Senjata dan Pendidikan: Dua Jalan yang Seharusnya Seiring

Bangsa besar selalu dihadapkan pada pilihan: membeli senjata untuk menjaga batas, atau membiayai pendidikan untuk menjaga isi.

Indonesia, dengan laut dan udara yang sangat luas, memang membutuhkan pertahanan. Namun, sebagaimana ditulis Reuters dalam analisis Indo-Pasifik, modernisasi alutsista tanpa pendidikan yang merata akan membuat bangsa kehilangan daya saing jangka panjang.

Tank dan pesawat menjaga wilayah, tetapi ruang kelas dan guru menjaga peradaban.

Alasan Resmi Pembelian Senjata

Pertahanan Kedaulatan

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Pelanggaran batas laut dan udara sering terjadi, sebagaimana dicatat Kompas dalam laporan tentang patroli Natuna.

Pakar militer Connie Rahakundini Bakrie menegaskan dalam wawancara dengan CNN Indonesia bahwa modernisasi alutsista adalah kebutuhan, bukan pilihan, karena banyak senjata TNI sudah berusia puluhan tahun.

Modernisasi Alutsista

Media nasional seperti Tempo melaporkan bahwa sebagian besar pesawat tempur dan kapal perang Indonesia masih buatan 1970–1980-an.

Pengamat pertahanan dari The Diplomat menilai bahwa tanpa pembaruan, Indonesia akan tertinggal dari negara tetangga yang sudah memperkuat militernya.

Pemerintah menyebut belanja pertahanan sebagai bagian dari doktrin “defensif aktif,” bukan untuk menyerang, melainkan untuk mencegah ancaman.

Geopolitik Indo-Pasifik

Rivalitas Amerika Serikat dan China menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan strategis.

The Guardian menulis bahwa Indonesia perlu menunjukkan kemampuan pertahanan agar dihormati di panggung ASEAN.

Namun, aktivis pendidikan menegaskan bahwa keamanan sejati bukan hanya soal senjata, melainkan soal anak-anak yang bisa belajar tanpa takut putus sekolah.

Paradoks Anggaran: Senjata vs Pendidikan

Fakta Anggaran

Anggaran pertahanan Indonesia 2025 sekitar Rp270 triliun, atau 6–7% dari APBN, menurut data Kementerian Keuangan yang dikutip Bisnis Indonesia.

Anggaran pendidikan memang lebih besar, Rp724 triliun, tetapi sebagaimana dilaporkan Kompas, dana itu belum menjamin pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.

Paradoks muncul: senjata dibeli untuk menjaga batas, tetapi anak-anak masih berhenti di gerbang sekolah karena biaya.

Tank dan pesawat memang penting, tetapi ruang kelas yang aman lebih penting.

Senjata menjaga tanah, tetapi pendidikan menjaga jiwa bangsa.

Seperti ditulis Tempo, bangsa yang sibuk membeli senjata tetapi membiarkan anak putus sekolah sedang membangun benteng kosong.

Bangsa yang mencintai anak-anaknya adalah bangsa yang mencintai masa depannya sendiri.

Suara Pakar dan Aktivis

Pakar Pertahanan

Connie Rahakundini Bakrie menegaskan bahwa tanpa modernisasi, TNI akan kesulitan menghadapi ancaman regional.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa belanja senjata harus seimbang dengan investasi pendidikan, karena pertahanan sejati adalah manusia yang berilmu.

Aktivis Pendidikan

Najwa Shihab dalam forum Mata Najwa menyebut bahwa bangsa yang sibuk membeli senjata tetapi membiarkan anak putus sekolah sedang kehilangan arah.

Aktivis ICW menegaskan bahwa korupsi di sektor pertahanan sering menjadi pintu kebocoran anggaran, sehingga belanja senjata harus diawasi ketat.

Media Internasional

Reuters menulis bahwa Indonesia menghadapi dilema klasik: memilih antara belanja pertahanan atau belanja sosial.

The Guardian menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, sementara senjata hanya investasi jangka pendek.

Senjata memang menjaga batas negara, tetapi pendidikan menjaga isi bangsa.

Tank dan pesawat bisa rusak, tetapi ilmu dan karakter anak-anak akan bertahan.

Bangsa yang menunda pendidikan demi senjata sedang membangun benteng kosong.

Bangsa yang menepati janji pendidikan sedang membangun benteng sejati.

Senjata menjaga tanah, pendidikan menjaga jiwa.

➡️ Halaman berikutnya: Korupsi dan Masa Depan Bangsa