Jingga News, Bekasi, (23/11/2025) — Di ruang rumah sakit, waktu seakan berhenti. Lampu putih menggantung seperti bulan yang tak pernah padam, menyinari wajah-wajah yang menunggu dengan sabar.

Kursi-kursi menyimpan tubuh yang lelah, lantai merayap pelan, udara bergetar oleh harapan yang tak terucap.

Orang-orang datang dengan luka yang ingin ditenangkan, dengan doa yang ingin ditangkap oleh tangan yang mengerti.

Mereka percaya ruang ini adalah tempat penyembuhan—bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi hati.

Namun sering kali yang menyambut bukanlah obat, melainkan angka.

Sapaan singkat berubah menjadi tarif. Senyum sekilas berubah menjadi transaksi.

Empati manusia perlahan memudar, diganti oleh kode yang dingin di balik layar sistem.

Harapan yang Menjadi Angka

Pasien datang dengan keyakinan bahwa setiap langkah menuju rumah sakit adalah langkah menuju kesembuhan. Mereka percaya bahwa setiap dokter adalah perpanjangan dari tangan kemanusiaan, setiap perawat adalah pelita yang menenangkan.

Namun kenyataan sering kali berbeda.

Seorang dokter jaga masuk, bertanya lirih: “Bagaimana perasaan Anda?” Tidak ada pemeriksaan, tidak ada analisis, tidak ada rekomendasi medis.

Hanya sapaan singkat yang seharusnya menjadi bagian dari empati manusia.

Tetapi sapaan itu berubah menjadi angka di kertas administrasi. Harapan yang dibawa dari rumah berubah menjadi angka yang dingin.

Luka Kepercayaan

Di balik angka itu, ada luka yang tak kasat mata. Luka kepercayaan. Luka yang lahir ketika manusia dipaksa membayar atas sesuatu yang tidak nyata.

Luka yang lahir ketika sistem kesehatan lebih sibuk menghitung transaksi daripada menghitung denyut kehidupan.

Kepercayaan adalah fondasi hubungan antara pasien dan dokter. Tanpa kepercayaan, setiap interaksi kehilangan makna.

Namun ketika sapaan singkat berubah menjadi tagihan, kepercayaan itu perlahan runtuh.

Pasien mulai bertanya: apakah saya benar sedang dirawat, atau sekadar dijadikan sapi perahan oleh mesin administrasi yang dingin?

Mesin Administrasi yang Dingin

Di balik layar, sistem berputar tanpa henti. Setiap pergantian shift dokter jaga dicatat sebagai observasi. Setiap percakapan ringan dianggap konsultasi. Setiap formalitas berubah menjadi transaksi.

Mesin besar berputar dingin, dan pasien hanyalah roda kecil yang ikut digiling.

Tidak ada ruang untuk bertanya, tidak ada pilihan untuk menolak. Yang ada hanya tagihan yang terus bertambah.

Mesin administrasi ini tidak mengenal empati. Ia hanya mengenal kode, tarif, dan angka. Ia tidak peduli apakah pasien merasa dirawat atau tidak. Ia hanya peduli bahwa setiap interaksi bisa dicatat sebagai jasa.

Pasien sebagai Bayangan

Bayangkan seseorang yang berjalan di bawah cahaya, tetapi bayangannya lebih panjang daripada tubuhnya. Begitulah pasien dalam sistem yang tidak transparan.

Mereka datang dengan tubuh yang nyata, tetapi yang dicatat hanyalah bayangan interaksi. Pasien membayar bukan atas layanan, melainkan atas bayangan layanan.

Mereka kehilangan hak dasar: membayar hanya untuk apa yang benar-benar mereka terima.

Dokter yang Terjebak

Ironisnya, dokter pun menjadi korban. Mereka dibungkam oleh sistem administrasi yang memaksa setiap interaksi dicatat sebagai jasa.

Dokter yang ingin berempati, yang ingin menyapa pasien dengan tulus, terjebak dalam skema yang mengubah empati menjadi transaksi.

Dokter kehilangan kebebasan untuk menentukan makna sejati dari “visit” atau “konsultasi.” Mereka dipaksa mengikuti kode billing yang sudah dikunci oleh sistem.

Empati pun kehilangan makna, karena setiap sapaan sudah ditentukan nilainya.

Dimensi Kemanusiaan yang Hilang

Kemanusiaan seharusnya menjadi inti dari layanan kesehatan. Namun ketika empati berubah menjadi transaksi, kemanusiaan pun hilang.

Pasien kehilangan hak untuk merasa dirawat. Dokter kehilangan hak untuk berempati.

Hubungan manusiawi antara pasien dan dokter digantikan oleh hubungan administratif antara pasien dan sistem. Kemanusiaan hilang, digantikan oleh angka.

Filosofi Luka

Dalam filsafat, luka bukan hanya rasa sakit, tetapi juga tanda bahwa manusia pernah berharap.

Luka adalah jejak dari harapan yang tidak terpenuhi. Luka adalah bukti bahwa manusia pernah percaya, lalu dikhianati.

Pasien membawa luka fisik, tetapi pulang dengan luka batin.

Dokter membawa empati, tetapi pulang dengan rasa bersalah.

Luka itu bukan sekadar rasa sakit, melainkan tanda bahwa sistem telah kehilangan roh kemanusiaan.

Namun di balik luka itu, masih ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, ruang rumah sakit akan kembali menjadi ruang penyembuhan, bukan ruang transaksi.

Harapan bahwa sapaan dokter akan kembali menjadi bahasa empati, bukan kode billing. Harapan bahwa manusia akan kembali diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai angka.

Karena di balik setiap luka, ada cahaya. Dan cahaya itu adalah kemanusiaan yang tidak pernah padam.

 

Baca Halaman 2 – Dokter dan Pasien sebagai Korban

Dokter dan Pasien sebagai Korban

Di balik setiap lembar tagihan rumah sakit, ada wajah yang menunduk. Ada pasien yang menahan sakit, ada dokter yang menahan empati.

Mereka berdua berdiri di panggung yang sama, tetapi bukan sebagai aktor utama. Mereka hanyalah korban dari naskah besar yang ditulis oleh regulasi dan politik, sebuah drama yang mengalir tanpa pernah menanyakan apakah hati manusia masih ikut bicara.

Pasien yang Dipaksa Membayar

Pasien datang dengan luka, membawa harapan sederhana: sembuh. Namun yang mereka terima sering kali hanyalah formalitas.

Sapaan singkat dokter jaga dicatat sebagai observasi. Percakapan ringan dianggap konsultasi. Pergantian shift dokter otomatis menjadi visit.

Pasien membayar atas sesuatu yang tidak nyata. Mereka membayar atas bayangan layanan, bukan atas penyembuhan. Mereka membayar atas celah aturan yang sah secara hukum, tetapi cacat secara keadilan.

Dokter yang Terjebak dalam Sistem

Ironisnya, dokter pun tidak bebas. Mereka dibungkam oleh sistem administrasi yang memaksa setiap interaksi dicatat sebagai jasa.

Dokter yang ingin berempati, terjebak dalam kode billing. Dokter yang ingin menyapa pasien dengan tulus, dipaksa melihat sapaan itu berubah menjadi angka.

Dokter kehilangan kebebasan untuk menentukan makna sejati dari “visit” atau “konsultasi.” Dokter bukan pelaku, melainkan korban.

Mereka dipaksa menjadi bagian dari mesin uang, meski hati mereka ingin menjadi bagian dari penyembuhan.

Simfoni Luka

Bayangkan sebuah simfoni. Pasien adalah nada yang lelah, dokter adalah nada yang tertahan. Namun konduktor simfoni ini bukan mereka, melainkan sistem hukum dan politik.

Pasien dipaksa membayar atas nada yang tidak pernah dimainkan. Dokter dipaksa memainkan nada yang tidak pernah mereka pilih. Simfoni ini bukan tentang penyembuhan, melainkan tentang transaksi.

Simfoni luka ini terus dimainkan, dan manusia hanyalah instrumen yang dipaksa berbunyi sesuai partitur yang ditulis oleh regulasi.

Dimensi Kemanusiaan yang Hilang

Kemanusiaan seharusnya menjadi inti dari layanan kesehatan.

Namun ketika empati berubah menjadi transaksi, kemanusiaan pun hilang.

Pasien kehilangan hak untuk merasa dirawat. Dokter kehilangan hak untuk berempati.

Hubungan manusiawi antara pasien dan dokter digantikan oleh hubungan administratif antara pasien dan sistem.

Kemanusiaan hilang, digantikan oleh angka.

Filosofi Korban

Dalam filsafat, korban adalah mereka yang kehilangan kendali atas hidupnya.

Pasien kehilangan kendali atas tagihan. Dokter kehilangan kendali atas empati. Mereka berdua kehilangan kendali atas makna sejati dari layanan kesehatan.

Korban bukan hanya mereka yang menderita, tetapi juga mereka yang dipaksa mengikuti sistem yang tidak adil.

Dokter dan pasien adalah korban ganda: korban regulasi yang cacat, sekaligus korban demokrasi yang cacat.

Rakyat sebagai Akar Masalah

Mengapa dokter dan pasien menjadi korban? Karena UU lahir dari parlemen dengan kualitas SDM rendah.

Anggota dewan dipilih bukan karena kapasitas, melainkan karena politik uang. Rakyat menerima uang, lalu memilih wakil yang tidak punya roh perjuangan. Akibatnya, UU lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan oligarki.

Dokter dan pasien pun menjadi korban dari pilihan rakyat sendiri.

Namun di balik luka itu, masih ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, dokter akan kembali bebas berempati. Harapan bahwa pasien akan kembali merasa dirawat.

Harapan bahwa sistem kesehatan akan kembali menjadi ruang kemanusiaan, bukan ruang transaksi.

Karena di balik setiap luka, ada cahaya. Dan cahaya itu adalah kemanusiaan yang tidak pernah padam.

 

Baca Halaman 3 – Celah Aturan dan Kualitas SDM Rendah

Celah Aturan dan Kualitas SDM Rendah di Parlemen

Di balik setiap regulasi, ada tangan yang menulis. Di balik setiap pasal, ada pikiran yang merumuskan.

Namun ketika pikiran itu dangkal, ketika tangan itu digerakkan bukan oleh roh perjuangan melainkan oleh kepentingan sesaat, maka lahirlah aturan yang sah secara hukum tetapi cacat secara keadilan.

Aturan yang tampak rapi di atas kertas, tetapi menyisakan luka di hati rakyat.

Legalitas yang Menyembunyikan Celah

Undang-undang kesehatan terbaru, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 191 ayat (1), memberi hak kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerima imbalan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi turunannya — seperti Permenkes No. 3 Tahun 2023 dan Pedoman Tarif BLU RS 2024—memasukkan visit, konsultasi, dan observasi sebagai jasa yang sah untuk ditagih.

Secara hukum, rumah sakit dan dokter tidak salah. Mereka beroperasi sesuai aturan. Namun aturan itu membuka celah: setiap interaksi, meski minim substansi, tetap bisa ditagih. Legalitas hadir, tetapi keadilan pergi.

Parlemen dengan SDM Rendah

Mengapa aturan seperti ini bisa lahir?

Jawabannya ada pada kualitas sumber daya manusia di parlemen.

Banyak anggota dewan tidak memiliki kapasitas akademik atau pengalaman yang memadai untuk merumuskan regulasi kompleks.

Produk hukum lahir bukan dari riset mendalam, melainkan dari kompromi politik.

UU sah secara formal, tetapi lemah secara substansi.

Parlemen yang diisi oleh wakil tanpa roh perjuangan melahirkan regulasi yang kehilanganjiwa.

Politik Uang sebagai Pintu Masuk

Politik uang adalah pintu masuk bagi kualitas rendah.

Rakyat menerima uang, lalu memilih caleg yang tidak punya kapasitas.

Anggota dewan lahir bukan dari kualitas, melainkan dari kekuatan finansial.

Demokrasi pun kehilangan makna, karena suara rakyat dijual di pasar politik.

Rantai sebab-akibat ini jelas:

politik uang → SDM rendah → UU cacat → rakyat jadi korban.

Oligarki di Balik Regulasi

Di balik parlemen yang lemah, ada oligarki yang kuat.

Oligarki memesan regulasi yang menguntungkan mereka.

UU kesehatan lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk memastikan aliran uang dari jasa visit dan konsultasi fiktif.

Dokter dibungkam oleh sistem, pasien diperah oleh tagihan, dan negara memberi legitimasi melalui pasal yang sah secara hukum.

Oligarki adalah dalang, parlemen hanyalah wayang.

Demokrasi yang Cacat

Demokrasi seharusnya melahirkan wakil rakyat yang berjuang untuk rakyat.

Namun ketika rakyat rela dibayar di awal, demokrasi pun cacat.

Rakyat kehilangan hak moral untuk protes.

Anggota dewan lahir dari politik uang, bukan dari roh perjuangan.

UU lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan oligarki.

Demokrasi cacat melahirkan regulasi cacat.

Regulasi cacat melahirkan korban.

Filosofi Celah

Celah bukan sekadar ruang kosong dalam aturan. Celah adalah tanda bahwa pikiran yang menulis pasal tidak penuh.

Celah adalah bukti bahwa roh perjuangan tidak hadir. Celah adalah ruang di mana keadilan hilang, dan kepentingan berkuasa. Celah adalah bayangan yang menutupi cahaya, membuat rakyat berjalan dalam ketidakpastian.

Namun di balik celah itu, masih ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, parlemen akan diisi oleh wakil yang berjuang dengan roh perjuangan.

Harapan bahwa UU akan lahir dari riset mendalam, bukan dari pesanan oligarki.

Harapan bahwa demokrasi akan kembali jujur, dan rakyat akan kembali memilih dengan hati.

Karena di balik setiap pasal, ada kehidupan. Dan setiap kehidupan layak dihargai dengan adil.

 

Baca Halaman 4 – Politik Uang dan Oligarki

Politik Uang dan Oligarki

Di balik setiap kursi parlemen, ada jejak yang tidak selalu terlihat.

Jejak itu bukan sekadar langkah perjuangan, melainkan langkah transaksi.

Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang suci bagi suara rakyat, perlahan berubah menjadi pasar yang riuh.

Di sana, suara bukan lagi amanah, melainkan komoditas. Politik uang menjadi pintu masuk, dan oligarki menjadi pengendali panggung.

Politik Uang sebagai Fondasi yang Rapuh

Politik uang bukan sekadar praktik sesaat menjelang pemilu. Ia adalah fondasi rapuh yang melahirkan parlemen dengan kualitas rendah.

Rakyat menerima uang, lalu memilih caleg yang tidak punya roh perjuangan.

Anggota dewan lahir bukan dari kapasitas, melainkan dari kekuatan finansial.

Demokrasi pun kehilangan makna, karena suara rakyat dijual di pasar politik.

Ketika suara dijual, maka hak moral untuk protes pun hilang.

Oligarki sebagai Dalang

Di balik politik uang, ada oligarki.

Kelompok pemilik modal besar yang menguasai rumah sakit, jaringan kesehatan, bahkan partai politik.

Oligarki memesan regulasi yang menguntungkan mereka.

UU kesehatan lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk memastikan aliran uang dari jasa visit dan konsultasi fiktif.

Dokter dibungkam oleh sistem, pasien diperah oleh tagihan, dan negara memberi legitimasi melalui pasal yang sah secara hukum.

Oligarki adalah dalang, parlemen hanyalah wayang.

Demokrasi yang Diperjualbelikan

Demokrasi seharusnya menjadi ruang perjuangan. Namun ketika politik uang merajalela, demokrasi berubah menjadi pasar.

Suara rakyat diperjualbelikan. Kursi parlemen diperjualbelikan. Regulasi pun diperjualbelikan.

Demokrasi kehilangan roh perjuangan, digantikan oleh roh transaksi.

Dokter dan Pasien dalam Jaring Oligarki

Dokter dan pasien bukan sekadar korban regulasi, tetapi juga korban oligarki.

Dokter kehilangan kebebasan untuk berempati, karena setiap interaksi sudah dikunci oleh kode billing.

Pasien kehilangan hak untuk membayar hanya atas layanan nyata, karena setiap formalitas sudah ditentukan nilainya.

Mereka berdua terjebak dalam jaring oligarki yang mengendalikan sistem kesehatan.

Rakyat yang Membiarkan

Ironisnya, rakyat sendiri yang membiarkan oligarki berkuasa.

Rakyat menerima uang, lalu memilih caleg yang tidak punya kapasitas.

Rakyat rela dibodohi, lalu kehilangan hak moral untuk protes.

Rakyat ikut melanggengkan sistem cacat yang merugikan mereka sendiri.

Ketika rakyat menjual suara, mereka menjual masa depan.

Filosofi Keadilan yang Hilang

Keadilan seharusnya menjadi inti dari demokrasi. Namun ketika politik uang dan oligarki berkuasa, keadilan pun hilang.

UU sah secara hukum, tetapi cacat secara keadilan.

Regulasi lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan modal.

Keadilan hilang, digantikan oleh transaksi.

Namun di balik gelapnya oligarki, masih ada cahaya. Cahaya itu adalah rakyat yang berani menolak politik uang.

Cahaya itu adalah dokter yang berani berempati. Cahaya itu adalah pasien yang berani bersuara.

Karena di balik setiap suara, ada kehidupan. Dan setiap kehidupan layak dihargai dengan adil.

 

Baca Halaman 5 – Inti Masalah: Rakyat Tidak Berhak Protes

Inti Masalah: Rakyat Tidak Berhak Protes

Di ujung semua narasi luka, setelah dokter dibungkam dan pasien diperah, setelah regulasi lahir dari parlemen ber-SDM rendah, setelah oligarki menancapkan kuku-kuku modalnya, ada satu kebenaran yang paling pahit: rakyat sendiri yang melanggengkan semua ini.

Rakyat yang menerima uang, lalu menjual suara. Rakyat yang rela dibodohi, lalu kehilangan hak moral untuk protes.

Suara yang Dijual, Masa Depan yang Hilang

Suara rakyat adalah amanah. Ia adalah jembatan antara harapan dan kenyataan.

Namun ketika suara dijual, jembatan itu runtuh.

Suara yang dijual bukan hanya suara, melainkan masa depan.

Masa depan yang dijual bukan hanya masa depan individu, melainkan masa depan bangsa.

Ketika masa depan dijual, rakyat kehilangan hak untuk menuntut keadilan.

Suara yang dijual adalah doa yang dipatahkan sebelum sempat terbang ke langit.

Rakyat yang Membiarkan

Rakyat bukan sekadar korban, tetapi juga pelaku.

Dengan menerima politik uang, rakyat membiarkan parlemen diisi oleh SDM rendah.

Dengan memilih caleg tanpa roh perjuangan, rakyat membiarkan UU lahir tanpa jiwa.

Dengan menjual suara, rakyat membiarkan oligarki mengendalikan demokrasi.

Rakyat tidak berhak protes, karena sejak awal mereka sudah dibayar.

Demokrasi yang Cacat

Demokrasi cacat bukan karena sistem, tetapi karena perilaku rakyat.
Demokrasi cacat ketika suara dijual.
Demokrasi cacat ketika UU lahir bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan oligarki.
Demokrasi cacat melahirkan regulasi cacat. Regulasi cacat melahirkan korban.

Filosofi Tanggung Jawab

Dalam filsafat, tanggung jawab adalah konsekuensi dari pilihan.

Rakyat memilih caleg dengan uang, maka rakyat bertanggung jawab atas UU yang lahir.

Rakyat memilih wakil tanpa roh perjuangan, maka rakyat bertanggung jawab atas regulasi yang merugikan.

Rakyat menjual suara, maka rakyat bertanggung jawab atas hilangnya hak moral untuk protes.

Tanggung jawab tidak bisa ditolak, karena ia adalah konsekuensi dari pilihan.

Dokter dan Pasien sebagai Korban Rakyat

Dokter dan pasien bukan hanya korban regulasi, tetapi juga korban rakyat.

Dokter dibungkam oleh UU yang lahir dari parlemen ber-SDM rendah. Pasien diperah oleh sistem yang lahir dari politik uang. Mereka berdua menjadi korban dari pilihan rakyat sendiri.

Ironisnya, rakyat yang menjual suara ikut melahirkan korban dari dirinya sendiri.

Harapan yang Masih Ada

Namun di balik kebenaran pahit itu, masih ada harapan. Harapan bahwa rakyat akan berhenti menjual suara. Harapan bahwa rakyat akan memilih dengan hati, bukan dengan uang. Harapan bahwa demokrasi akan kembali jujur, dan UU akan lahir dengan roh perjuangan.

Harapan itu adalah cahaya yang tidak pernah padam.

Karena di balik setiap suara, ada kehidupan. Dan setiap kehidupan layak dihargai dengan jujur.

Rakyat tidak boleh lagi menjual masa depan. Rakyat tidak boleh lagi kehilangan hak moral untuk protes.

Rakyat harus kembali memilih dengan hati, agar demokrasi kembali menjadi ruang perjuangan.

Suara rakyat adalah cahaya.

Cahaya itu harus kembali bersinar, agar bangsa ini tidak lagi berjalan dalam gelap transaksi, tetapi dalam terang keadilan.

 

Baca Halaman 6 – Solusi: Jalan Pulang Demokrasi

Solusi: Jalan Pulang Demokrasi

Setelah luka dibuka, setelah korban ditunjukkan, setelah oligarki disingkap, tibalah saatnya berbicara tentang jalan pulang.

Demokrasi tidak boleh berhenti sebagai pasar transaksi. Pemilu selanjutnya harus menjadi ruang penyembuhan: bagi rakyat, bagi dokter, bagi pasien, bagi bangsa.

Jalan pulang demokrasi adalah jalan yang mengembalikan suara rakyat sebagai cahaya, bukan sebagai komoditas.

Menolak Politik Uang

Politik uang adalah akar dari semua cacat.

Rakyat harus berani menolak uang yang merendahkan martabat suara.

Penegakan hukum harus tegas: caleg yang terbukti melakukan politik uang, berapa pun besarnya, harus dan wajib didiskualifikasi.

Transparansi dana kampanye wajib diperketat, dengan audit publik yang bisa diakses rakyat.

Menolak politik uang berarti mengembalikan suara rakyat sebagai suara masa depan, bukan suara yang dijual di pasar.

Pendidikan Politik Rakyat

Rakyat harus disadarkan bahwa menerima uang berarti kehilangan hak moral untuk protes.

Literasi politik harus digerakkan di sekolah, kampus, komunitas, dan media. Pesan sederhana: “Suara bukan untuk dijual, suara adalah masa depan.”

Rakyat harus diajak melihat bahwa setiap rupiah yang diterima di awal adalah harga dari keadilan yang hilang di akhir.

Pendidikan politik adalah cahaya yang menuntun rakyat keluar dari gelapnya transaksi.

Seleksi Kualitas SDM Legislatif

Partai politik harus berhenti menjual kursi.

Seleksi caleg harus berbasis kapasitas, integritas, dan roh perjuangan.

Mekanisme fit and proper test harus transparan, sehingga rakyat bisa menilai kualitas sebelum memilih.

Partai yang melahirkan wakil berkualitas akan melahirkan UU yang berpihak pada rakyat.

Kualitas SDM legislatif adalah fondasi dari regulasi yang adil.

Budaya Memilih dengan Hati

Rakyat harus diajak memilih dengan hati, bukan dengan uang.

Media dan komunitas lokal bisa menyediakan profil caleg yang lengkap.

Rakyat harus diajak melihat rekam jejak, visi, dan program, bukan iming-iming materi.

Budaya memilih dengan hati akan perlahan mengikis dominasi oligarki.

Memilih dengan hati berarti memilih masa depan yang jujur.

Demokrasi sebagai Ruang Penyembuhan

Demokrasi bukan sekadar sistem politik. Ia adalah ruang penyembuhan.

Demokrasi menyembuhkan luka pasien yang diperah.

Demokrasi menyembuhkan luka dokter yang dibungkam.

Demokrasi menyembuhkan luka rakyat yang kehilangan hak moral untuk protes.

Demokrasi yang jujur adalah obat bagi bangsa.

Karena di balik setiap suara, ada kehidupan. Dan setiap kehidupan layak dihargai dengan jujur.

Pemilu selanjutnya harus menjadi titik balik: rakyat berhenti menjual suara, partai berhenti menjual kursi, negara berhenti membiarkan para oligarki mengendalikan demokrasi.

Suara rakyat adalah cahaya. Cahaya itu harus kembali bersinar, agar bangsa ini tidak lagi berjalan dalam gelap transaksi, tetapi dalam terang keadilan.

 

Kembali ke Halaman 1 – Luka yang Tak Kasat Mata