Eksklusif: Gurita Elit di Balik Proyek Makan Gratis Rp71 T, Dari Kanibalisme Anggaran hingga Jebakan Konstitusi
THE LEAKING PIPE: Matematika Korupsi dan Penyusutan Gizi di Piring Siswa
Jika pada halaman sebelumnya kita telah membedah dari mana uang triliunan itu “dirampok”, kini kita sampai pada pertanyaan yang lebih menyakitkan: Berapa banyak dari uang itu yang benar-benar masuk ke mulut anak-anak kita?
Di atas kertas, pemerintah mengalokasikan angka yang tampak cukup, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Namun, dalam ekosistem pengadaan yang penuh dengan “benalu” birokrasi dan perantara politik, terjadi sebuah fenomena penguapan anggaran yang masif.
Investigasi opini kami menemukan sebuah rumus pahit: 50% dari anggaran menguap menjadi keuntungan vendor dan biaya non-teknis, sementara sisanya harus diperebutkan antara kualitas bahan pangan dan biaya operasional yang tidak masuk akal.
Navigasi Analisis Mendalam Halaman 3:
- 1. Anatosi Kebocoran: Menelusuri Jejak Rp20.000 Menjadi Rp5.000
- 2. Rezim “Integrator” dan Penguapan Margin di Rantai Pasok Tengah
- 3. Biaya Siluman: Komisi Politik dan “Upeti” Satuan Pelayanan
- 4. Manipulasi Kualitas: Ketika Protein Berganti Menjadi Karbohidrat Murah
- 5. Paradoks Kemewahan Alat vs Kemiskinan Isi Piring
1. Anatomi Kebocoran: Menelusuri Jejak Rp20.000 Menjadi Rp5.000
Untuk memahami mengapa kualitas makanan di lapangan seringkali jauh dari standar gizi yang dijanjikan, kita harus melakukan audit logika terhadap struktur biaya per porsi.
Mari kita asumsikan angka plafon adalah Rp20.000. Dalam sistem pengadaan terpusat yang melibatkan vendor-vendor besar, potongan pertama diambil untuk keuntungan perusahaan (margin profit) dan pajak yang berkisar antara 15-20%. Potongan kedua adalah biaya logistik dan distribusi yang membengkak karena penggunaan sistem integrator nasional ketimbang pasar lokal, yang memakan sekitar 25% lagi. Potongan ketiga, yang paling mematikan, adalah biaya operasional mesin-mesin industrial (listrik, bahan kimia pembersih, dan penyusutan alat) yang diwajibkan oleh standar teknis otoritas.
Setelah semua potongan administratif dan operasional tersebut diambil, angka yang tersisa untuk “Belanja Bahan Baku” murni seringkali hanya menyentuh angka Rp5.000 hingga Rp7.000.
Inilah yang kami sebut sebagai “Matematika Korupsi Legal”. Uangnya tidak hilang dicuri secara fisik dari brankas, melainkan habis “dilegalisasi” melalui struktur biaya yang sengaja dibuat tidak efisien demi menguntungkan para penyedia jasa besar.
Akibatnya, siswa yang seharusnya mendapatkan potongan daging sapi berkualitas tinggi, pada kenyataannya hanya menerima olahan protein kelas dua yang dicampur dengan bahan pengisi (filler) karbohidrat untuk menutupi kekurangan volume makanan.
2. Rezim “Integrator” dan Penguapan Margin di Rantai Pasok Tengah
Kebijakan untuk menggunakan “Integrator” atau perusahaan pengumpul besar dalam pengadaan bahan pangan adalah lubang hitam utama dalam kebocoran anggaran MBG.
Alih-alih membiarkan Satuan Pelayanan membeli telur langsung dari peternak lokal atau sayur dari pasar terdekat, otoritas memaksa mereka untuk mengambil pasokan dari satu pintu perusahaan besar.
Perusahaan integrator ini bertindak sebagai perantara yang tidak memberikan nilai tambah signifikan pada kualitas gizi, melainkan hanya berfungsi sebagai “pemotong margin”.
Mereka membeli dengan harga murah dari petani, namun menjual ke program MBG dengan harga e-katalog yang telah digelembungkan.
Rantai pasok yang terlalu panjang ini bukan hanya membuat harga menjadi mahal, tetapi juga menurunkan kualitas kesegaran bahan makanan. L
Sayuran dan protein yang harus menempuh perjalanan jauh melalui gudang-gudang logistik besar kehilangan kandungan vitaminnya sebelum sampai ke piring siswa.
Di sini terjadi paradoks: rakyat membayar harga premium melalui APBN, namun mendapatkan kualitas produk sisa.
Rezim integrator ini adalah bentuk monopoli yang dipelihara secara sistemik untuk memastikan bahwa perputaran uang tetap berada di lingkaran pengusaha besar yang memiliki akses khusus ke pengambil kebijakan, sekaligus mematikan peluang ekonomi bagi ribuan pedagang pasar tradisional yang seharusnya bisa ikut menikmati manfaat program.
3. Biaya Siluman: Komisi Politik dan “Upeti” Satuan Pelayanan
Di luar biaya teknis yang tercatat, terdapat awan gelap berupa “biaya siluman” yang harus ditanggung oleh para pengelola Satuan Pelayanan di lapangan.
Informasi yang kami himpun menunjukkan adanya tekanan untuk memberikan “komisi” atau setoran balik kepada kelompok-kelompok yang membantu mengamankan posisi mereka sebagai pengelola dapur.
Biaya siluman ini tidak akan pernah muncul dalam laporan audit resmi karena seringkali dibungkus dalam bentuk biaya jasa konsultasi, biaya pengamanan, atau sumbangan kepada organisasi-organisasi tertentu yang terafiliasi dengan kekuatan politik dominan di wilayah tersebut.
Dampaknya sangat fatal terhadap isi piring. Karena pengelola dapur harus menyisihkan sebagian uang untuk “upeti” tersebut, mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan efisiensi ekstrem pada bahan makanan. L
Porsi nasi diperbanyak, potongan daging diperkecil hingga seukuran dadu, dan sayuran segar diganti dengan sayuran kelas rendah yang hampir layu. Inilah realitas dari pepatah “50% menjadi kotoran, 50% menjadi mobil mewah”.
Uang pajak rakyat yang seharusnya berubah menjadi otot dan kecerdasan anak bangsa, justru menguap menjadi cicilan mobil mewah atau dana kampanye para aktor politik yang mengendalikan jalur pengadaan di belakang layar birokrasi yang tampak suci.
4. Manipulasi Kualitas: Ketika Protein Berganti Menjadi Karbohidrat Murah
Kecurangan dalam dunia nutrisi adalah kecurangan yang paling sulit dideteksi oleh mata awam, namun paling mematikan bagi masa depan.
Untuk menutupi fakta bahwa anggaran bahan baku sudah habis dipotong vendor, terjadi manipulasi kualitas secara masif.
Misalnya, penggunaan susu yang lebih banyak mengandung gula daripada protein, atau penggunaan nugget dan sosis olahan yang kandungan dagingnya minimal namun tinggi bahan pengawet dan perasa buatan.
Secara visual, piring nampan stainless steel tersebut tampak penuh dan berwarna-warni, namun secara biokimia, isinya adalah sampah nutrisi yang hanya memberikan rasa kenyang sesaat tanpa memberikan kontribusi pada pertumbuhan otak.
Otoritas pengawas seringkali menutup mata terhadap manipulasi ini karena mereka sendiri terjepit oleh standar administratif yang mustahil dipenuhi dengan anggaran yang tersisa.
Terjadi semacam “kesepakatan diam-diam” (silent consensus) antara pengawas dan pengelola dapur: asalkan tidak ada laporan keracunan massal, maka kualitas makanan dianggap memenuhi syarat.
Namun, keracunan nutrisi jangka panjang berupa kekurangan gizi mikro justru lebih berbahaya.
Kita sedang membiayai sebuah proyek penipuan gizi berskala nasional, di mana anak-anak kita diberi makan sesuai anggaran “sisa-sisa” setelah para elit kenyang menyantap margin keuntungan mereka terlebih dahulu.
5. Paradoks Kemewahan Alat vs Kemiskinan Isi Piring
Puncak dari kegilaan matematika korupsi MBG adalah pemandangan kontras antara infrastruktur dapur yang mewah dengan isi piring yang menyedihkan.
Kita melihat nampan stainless steel Grade 304 yang berkilau, mesin sterilisasi UV yang canggih, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang mahal.
Namun, di atas nampan mewah itu, seringkali hanya tersaji nasi putih keras, sepotong kecil tempe, dan kuah sayur tanpa daging. Inilah visualisasi sempurna dari kebijakan yang lebih mementingkan “proyek pengadaan barang modal” (alat) daripada “pemberian nutrisi” (makanan).
Mengapa ini terjadi? Karena pengadaan alat dapur industrial memberikan komisi yang lebih besar dan lebih mudah dikendalikan oleh vendor tunggal di tingkat pusat.
Sementara itu, belanja bahan pangan yang bersifat harian jauh lebih sulit untuk dikorupsi secara masif tanpa menimbulkan gejolak di lapangan. L
Maka, strategi elit adalah mengunci anggaran di depan melalui pengadaan aset-aset mewah, meskipun itu berarti memotong jatah makan siswa selama bertahun-tahun ke depan demi membayar biaya perawatan alat-alat tersebut.
Paradoks ini adalah bukti nyata bahwa program MBG saat ini lebih berfungsi sebagai stimulus bagi industri peralatan dapur milik kroni daripada sebagai solusi kesehatan bagi rakyat miskin.
Jika matematika korupsi ini terus dibiarkan, maka bukan kesehatan yang kita dapatkan, melainkan tragedi nasional. Berapa banyak lagi nyawa anak sekolah yang harus terancam oleh makanan berkualitas rendah demi mengejar target margin vendor? Dan bagaimana UU MBG justru akan mengunci “perampokan” ini secara legal?
Bongkar data korban keracunan dan jebakan “Perampokan Konstitusional” di halaman selanjutnya.
➡️ Halaman Berikutnya: THE TRAGEDY & THE LOCK-IN (Korban & Jebakan UU)
