah yang sangat fantastis untuk dikelola oleh sebuah lembaga nirlaba tanpa pengawasan ketat dari bursa saham atau otoritas keuangan publik.
Tempo melaporkan bahwa dari total pagu tersebut, margin operasional yang diizinkan secara administratif sekitar 10-15%. Artinya, satu yayasan dapat mengantongi dana “bersih” untuk operasional manajemen sebesar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar per tahun.
Dana operasional inilah yang diduga seringkali disalahgunakan untuk membiayai aktivitas politik, gaji fiktif staf ahli, atau disalurkan kembali ke perusahaan konsultan yang terafiliasi dengan pengurus yayasan.
Harian Kompas menambahkan bahwa tanpa adanya sistem audit investigatif yang bisa membedah pengeluaran riil di setiap dapur Satuan Pelayanan, sulit bagi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari Rp71 triliun anggaran MBG benar-benar berubah menjadi daging dan susu di piring anak sekolah, bukan menjadi aset pribadi para pengelola yayasan elit tersebut.
VII. Risiko Sistemik: Bagaimana Kedekatan Personal Melumpuhkan Objektivitas Negara
Kritik terakhir yang paling fundamental dari ICW dan Majalah Tempo adalah mengenai kelumpuhan fungsi pengawasan negara. Ketika yayasan mitra dipimpin oleh sosok yang memiliki pengaruh politik lebih besar daripada menteri atau kepala badan yang mengawasinya, maka hukum dan regulasi akan menjadi tumpul.
ICW memberikan peringatan keras bahwa kondisi ini menciptakan iklim ketakutan bagi para birokrat rendah di Badan Gizi Nasional untuk memberikan teguran atau sanksi kepada yayasan mitra yang kinerjanya buruk. Jika seorang kepala dapur SP menemukan makanan basi namun SP tersebut dikelola oleh yayasan milik purnawirawan berpengaruh, maka ia cenderung akan diam daripada kehilangan pekerjaannya.
Sebagaimana disimpulkan dalam tajuk rencana Media Indonesia, program Makan Bergizi Gratis sedang berada di ambang kegagalan integritas jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi total dalam mekanisme pemilihan mitra. Keterlibatan tujuh yayasan kroni ini adalah sinyal buruk bagi investasi tata kelola pemerintahan yang bersih di mata internasional.
Publik menuntut agar daftar pengurus yayasan dan daftar vendor dibuka secara transparan dalam platform digital yang bisa diakses siapa saja. Tanpa keberanian untuk memutus rantai nepotisme ini, MBG hanya akan menjadi sejarah kelam di mana masa depan anak-anak dikorbankan demi syahwat ekonomi segelintir elit partai dan purnawirawan yang merasa berhak “memanen” anggaran negara sebagai upah atas kemenangan politik mereka.
APA DAMPAKNYA BAGI ASET NEGARA?
Selain aliran dana, investigasi juga menemukan kaitan antara pengelola yayasan ini dengan penguasaan aset-aset strategis negara lainnya. Klik tombol di bawah untuk membaca Bagian III yang membahas korelasi antara proyek MBG dengan isu agraria dan hak guna usaha lahan yang dikuasai lingkaran elit.
