PSO Transportasi Publik: Manfaat vs Untung-Rugi bagi Rakyat
Gelombang Anggaran dan Jejak Rakyat
Anggaran PSO membengkak, janji heroik terdengar mulia, tapi apakah manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat atau hanya terserap di atas kertas?
Lonjakan Anggaran yang Menggelegak
Dari Rp2,3 triliun pada 2018 hingga lebih dari Rp12,2 triliun pada 2024, gelombang angka itu terlihat heroik.
Seolah negara membentangkan tangan menanggung seluruh beban rakyat melalui moda transportasi modern.
Namun kenyataannya, dilansir pada laman kompas.id, banyak keluarga di kota besar masih harus mengeluarkan 12–16% pendapatan bulanan hanya untuk pergi bekerja atau sekolah.
Anggaran melimpah terlihat memukau, tetapi realitas sehari-hari menunjukkan jarak antara janji dan manfaat masih lebar.
Beban Rakyat yang Terselubung
Kondisi ini menohok: walau pemerintah menyiapkan subsidi besar, akses transportasi murah dan nyaman bagi masyarakat rentan masih terbatas.
Djoko Setijowarno menegaskan, angka anggaran besar tidak berarti jika masyarakat tidak merasakan kualitas layanan yang adil dan terjangkau (NU Online).
Tory Damantoro menambahkan, fokus subsidi harus mendorong masyarakat mampu mengalihkan pengeluaran transportasi ke kebutuhan pokok, bukan sekadar simbol heroik (Detik Travel).
Agus Pambagio menegaskan bahwa tanpa transparansi dan pengawasan, subsidi bisa disalahgunakan sementara beban rakyat tetap tinggi (Detik Travel).
Fakta Lapangan yang Menohok
Menurut penelitian Nur Budi Susanto (UGM, 2023), layanan kereta PSO antarkota di Jawa secara umum sudah memenuhi standar minimum.
Namun fasilitas penting masih banyak yang kurang, sehingga anggaran besar belum tentu menjamin kenyamanan, keamanan, dan akses yang adil bagi rakyat.
Perspektif Global
Martin Hromádka dari Universitas Žilina menekankan bahwa PSO harus didahului analisis pasar dan kebutuhan penumpang sebelum implementasi (ResearchGate).
OECD menegaskan, angka besar subsidi publik tidak menjamin keberhasilan; regulasi jelas dan monitoring berkala adalah kunci agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat (OECD).
Aldal M. Ø. (2025) menyoroti bahwa di ASEAN, transportasi publik belum sepenuhnya menjadi prioritas mitigasi iklim, menegaskan risiko janji besar tanpa strategi jangka panjang.
Seperti sungai yang deras menabrak bebatuan, anggaran besar bisa memukau mata, tapi manfaatnya hanya terasa jika alirannya tepat sasaran. Janji heroik tidak berarti tanpa jejak nyata di kehidupan rakyat.
Berikutnya kita akan lihat bahwa, Janji besar terdengar mulia, tapi tanpa angka konkret, target jelas, dan indikator terukur, retorika moral bisa berubah menjadi ilusi yang menipu rakyat.
