Eksklusif: Gurita Elit di Balik Proyek Makan Gratis Rp71 T, Dari Kanibalisme Anggaran hingga Jebakan Konstitusi
THE TRAGEDY & THE LOCK-IN: Korban Nyata di Balik Jebakan Konstitusi
Ketika matematika korupsi bertemu dengan urusan perut, hasilnya bukan sekadar kerugian negara, melainkan ancaman nyawa.
Data yang dihimpun secara sporadis dari berbagai daerah menunjukkan tren yang mengerikan: ribuan kasus siswa mengalami gejala mual, pusing, hingga harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, alih-alih melakukan evaluasi total, otoritas tampaknya lebih sibuk mempersiapkan “benteng hukum” melalui regulasi permanen.
Inilah yang kami sebut sebagai Tragedi yang Dilegalkan; di mana nyawa anak-anak menjadi variabel yang bisa dikompromikan demi kelangsungan proyek yang ingin dikunci secara konstitusional melalui skema belanja wajib.
Navigasi Analisis Mendalam Halaman 4:
- 1. Epidemi Keracunan: Konsekuensi Logis dari Bahan Baku Murah
- 2. Krisis Akuntabilitas: Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Piring Beracun?
- 3. Perampokan Konstitusional: Bahaya Mandatory Spending dalam UU MBG
- 4. Kebijakan Tanpa Pintu Keluar: Menjadikan Rakyat Sandera Fiskal
- 5. Normalisasi Kegagalan: Ketika Kematian Dianggap Statistik Administratif
1. Epidemi Keracunan: Konsekuensi Logis dari Bahan Baku Murah
Ledakan kasus keracunan makanan di berbagai unit pelayanan bukan terjadi secara kebetulan atau karena faktor cuaca semata. Ini adalah konsekuensi teknis yang tak terelakkan ketika dana belanja bahan baku dipangkas habis-habisan demi menutupi margin keuntungan vendor dan biaya operasional mesin industrial yang mahal.
Demi mengejar harga murah agar tetap mendapatkan untung setelah “dipotong” di sana-sini, banyak pengelola dapur terpaksa beralih ke pemasok bahan pangan kelas bawah yang standar keamanannya meragukan.
Penggunaan protein yang hampir kedaluwarsa, sayuran yang mengandung residu pestisida tinggi karena dibeli dari sisa pasar, hingga proses penyimpanan yang tidak standar akibat efisiensi listrik, telah menciptakan bom waktu biologis di setiap kotak makanan siswa.
Epidemi ini diperparah oleh sistem distribusi terpusat yang terlalu panjang. Makanan yang dimasak di dapur sentral pada subuh hari seringkali baru sampai ke meja siswa lima hingga enam jam kemudian tanpa sistem rantai panas atau dingin yang memadai.
Bakteri berkembang biak dengan cepat dalam rentang waktu tersebut, terutama jika kemasan yang digunakan—meskipun berbahan logam mewah—tidak disterilisasi dengan sempurna karena penghematan biaya operasional.
Kita melihat nampan yang tampak mengkilap di luar, namun di dalamnya terkandung toksin akibat pembusukan halus yang sulit dideteksi mata.
Negara sedang melakukan eksperimen kesehatan massal yang berbahaya terhadap jutaan anak sekolah hanya untuk membenarkan pengadaan logistik yang tidak efisien ini.
2. Krisis Akuntabilitas: Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Piring Beracun?
Hal yang paling menyakitkan dari rentetan kasus keracunan ini adalah hilangnya garis pertanggungjawaban yang jelas.
Dalam struktur MBG yang melibatkan berlapis-lapis vendor, integrator, dan pengelola unit pelayanan, terjadi fenomena saling lempar kesalahan (buck-passing).
Ketika terjadi kasus massal, vendor alat akan menyalahkan pengelola dapur atas kesalahan prosedur, pengelola dapur akan menyalahkan pemasok bahan baku, dan otoritas pusat akan menyalahkan “faktor teknis di lapangan”.
Pada akhirnya, tidak ada satu pun perusahaan besar atau pejabat pengambil kebijakan yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Sanksi biasanya hanya berhenti pada pemutusan kontrak kecil di tingkat lokal, sementara aktor-aktor utama di balik layar tetap aman menjalankan bisnisnya.
Krisis akuntabilitas ini membuktikan bahwa program MBG saat ini tidak dirancang dengan sistem perlindungan konsumen yang mumpuni.
Siswa dan orang tua tidak memiliki posisi tawar jika kualitas makanan menurun atau jika terjadi insiden kesehatan.
Mereka dipaksa menerima apa pun yang disajikan dengan narasi “syukur sudah diberi gratis”. Ketiadaan mekanisme komplain yang independen dan transparan menjadikan rakyat sebagai objek pasif dari sebuah kebijakan yang risikonya ditanggung sepenuhnya oleh mereka, sementara keuntungannya dinikmati oleh segelintir elit.
Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang nyata: risiko nyawa di tangan rakyat, keuntungan finansial di tangan korporasi kroni.
3. Perampokan Konstitusional: Bahaya Mandatory Spending dalam UU MBG
Di tengah kegagalan operasional dan risiko kesehatan yang nyata, muncul upaya sistematis untuk “mengunci” program ini melalui Undang-Undang dengan skema Mandatory Spending.
Ini adalah apa yang kami sebut sebagai Perampokan Konstitusional.
Dengan menjadikan MBG sebagai belanja wajib (seperti anggaran pendidikan atau kesehatan), otoritas ingin memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah per tahun ini bersifat “kebal hukum” terhadap perubahan peta politik di masa depan.
Siapa pun presidennya, berapa pun jumlah korban keracunannya, negara tetap diwajibkan oleh undang-undang untuk menyetor uang ke dalam ekosistem vendor yang sekarang sudah terbentuk.
Strategi ini sangat cerdik sekaligus berbahaya. Dengan mengunci anggaran di dalam konstitusi atau undang-undang organik, para aktor di balik vendor MBG sedang melakukan pengamanan aset jangka panjang (long-term rent-seeking).
Mereka ingin memastikan “mesin ATM” ini tetap menyala tanpa perlu khawatir akan adanya evaluasi mendasar atau penghentian program karena kegagalan kinerja.
Jika belanja wajib ini disahkan, maka fleksibilitas APBN kita akan lumpuh total. Negara akan dipaksa memotong anggaran produktif lainnya hanya untuk memenuhi kuota belanja makan gratis yang sudah dikapling oleh jaringan korporasi tertentu.
Ini adalah penjajahan fiskal yang dilakukan oleh elit domestik terhadap masa depan bangsanya sendiri.
4. Kebijakan Tanpa Pintu Keluar: Menjadikan Rakyat Sandera Fiskal
Upaya mengunci MBG dalam UU juga bertujuan untuk menciptakan kondisi “no return” atau tanpa pintu keluar.
Ketika sebuah program sudah melibatkan infrastruktur industrial yang masif dan ribuan kontrak vendor jangka panjang yang dilindungi payung hukum permanen, maka menghentikan program tersebut akan berakibat pada tuntutan hukum yang sangat mahal bagi negara.
Rakyat sedang dijadikan sandera fiskal: kita dipaksa setuju untuk terus membiayai program yang inefisien ini karena biaya untuk menghentikannya sengaja dibuat jauh lebih mahal dan rumit secara hukum. Ini adalah jebakan sistemik yang dirancang agar uang pajak terus mengalir ke saku kelompok tertentu secara otomatis tanpa perlu pembuktian manfaat yang nyata.
Kebijakan tanpa pintu keluar ini mencerminkan sikap otoriter dalam mengelola keuangan negara.
Seharusnya, setiap program yang melibatkan uang publik dalam skala masif harus memiliki mekanisme “sunset clause” atau evaluasi periodik yang memungkinkan program dihentikan jika terbukti gagal mencapai target gizi atau terlalu membebani kas negara.
Namun, dalam rancangan UU MBG, yang ditekankan adalah keberlanjutan aliran dana (continuity of fund), bukan keberlanjutan kesehatan siswa (continuity of health).
Kita sedang menyerahkan kunci brankas negara kepada jaringan vendor permanen yang tidak bisa lagi dikontrol oleh suara pemilih maupun hasil audit medis.
5. Normalisasi Kegagalan: Ketika Kematian Dianggap Statistik Administratif
Puncak dari tragedi ini adalah upaya normalisasi kegagalan. Kita mulai melihat narasi di media di mana kasus keracunan makanan dianggap sebagai “kejadian luar biasa” yang wajar terjadi dalam proyek skala masif.
Kematian atau cacat permanen pada anak akibat malnutrisi terselubung atau kontaminasi bakteri mulai direduksi menjadi sekadar angka statistik dalam laporan tahunan otoritas.
Normalisasi ini sangat berbahaya karena menghilangkan rasa urgensi untuk melakukan perbaikan fundamental.
Jika nyawa anak bangsa dianggap sebagai biaya operasional yang bisa diterima (acceptable cost) demi kelancaran sebuah proyek politik, maka kita telah kehilangan kompas moral dalam bernegara.
Kesimpulan dari halaman ini adalah: MBG dalam bentuknya yang sekarang adalah sebuah ancaman ganda. Ia mengancam kesehatan fisik generasi mendatang melalui makanan berkualitas rendah yang berisiko racun, dan ia mengancam kesehatan finansial negara melalui jebakan undang-undang yang bersifat predatoris.
Rakyat harus sadar bahwa piring stainless steel yang diberikan secara “gratis” itu sebenarnya membawa beban yang sangat mahal: beban utang, beban kesehatan, dan beban hilangnya kedaulatan atas anggaran negara sendiri.
Jangan sampai kita terbangun sepuluh tahun lagi dan menyadari bahwa kita telah membayar harga yang tak ternilai untuk sepiring nasi yang tidak bergizi.
Lalu, apakah tidak ada jalan keluar? Haruskah kita terus terjebak dalam lingkaran setan korupsi dan keracunan ini? Di halaman terakhir, kita akan membahas manifesto perlawanan dan solusi radikal: Bagaimana mengembalikan kedaulatan makan ke tangan rakyat, bukan ke tangan vendor politik.
Simak Manifesto Perubahan dan Solusi Exit Strategy di halaman penutup.
➡️ Halaman Terakhir: THE RADICAL EXIT (Solusi & Manifesto)
