Pendidikan, Senjata, dan Korupsi: Paradoks Amanat Konstitusi

Penutup dan Jalan Harapan

Bangsa yang besar bukan hanya karena senjata, bukan hanya karena anggaran, tetapi karena keberanian menepati janji.

Janji itu tertulis jelas dalam UUD 1945: setiap anak wajib belajar, dan negara wajib membiayainya.

Namun, sebagaimana ditulis Kompas dalam laporan Juli 2025, jutaan anak masih tidak bersekolah, sementara orang tua tetap membayar SPP.

Di sisi lain, Tempo menyoroti pembelian senjata miliaran dolar, dan BeritaSatu menegaskan kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun.

Paradoks ini adalah luka yang harus disembuhkan dengan harapan, keberanian, dan cinta.

Paradoks Bangsa

Pendidikan Belum Gratis

Anggaran pendidikan Rp724 triliun, menurut Kementerian Keuangan, belum menjamin akses gratis hingga perguruan tinggi.

Dana BOS hanya Rp900 ribu–Rp1,600 ribu per siswa per tahun, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, jauh dari kebutuhan nyata.

Orang tua tetap membayar SPP, lebih besar daripada kontribusi negara, sebuah fakta yang dikritik pengamat pendidikan Indra Charismiadji.

Senjata dan Korupsi

Anggaran pertahanan Rp270 triliun, menurut Bisnis Indonesia, digunakan untuk modernisasi alutsista.

Namun, Reuters menulis bahwa Indonesia menghadapi dilema klasik: memilih antara belanja senjata atau belanja sosial.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut kasus timah merugikan negara Rp271 triliun, dan Kompas menegaskan kasus Pertamina Rp193,7 triliun.

Aktivis ICW menyebut angka ini sebagai “pencurian masa depan,” karena dana sebesar itu cukup untuk membiayai pendidikan gratis.

Jalan Harapan

Transparansi Anggaran

Pakar ekonomi Faisal Basri menegaskan dalam wawancara dengan CNN Indonesia bahwa transparansi anggaran adalah syarat utama pendidikan gratis.

Jika dana pendidikan benar-benar sampai ke ruang kelas, tidak ada anak yang berhenti belajar.

Jika kebocoran ditutup, pendidikan bisa gratis hingga perguruan tinggi.

Prioritas Pendidikan

Aktivis pendidikan Najwa Shihab menyebut dalam forum Mata Najwa bahwa bangsa yang menunda pendidikan demi senjata sedang kehilangan arah.

Bangsa harus memilih: membangun tank atau membangun ruang kelas.

Bangsa harus berani menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

Pemberantasan Korupsi

Transparency International menegaskan dalam laporan yang dikutip BBC bahwa Indonesia masih berada di peringkat rendah dalam indeks persepsi korupsi.

Jika korupsi diberantas, dana triliunan bisa kembali ke rakyat.

Jika dana itu digunakan untuk pendidikan, bangsa akan memiliki benteng sejati.

Bangsa yang mencintai anak-anaknya adalah bangsa yang mencintai masa depannya sendiri.

Bangsa yang berani melawan korupsi adalah bangsa yang berani menepati janji konstitusi.

Bangsa yang menempatkan pendidikan di atas senjata adalah bangsa yang membangun benteng sejati.

Seperti ditulis The Guardian, pendidikan adalah investasi jangka panjang, sementara senjata hanya investasi jangka pendek.

Seperti ditulis Tempo, korupsi adalah luka yang harus disembuhkan dengan keberanian politik.

Pendidikan adalah cahaya, janji, dan benteng bangsa.

Senjata menjaga tanah, tetapi pendidikan menjaga jiwa.

Korupsi mencuri masa depan, tetapi pendidikan mengembalikan harapan.

Bangsa harus memilih jalan harapan: transparansi, prioritas pendidikan, dan pemberantasan korupsi.

Jika jalan ini ditempuh, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bukan mimpi, melainkan amanat konstitusi.

Cinta adalah janji, pendidikan adalah harapan.

➡️ Halaman berikutnya: Kesimpulan Besar dan Seruan Bangsa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 Komentar

    • Avatar of jingganews.com
      Revitalisasi SDN 01 Sukaraya: Anggaran Transparan dan Harapan Pendidikan Anak Bekasi – JINGGA NEWS || www.jingganews.com

      Siap, mari kita kawal terus

      Balas
Sudah ditampilkan semua