Makan Siang Gratis, Utang Nyata: Mengapa MBG 2026 Adalah Skema Menggadaikan Masa Depan Demi Nasi Kotak?

Paradoks Fiskal: Retorika Gizi vs Realitas Pinjaman

Indonesia di ambang tahun 2026 berdiri di atas panggung sandiwara kebijakan yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, narasi pemerintah dipenuhi oleh orasi heroik tentang intervensi gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 58 juta jiwa. Sebuah angka yang dirancang untuk memukau dunia, sekaligus menunjukkan “kehadiran negara”. Namun, jika kita menggeser pandangan sedikit saja ke laporan keuangan negara, kita akan menemukan angka yang jauh lebih mengerikan: rencana penarikan utang baru sebesar Rp832,2 Triliun.

Ini bukan sekadar angka di atas kertas; ini adalah pernyataan bahwa setiap suapan yang diberikan kepada anak sekolah hari ini, dibayar dengan surat utang yang bunganya akan terus berdetak setiap detik.

Eksklusif: Gurita Elit di Balik Proyek Makan Gratis Rp71 T, Dari Kanibalisme Anggaran hingga Jebakan Konstitusi

12/02/2026

Secara fiskal, ini adalah sebuah anomali. Biasanya, sebuah negara berani menarik utang dalam jumlah masif jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang mampu menghasilkan pengembalian modal (Return on Investment) yang jelas, seperti pembangunan pelabuhan, jaringan energi, atau industrialisasi hilir. Namun, MBG adalah pengeluaran rutin konsumtif.

Bayangkan sebuah rumah tangga yang meminjam uang ke bank bukan untuk modal usaha, melainkan untuk pesta makan setiap hari. Rumah tangga tersebut mungkin terlihat kenyang dan makmur dalam jangka pendek, tetapi mereka sedang menghitung hari menuju kebangkrutan saat bank mulai menagih cicilan beserta bunganya. Inilah potret besar APBN 2026 kita.

Anggaran sebesar Rp335 Triliun per tahun untuk makan gratis adalah sebuah pengeluaran “sekali jalan”. Begitu nasi, daging, dan susu tersebut melewati kerongkongan, nilai ekonominya dalam siklus keuangan negara langsung berakhir.

Kasus Begal Polisi di Bekasi: Potret Rasa Takut Warga di Cikarang Utara

11/02/2026

Secara biologis, ia mungkin membantu pertumbuhan, tetapi secara makroekonomi, ia tidak memiliki daya ungkit untuk membayar kembali utang Rp832,2 Triliun yang ditarik untuk membiayainya.

Kita sedang melakukan perjudian besar dengan meyakini bahwa anak yang hari ini diberi makan, secara ajaib akan menjadi pembayar pajak yang luar biasa produktif di masa depan, tanpa memperhatikan fakta bahwa mereka tidak dibekali dengan modal usaha atau pendidikan tinggi yang mumpuni akibat anggarannya tersedot untuk belanja makanan.

Filosofi Konsumsi: Mengapa Makan Bukan Investasi Langsung?

Pemerintah sering berargumen bahwa memberi makan adalah investasi manusia. Mari kita bedah argumen ini secara lebih dalam.

Memang benar, tubuh yang sehat adalah prasyarat untuk belajar. Namun, kesehatan hanyalah fondasi dasar, bukan bangunan itu sendiri. Seseorang yang kenyang namun tidak memiliki keahlian teknis (skill) akan tetap berakhir di pasar tenaga kerja murah.

Jika negara menghabiskan ratusan triliun hanya untuk fondasi (makan), namun tidak memiliki sisa uang untuk membangun gedungnya (pendidikan tinggi dan lapangan kerja industri), maka fondasi tersebut akan sia-sia. Kita akan memiliki bangsa yang fisiknya sehat, tetapi secara ekonomi tetap miskin dan tergantung pada bantuan sosial.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, modal manusia ditingkatkan melalui akumulasi pengetahuan dan teknologi. MBG tidak menyentuh variabel ini secara langsung. MBG lebih dekat dengan konsep “Social Safety Net” atau jaring pengaman sosial, bukan mesin pertumbuhan.

Masalahnya, jaring pengaman sosial seharusnya dibiayai dari surplus pendapatan negara, bukan dari utang luar negeri maupun dalam negeri yang ugal-ugalan.

Memaksakan MBG menjadi program prioritas di atas program beasiswa dan modal UMKM menunjukkan pergeseran filosofi dari “Membangun Bangsa yang Mandiri” menjadi “Membangun Bangsa yang Menunggu Jatah”.

Kritik ini bukan berarti kita mengabaikan stunting. Namun, stunting adalah masalah kompleks yang melibatkan sanitasi, edukasi orang tua, dan kemandirian pangan keluarga—bukan sekadar memberikan kotak nasi di sekolah saat anak sudah berusia sekolah dasar.

Intervensi yang terlambat ini (setelah masa emas 1000 hari pertama kehidupan) secara sains dianggap kurang efektif dibandingkan jika dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi ibu-ibu melalui modal UMKM agar mereka mampu membeli makanan bergizi secara mandiri sejak masa kehamilan.

Opportunity Cost: Harga dari Sebuah Pilihan Politik

Setiap pilihan kebijakan memiliki biaya kesempatan (opportunity cost). Rupiah yang dikeluarkan untuk membeli susu impor dalam program MBG adalah rupiah yang hilang dari peluang untuk membiayai riset teknologi atau memberikan beasiswa S2/S3 bagi putra-putri bangsa di universitas top dunia.

Dengan Rp335 Triliun, Indonesia bisa menyekolahkan jutaan anak muda hingga ke jenjang sarjana dan pascasarjana.

Dampak ekonominya? Jauh lebih dahsyat. Seorang sarjana teknik memiliki produktivitas ekonomi ribuan persen lebih tinggi daripada seorang pekerja kasar yang hanya mengandalkan kekuatan fisik.

Bayangkan jika dana tersebut digunakan untuk modal kerja bagi 10 juta UMKM. UMKM adalah sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja secara organik.

Memberi modal berarti memberikan martabat. Rakyat diajarkan untuk berproduksi, berjualan, dan memutar uang. Ini akan menciptakan siklus ekonomi bawah yang hidup dan mandiri. Namun, melalui MBG, negara justru mengambil peran sebagai pengada barang tunggal (melalui vendor katering). Ini mematikan inisiatif rakyat untuk mandiri secara ekonomi.

Kita sedang menghancurkan etos kerja produktif dan menggantinya dengan etos kerja administratif-konsumtif yang sangat bergantung pada tetesan anggaran pemerintah.

Bahkan, jika kita bicara soal dampak lapangan kerja, sektor katering dan logistik MBG hanya menyerap tenaga kerja “kerah biru” dengan upah minimum. Ini tidak akan membantu Indonesia keluar dari *middle-income trap*. Indonesia butuh lapangan kerja sektor manufaktur dan jasa tinggi yang membutuhkan pendidikan tinggi. Ironisnya, pendidikan tinggi justru terancam kekurangan dana karena APBN sudah terlanjur “diijon” untuk membiayai nasi kotak selama lima tahun ke depan. Ini adalah pilihan politik yang mengorbankan masa depan demi tepuk tangan jangka pendek.

Keadilan Antar-Generasi: Mewariskan Hutang di Balik Nasi

Analisis ini akan terasa hambar jika kita tidak menyinggung masalah moralitas utang. Ada ketidakadilan antar-generasi (intergenerational injustice) yang sangat kental dalam program MBG.

Pemerintah hari ini berutang Rp832,2 Triliun—yang cicilannya mungkin mencapai 20-30 tahun ke depan—untuk memberi makan anak-anak hari ini.

Artinya, anak-anak yang sekarang memakan nasi gratis tersebut, kelak ketika mereka masuk usia produktif, merekalah yang harus membayar pajak lebih tinggi untuk melunasi bunga utang dari nasi yang mereka makan saat kecil. Mereka sedang memakan “modal” masa depan mereka sendiri.

Ini seperti seorang ayah yang meminjam uang ke rentenir untuk mentraktir anaknya makan mewah setiap hari, namun sang ayah tahu bahwa kelak si anaklah yang harus bekerja rodi untuk melunasi utang tersebut.

Apakah itu tindakan kasih sayang atau tindakan egois demi pujian tetangga?

Begitulah posisi negara saat ini. Kita tidak memberikan warisan berupa industri yang kuat atau pendidikan yang gratis (beasiswa), melainkan warisan berupa tumpukan surat utang negara.

Generasi mendatang akan terjepit antara kebutuhan untuk bersaing secara global dengan beban pajak yang luar biasa tinggi akibat kegagalan pengelolaan fiskal generasi hari ini.

Lebih parah lagi, kenaikan utang ini akan memicu inflasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah dalam jangka panjang jika tidak diimbangi dengan produktivitas ekspor. Karena MBG tidak menghasilkan komoditas ekspor (ia hanya dikonsumsi di dalam negeri), maka tidak ada devisa yang masuk dari program ini. Sebaliknya, karena banyak komponen makanan (seperti susu dan gandum) yang masih harus impor, MBG justru menguras devisa kita.

Kita berutang dalam mata uang global untuk membiayai konsumsi produk asing yang kemudian dimakan secara lokal. Ini adalah bunuh diri ekonomi secara perlahan.

Mitos Multiplier Effect dalam Ekonomi “Habis Pakai”

Pemerintah sering mendengungkan istilah *multiplier effect* atau dampak berganda. Katanya, MBG akan menggerakkan ekonomi desa. Mari kita kritis: seberapa besar uang Rp335 Triliun itu benar-benar tinggal di desa?

Dalam pengadaan skala masif, logika efisiensi selalu menang. Pemerintah akan mencari penyedia susu besar, penyedia daging besar, dan distributor logistik besar. UMKM di desa hanya akan menjadi penonton atau buruh lepas.

Uang triliunan tersebut akan kembali ke kantong-kantong pemilik modal besar di Jakarta atau bahkan ke korporasi multinasional penyedia bibit dan pakan.

Sebaliknya, program Beasiswa dan Modal UMKM memiliki multiplier effect yang jauh lebih terukur dan berkelanjutan. Satu orang yang mendapat beasiswa dan sukses menjadi pengusaha teknologi akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru yang tidak tergantung pada APBN. Satu UMKM yang sukses naik kelas akan membayar pajak kepada negara. MBG tidak menciptakan pembayar pajak baru; ia justru menciptakan “penerima bantuan” baru yang akan protes jika jatahnya dihentikan.

Kita sedang membangun struktur ekonomi yang sangat rapuh, di mana pertumbuhan ekonomi tidak didorong oleh inovasi rakyat, melainkan oleh pompa utang pemerintah yang sewaktu-waktu bisa macet.

Kesimpulannya, halaman pertama ini menegaskan bahwa MBG adalah kegagalan desain kebijakan yang mengedepankan populisme di atas logika fiskal yang sehat. Dengan menarik utang Rp832,2 Triliun untuk memberi makan 58 juta orang, kita bukan sedang menyelesaikan masalah gizi, melainkan sedang menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa. Pilihan yang tersedia sangat jelas: teruskan proyek makan-makan ini dan hadapi kebangkrutan masa depan, atau alihkan dana tersebut untuk modal UMKM dan beasiswa guna membangun fondasi ekonomi yang benar-benar mandiri.

Teori Human Capital: Mengapa Otak Adalah Aset Terkuat?

Dalam diskursus ekonomi pembangunan, terdapat perbedaan mendasar antara “kesejahteraan jangka pendek” dan “pembangunan aset manusia”. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam kategori pertama. Ia adalah bentuk transfer sosial yang bertujuan menekan pengeluaran rumah tangga miskin. Namun, secara teoritis, pemberian makanan tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan individu untuk menghasilkan nilai tambah (value added) di pasar global. Di sisi lain, investasi pada pendidikan tinggi atau *High-Level Skill Training* adalah bentuk akumulasi *Human Capital* yang sesungguhnya.

Mari kita bicara jujur: Seorang anak yang sehat karena makan siang gratis, namun hanya mampu menyelesaikan pendidikan sekolah menengah karena ketiadaan biaya kuliah, kemungkinan besar akan tetap terjebak dalam sektor informal berupah rendah. Sebaliknya, seorang anak yang mungkin makan seadanya namun berhasil mendapatkan beasiswa sarjana di bidang teknik, kedokteran, atau kecerdasan buatan, memiliki lintasan hidup yang berubah total.

Investasi pada otak memberikan *compounding interest* (bunga berbunga) bagi ekonomi negara, sementara investasi pada perut hanya memberikan rasa kenyang yang bertahan hingga sore hari.

Dengan menarik utang sebesar Rp832,2 Triliun pada 2026, negara sebenarnya sedang mempertaruhkan masa depan.

Jika dana sebesar itu digunakan untuk menciptakan 5 juta sarjana baru setiap tahunnya melalui beasiswa penuh, kita sedang membangun tentara produktif yang akan menyelamatkan APBN.

Mengapa demikian? Karena dalam ekonomi modern, kekayaan sebuah bangsa tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak penduduknya yang kenyang, melainkan oleh seberapa banyak penduduknya yang mampu menguasai teknologi dan inovasi.

MBG hanya memelihara populasi, tetapi Beasiswa menciptakan solusi.

Simulasi Angka: 5 Juta Sarjana vs 58 Juta Paket Nasi

Mari kita lakukan perhitungan matematis yang dingin. Anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp335 Triliun per tahun. Jika kita mengambil Rp150 Triliun saja dari anggaran tersebut dan dialokasikan untuk “Mega Beasiswa Nasional”, apa yang terjadi?

Dengan biaya rata-rata Rp30 juta per mahasiswa per tahun (mencakup UKT dan biaya hidup), kita bisa membiayai sekitar 5 juta mahasiswa sekaligus. Ini adalah jumlah yang cukup untuk membuat Indonesia menjadi pusat talenta digital dan teknis di Asia Tenggara.

Sekarang, bandingkan dengan paket nasi. Rp150 Triliun tersebut jika dibelikan paket makan siang hanya akan bertahan beberapa bulan untuk 58 juta orang. Begitu uang itu berubah menjadi makanan, ia hilang dari sistem ekonomi.

Namun, jika uang tersebut berubah menjadi gelar sarjana bagi 5 juta anak muda, uang tersebut akan kembali ke negara dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh).

Seorang sarjana baru di bidang teknologi rata-rata memiliki penghasilan awal Rp8-10 juta per bulan. Dalam 10 tahun karirnya, ia akan menyumbangkan pajak yang jauh lebih besar daripada seluruh biaya beasiswa yang pernah ia terima.

Inilah yang disebut investasi produktif: negara mengeluarkan uang hari ini untuk mendapatkan pemasukan berkali-kali lipat di masa depan.

Masalahnya, kebijakan MBG tidak memiliki mekanisme pengembalian modal.

Negara berutang Rp832,2 Triliun, lalu uangnya dibelikan makanan, dan negara tidak mendapatkan pemasukan tambahan dari makanan tersebut.

Ini adalah kebocoran fiskal yang sistematis. Kita sengaja memilih jalur yang membuat kita semakin miskin demi terlihat dermawan di depan kamera.

Beasiswa mungkin tidak bisa difoto dengan estetik seperti deretan kotak nasi di sekolah, tetapi beasiswa adalah satu-satunya jalan logis untuk melunasi utang-utang yang menumpuk tersebut.

Multiplier Effect Pendidikan: Dari Penerima Menjadi Pembayar Pajak

Salah satu klaim pendukung MBG adalah adanya multiplier effect bagi ekonomi lokal. Namun, multiplier dari sektor konsumsi pangan sangatlah rendah dan bersifat statis. Ia tidak menciptakan industri baru; ia hanya memperkuat rantai pasok yang sudah ada (yang ironisnya seringkali didominasi oleh korporasi besar).

Berbeda dengan pendidikan tinggi. Ketika seseorang menjadi sarjana, ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Ia memiliki potensi untuk menjadi pengusaha, menciptakan inovasi, atau memimpin perusahaan yang menyerap tenaga kerja lainnya.

Dampak ekonomi dari seorang insinyur yang mampu mendesain sistem energi terbarukan atau seorang ahli pertanian yang mampu menciptakan benih unggul jauh melampaui dampak ekonomi dari seribu orang yang mendapatkan makan siang gratis.

Inovasi yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi adalah motor utama pertumbuhan PDB. Tanpa inovasi, ekonomi Indonesia hanya akan berputar pada komoditas mentah dan konsumsi rumah tangga yang rapuh. Investasi pada pendidikan tinggi mengubah struktur ekonomi dari “Ekonomi Otot” menjadi “Ekonomi Otak”.

Selain itu, pendidikan tinggi adalah instrumen paling efektif untuk menurunkan angka rasio Gini (ketimpangan). MBG memberikan makanan yang sama kepada semua orang, kaya maupun miskin, yang seringkali salah sasaran.

Namun beasiswa yang ditargetkan (targeted scholarship) secara akurat mengangkat derajat keluarga miskin ke kelas menengah hanya dalam satu generasi. Inilah esensi dari “Indonesia Maju”.

Kemajuan tidak diukur dari seberapa banyak subsidi yang diterima rakyat, tapi dari seberapa banyak rakyat yang sudah tidak membutuhkan subsidi lagi karena mereka sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri berkat pendidikan.

Jebakan Middle-Income Trap: Ancaman Bangsa yang Hanya “Kenyang”

Indonesia saat ini sedang berjuang keluar dari Middle-Income Trap (jebakan pendapatan menengah).

Syarat utama untuk keluar dari jebakan ini adalah produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi.

Program MBG, dengan segala kerumitan logistik dan potensi korupsinya, justru menambah beban birokrasi tanpa meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan. Kita sedang menghabiskan energi nasional untuk mengurus dapur umum, bukan mengurus laboratorium riset.

Negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan tidak mencapai kemakmuran dengan bagi-bagi makanan secara masif melalui utang luar negeri. Mereka melakukannya dengan memaksa anggaran negara masuk ke pendidikan sains dan teknologi secara ugal-ugalan pada tahun 70-an dan 80-an.

Mereka mengencangkan ikat pinggang di sektor konsumsi untuk “meledakkan” sektor produksi. Indonesia di tahun 2026 justru melakukan sebaliknya: kita mengencangkan ikat pinggang di sektor riset dan pendidikan untuk “meledakkan” sektor konsumsi.

Ini adalah strategi terbalik yang akan mengunci kita dalam status negara berkembang selamanya.

Beban utang Rp832,2 Triliun akan memaksa pemerintah menaikkan pajak di masa depan. Jika tenaga kerja kita hanya memiliki kemampuan rata-rata (karena anggaran pendidikan dikalahkan anggaran makan), mereka tidak akan mampu menanggung beban pajak tersebut. Hasilnya adalah pelarian modal (capital flight) dan stagnasi ekonomi. Kita akan memiliki penduduk yang sehat secara fisik namun tidak kompetitif secara global.

Mereka adalah penonton di tanah airnya sendiri saat ahli-ahli asing masuk mengelola sumber daya kita karena putra daerahnya “hanya disiapkan untuk kenyang, bukan untuk pintar”.

Ekonomi Pengetahuan vs Ekonomi Katering: Perbandingan Daya Saing

Mari kita lihat perbandingan lapangan kerja yang diciptakan.

MBG menciptakan lapangan kerja di sektor katering: juru masak, tukang cuci piring, dan pengantar makanan. Meskipun mulia, pekerjaan ini memiliki nilai tambah yang rendah dan mudah digantikan. Pendapatan di sektor ini cenderung stagnan dan tidak memiliki jenjang karir yang mampu mengangkat derajat ekonomi secara signifikan dalam skala nasional.

Sebaliknya, industri berbasis pengetahuan (knowledge – based economy) yang didorong oleh lulusan beasiswa menciptakan pekerjaan di sektor manufaktur tinggi, desain digital, dan layanan profesional. Sektor-sektor ini adalah kunci untuk memperbaiki neraca perdagangan kita.

Selama ini kita mengimpor teknologi karena kita tidak mampu membuatnya. Dengan mengalihkan dana MBG ke beasiswa teknologi, kita sedang membangun kemandirian jangka panjang. Setiap satu sarjana teknologi yang kita hasilkan adalah satu langkah menjauh dari ketergantungan impor.

Secara geopolitik, bangsa yang kuat adalah bangsa yang otaknya mandiri. Di era perang siber dan kompetisi ekonomi digital, 5 juta sarjana baru adalah “benteng pertahanan” yang jauh lebih kuat daripada 58 juta rakyat yang tergantung pada subsidi makanan.

Utang Rp832,2 Triliun itu harus menjadi investasi untuk kemandirian, bukan untuk memperpanjang ketergantungan.

Jika kita terus memilih jalan “Ekonomi Katering”, kita sebenarnya sedang menyiapkan rakyat kita untuk menjadi pelayan di masa depan, bukan pemimpin.

Kesimpulannya, setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG adalah rupiah yang dicuri dari potensi masa depan seorang calon ilmuwan, insinyur, atau dokter.

Kita harus berhenti terpesona oleh janji-janji perut kenyang yang bersifat sementara. Indonesia butuh ledakan kecerdasan, bukan sekadar ledakan kalori. Anggaran Rp335 Triliun per tahun itu terlalu berharga untuk sekadar “dihabiskan”; ia harus “ditanam” melalui beasiswa agar kelak bisa memanen kemakmuran yang cukup untuk melunasi seluruh utang negara tanpa perlu memeras keringat rakyat lewat pajak yang tidak masuk akal.

Struktur Pasar MBG: Inklusi UMKM atau Kamuflase Korporasi?

Secara retoris, program Makan Bergizi Gratis (MBG) seringkali dipasarkan sebagai motor penggerak ekonomi desa dan UMKM. Namun, siapa pun yang memahami anatomi pengadaan barang dan jasa pemerintah (procurement) akan melihat celah yang sangat lebar antara janji dan realita.

Untuk melayani 58 juta orang setiap hari dengan standar gizi yang “presisi” dan keamanan pangan yang ketat, dibutuhkan infrastruktur logistik yang sangat masif. Standar dapur harus memenuhi kriteria higienitas industri, pengemasan harus standar pabrikan, dan distribusi harus menjangkau pelosok dalam waktu yang sangat singkat agar makanan tidak basi.

Di sinilah letak masalahnya: mayoritas UMKM kita tidak memiliki kapasitas kapital untuk memenuhi standar teknis yang rumit tersebut. Hasilnya adalah proses seleksi alamiah yang dipaksakan.

Tender-tender besar akhirnya hanya akan dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan katering raksasa, konsorsium logistik nasional, atau korporasi multinasional yang sudah memiliki rantai dingin (cold chain) dan armada distribusi.

UMKM lokal, jika dilibatkan, kemungkinan besar hanya akan berperan sebagai sub-kontraktor level bawah dengan margin keuntungan yang sangat tipis, atau sekadar menjadi “wajah depan” untuk menutupi dominasi pemain besar di belakangnya.

Jika anggaran Rp335 Triliun per tahun—yang dibiayai dari utang ugal-ugalan—hanya berakhir di kantong-kantong korporasi besar, maka efek pengganda (multiplier effect) ekonomi yang dijanjikan hanyalah ilusi.

Uang tersebut tidak akan berputar di pasar-pasar desa, melainkan tersedot kembali ke pusat-pusat akumulasi modal di Jakarta atau bahkan ke luar negeri jika bahan bakunya impor. Kita sedang menyaksikan sebuah proses “sentralisasi ekonomi” di bawah kedok program kesejahteraan sosial.

Modal UMKM: Strategi Membangun Daya Beli yang Bermartabat

Mari kita tawarkan logika yang lebih radikal namun lebih sehat secara ekonomi: Revitalisasi UMKM melalui modal kerja langsung. Bayangkan jika Rp185 Triliun dari alokasi MBG diubah menjadi dana hibah atau kredit tanpa bunga bagi 10 juta pelaku usaha mikro di seluruh pelosok Indonesia.

Dengan modal Rp18,5 Juta per usaha, seorang pedagang kaki lima bisa memperbaiki gerobaknya, seorang peternak ayam di desa bisa melipatgandakan produksinya, dan seorang pengusaha warteg bisa meningkatkan standar higienitasnya secara mandiri.

Memberikan modal jauh lebih bermartabat daripada memberikan nasi kotak. Memberikan modal berarti memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk menjadi “produsen”, bukan sekadar “konsumen” yang pasif menunggu jatah dari birokrasi.

Ketika 10 juta UMKM ini bergerak serentak, mereka akan menciptakan suplai pangan yang melimpah secara organik. Hukum pasar sederhana akan berlaku: suplai melimpah akan menekan harga.

Rakyat yang memiliki modal usaha akan memiliki pendapatan tetap, yang pada gilirannya membuat mereka mampu membeli makanan bergizi untuk keluarga mereka sendiri sesuai selera dan kebutuhan mereka. Inilah kemandirian sejati. Kita tidak perlu memaksa 58 juta orang makan menu yang sama dari dapur pusat yang rawan korupsi jika kita mampu membuat 10 juta dapur UMKM berdenyut kembali.

Ekonomi Politik MBG: Menelusuri Jejak Investasi Elit

Kita harus berani masuk ke area yang paling sensitif: ekonomi politik di balik MBG.

Mengapa pemerintah begitu bersikeras menjalankan program ini meski harus menarik utang Rp832,2 Triliun? Analisis kritis menunjukkan adanya indikasi “penciptaan pasar” (created market) bagi para pemilik modal yang sudah menanamkan investasi besar di sektor hulu pangan.

Menjelang 2026, kita melihat pergerakan elit yang mulai menguasai konsesi peternakan sapi perah, mengimpor ribuan bibit sapi, membangun pabrik pengolahan susu, hingga memperkuat lini bisnis logistik pangan.

Bagi para elit investor ini, program MBG adalah “surga kepastian pasar”. Mereka tidak perlu bersaing secara bebas di pasar terbuka karena negara telah menjamin akan membeli produk mereka menggunakan uang APBN untuk dibagikan secara gratis.

Ini adalah bentuk Crony Capitalism (kapitalisme kroni) yang paling canggih: negara berutang untuk mensubsidi bisnis para elit dengan dalih pemenuhan gizi rakyat. Rakyat mendapatkan nasi dan susu, namun pemilik modal mendapatkan triliunan rupiah dari aliran dana utang tersebut.

Jika benar demikian, maka MBG bukan hanya masalah gizi, melainkan masalah pemindahan kekayaan publik ke kantong pribadi melalui skema kebijakan negara.

Perbedaan antara “Modal UMKM” dan “Proyek MBG” terletak pada siapa yang mengontrol uang tersebut.

Pada program modal UMKM, uang tersebar di 10 juta tangan rakyat, sehingga sangat sulit untuk dikendalikan atau dikorupsi secara sistemik oleh satu kekuatan politik.

Sebaliknya, pada program MBG, anggaran dikelola secara terpusat dalam paket-paket kontrak raksasa, yang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi pemburu rente (rent-seekers) dan pendanaan politik.

Inilah alasan mengapa narasi pemberdayaan UMKM seringkali hanya menjadi pemanis, karena secara struktural, MBG didesain untuk melayani ekonomi skala besar.

Rantai Pasok Pangan: Antara Impor Massal dan Petani Lokal

Klaim bahwa MBG akan menghidupkan petani lokal juga perlu diuji secara data. Indonesia saat ini masih menjadi importir besar untuk daging sapi, gandum, dan bahan baku susu.

Jika MBG dipaksakan berjalan dalam skala 58 juta porsi per hari secara instan, kapasitas produksi dalam negeri dipastikan akan kolaps. Solusi tercepat dan termudah bagi para vendor besar adalah melakukan impor masal untuk mengejar target distribusi dan margin keuntungan.

Uang utang Rp832,2 Triliun itu, jika digunakan untuk mengimpor susu dari Australia atau daging dari Brazil, berarti Indonesia sedang mensubsidi petani dan peternak asing menggunakan uang pinjaman.

Ini adalah tragedi ekonomi. Seharusnya, jika ingin membangun gizi, kita membangun kapasitas produksi petani lokal terlebih dahulu melalui modal usaha (opsi UMKM).

Kita harus membangun gudang pendingin (cold storage) untuk nelayan, pabrik pakan murah untuk peternak, dan alat mesin pertanian untuk petani padi.

MBG adalah kebijakan yang “menaruh kereta di depan kuda”—kita ingin memberi makan sebelum kita mampu memproduksi makanannya secara mandiri.

Urgensi Audit Publik terhadap Vendor dan Penyelenggara

Mengingat besarnya risiko kesehatan (seperti keracunan massal yang dibahas sebelumnya) dan besarnya anggaran yang dipertaruhkan, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Publik berhak tahu siapa saja pemilik di balik vendor-vendor pemenang tender MBG. Apakah ada keterkaitan antara pemilik perusahaan penyedia katering dengan pejabat publik atau pengambil kebijakan?

Tanpa transparansi total, program ini hanya akan menjadi ladang korupsi baru yang jauh lebih besar daripada kasus bansos masa lalu.

Selain audit finansial, audit kualitas gizi secara independen juga diperlukan. Jangan sampai rakyat dibebani utang triliunan, namun makanan yang sampai ke tangan anak-anak hanyalah makanan kualitas rendah yang tinggi karbohidrat tetapi rendah protein dan vitamin—sekadar memenuhi kuantitas agar laporan terlihat bagus.

Program MBG yang tidak efisien hanya akan memperburuk ketimpangan ekonomi. Kita akan memiliki rakyat yang tetap miskin dan terbelit utang, sementara para vendor katering milik elit tumbuh menjadi konglomerasi baru di atas penderitaan APBN.

Kesimpulannya, revitalisasi UMKM melalui pemberian modal kerja adalah jalan keluar yang jauh lebih adil, transparan, dan produktif. Ia menciptakan kemandirian dan menghindarkan negara dari jebakan monopoli bisnis elit.

Jika pemerintah benar-benar ingin menyejahterakan rakyat, mereka harus berani menghentikan model katering terpusat ini dan mulai mempercayai kekuatan ekonomi rakyat bawah.

Utang Rp832,2 Triliun itu harus menjadi alat untuk memampukan rakyat, bukan alat untuk memanjakan segelintir pengusaha yang berlindung di balik jubah kesejahteraan anak bangsa.

Membongkar Ilusi “Gratis”: Utang sebagai Pajak yang Tertunda

Dalam diskursus ekonomi publik, salah satu konsep yang paling mendasar adalah Ricardian Equivalence, yang secara sederhana menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya sadar bahwa utang pemerintah hari ini adalah pajak di masa depan.

Penggunaan istilah “Gratis” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah manipulasi bahasa yang berbahaya.

Di dalam neraca APBN, tidak ada satu rupiah pun yang jatuh dari langit. Jika pendapatan negara dari pajak dan PNBP tidak mencukupi untuk membiayai program tersebut, maka pilihannya adalah memotong anggaran lain atau menarik utang baru.

Ketika pemerintah menetapkan angka penarikan utang Rp832,2 Triliun pada tahun 2026, negara sebenarnya sedang menandatangani “surat tagihan” bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan.

Anggaran MBG sebesar Rp335 Triliun per tahun bukan berasal dari kemakmuran yang sudah kita raih, melainkan dari kemakmuran yang belum kita miliki—kemakmuran yang kita pinjam dari anak cucu kita.

Secara teknis, setiap butir nasi yang dimakan oleh siswa hari ini mengandung komponen bunga utang yang akan ditagih melalui kenaikan PPN, kenaikan PPh, atau pengenaan cukai-cukai baru di tahun-tahun mendatang.

MBG bukan sebuah skema kesejahteraan, melainkan sebuah skema “pinjaman online” berskala nasional yang dikelola oleh negara dengan jaminan pajak rakyat.

Analisis Beban Bunga: Penggerusan Anggaran Layanan Publik

Menarik utang sebesar Rp832,2 Triliun di tengah kondisi suku bunga global yang masih tinggi adalah tindakan yang sangat berisiko. Setiap utang baru membawa beban bunga harian yang harus dibayar melalui APBN.

Masalahnya, pengeluaran untuk MBG bersifat rutin dan tidak produktif (non-revenue generating). Jika utang digunakan untuk membangun pabrik, pabrik tersebut menghasilkan produk, produk dijual, dan negara mendapatkan pajak dari laba perusahaan untuk membayar bunga utang. Namun, MBG tidak menghasilkan produk yang bisa dijual kembali di pasar.

Hasilnya adalah fenomena Crowding Out Effect di dalam anggaran negara.

Porsi APBN yang seharusnya digunakan untuk memelihara infrastruktur, meningkatkan subsidi pupuk bagi petani, atau membiayai layanan kesehatan publik, akan terus terserap untuk membayar cicilan dan bunga utang yang menumpuk.

Kita akan menyaksikan skenario di mana negara memiliki gedung-gedung sekolah yang bagus namun tidak memiliki dana untuk perbaikan karena anggaran sudah terkunci untuk membayar “utang nasi”.

Inilah awal dari kehancuran kualitas layanan publik. Kita memprioritaskan “mengenyangkan perut satu jam” di atas “membangun akses publik seumur hidup”.

Risiko Inflasi dan Pelemahan Kurs: Dampak Belanja Konsumtif Massal

Secara makroekonomi, penyuntikan dana sebesar Rp335 Triliun langsung ke sektor konsumsi dalam satu tahun akan memicu tekanan inflasi yang signifikan (demand-pull inflation).

Ketika permintaan akan bahan pangan melonjak secara artifisial melalui intervensi negara, namun kapasitas produksi dalam negeri belum siap, maka harga-harga pangan di pasar umum akan ikut naik.

Ironisnya, masyarakat yang tidak termasuk dalam sasaran MBG—seperti pekerja sektor informal dan buruh upah minimum—justru akan terkena dampak kenaikan harga pangan ini. Mereka harus membayar lebih mahal untuk makan siang mereka sendiri demi membiayai “nasi gratis” orang lain.

Selain inflasi, risiko pelemahan nilai tukar Rupiah (kurs) juga mengintai. Seperti yang dibahas pada halaman sebelumnya, program MBG dalam skala 58 juta porsi akan membutuhkan impor besar-besaran untuk daging, susu, dan gandum.

Impor masal membutuhkan valuta asing (Dolar AS). Jika devisa kita tersedot hanya untuk membeli makanan yang kemudian habis dimakan, maka neraca pembayaran kita akan tertekan.

Pelemah kurs akan membuat harga-harga barang impor lainnya (seperti BBM dan bahan baku industri) ikut naik. Ini adalah lingkaran setan: utang ditarik untuk makan, impor naik, kurs melemah, inflasi meledak, dan akhirnya rakyat secara keseluruhan menjadi lebih miskin secara daya beli.

Pajak Generasi Alpha: Membayar Nasi yang Sudah Basi

Anak-anak generasi Alpha yang hari ini mungkin merasa senang mendapatkan makan siang gratis adalah korban sesungguhnya dari kebijakan ini.

Dalam sepuluh atau lima belas tahun ke depan, ketika mereka mulai memasuki dunia kerja, mereka akan disambut oleh sistem pajak yang jauh lebih agresif.

Pemerintah saat itu tidak punya pilihan lain selain menaikkan rasio pajak (tax ratio) untuk melunasi utang-utang raksasa yang dibuat di tahun 2026. Mereka akan dipajaki untuk membayar “biaya makan” mereka sendiri saat masih kecil.

Secara esensi, pemerintah hari ini sedang melakukan pencurian terhadap hak-hak ekonomi masa depan.

Jika dana Rp335 Triliun tersebut digunakan untuk beasiswa pendidikan tinggi atau modal UMKM (seperti simulasi pada Halaman 2 dan 3), anak-anak ini akan memiliki kapasitas produktif untuk membayar pajak di masa depan dengan ringan karena penghasilan mereka tinggi. Namun, jika mereka hanya “diberi makan” tanpa dibekali keahlian khusus, mereka akan menjadi pekerja rendah keterampilan yang diperas pajaknya demi utang masa lalu. Ini adalah tragedi keadilan antar-generasi.

Kita sedang “menyogok” anak-anak dengan sepotong daging hari ini, namun kita merampas masa depan karir dan kesejahteraan mereka selamanya.

Penyempitan Ruang Fiskal: Risiko Kebangkrutan Jangka Panjang

Apabila rasio utang terhadap PDB terus merangkak naik hanya untuk membiayai pengeluaran rutin konsumtif, maka kepercayaan pasar internasional (investor) akan menurun. Penurunan peringkat utang Indonesia akan berakibat pada semakin mahalnya bunga yang harus kita bayar untuk utang-utang berikutnya.

Ini adalah jalan menuju kebangkrutan fiskal jangka panjang yang mirip dengan krisis yang pernah dialami beberapa negara di Amerika Latin yang terlalu fokus pada kebijakan populisme tanpa basis produksi yang kuat.

Penyempitan ruang fiskal ini berarti negara kehilangan fungsi “stabilisator”.

Jika suatu saat terjadi krisis global kembali (seperti pandemi atau resesi hebat), negara tidak lagi memiliki uang untuk menyelamatkan rakyat karena seluruh sisa anggaran sudah terikat untuk membayar bunga utang MBG.

Kita sedang melepaskan pelindung kita hanya untuk sebuah proyek mercusuar politik.

Utang Rp832,2 Triliun itu bukan sekadar angka; itu adalah belenggu yang akan membatasi gerak bangsa ini untuk menjadi negara maju.

Kita harus berhenti memuja “angka penerima” dan mulai melihat “angka utang per kapita” yang kita bebankan ke punggung rakyat kita sendiri.

Kesimpulannya, setiap suapan dalam program MBG adalah beban pajak bagi generasi mendatang. Memberi makan gratis melalui utang bukanlah solusi kemiskinan, melainkan cara memindahkan kemiskinan ke masa depan dengan bunga yang berlipat ganda.

Indonesia tidak butuh rakyat yang “kenyang karena utang”; Indonesia butuh rakyat yang “berdaya karena modal”.

Pilihan terbaik untuk menyelamatkan fiskal kita adalah dengan memangkas drastis ambisi MBG dan mengalihkan dananya untuk memperkuat basis produksi nasional yang mampu melunasi utang, bukan menambahnya.

Sintesis Kritis: Kegagalan Moral dan Ekonomi MBG

Setelah mengupas tuntas empat dimensi krusial—mulai dari beban fiskal yang ugal-ugalan, hilangnya peluang emas investasi manusia melalui beasiswa, ancaman monopoli bisnis elit, hingga bom waktu pajak yang akan meledak di tangan generasi mendatang—kita sampai pada satu titik kesimpulan yang pahit namun jujur: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam formatnya yang sekarang adalah kebijakan yang menderita cacat bawaan sejak dalam pemikiran. Kebijakan ini mencoba menyelesaikan masalah struktural yang sangat kompleks, yaitu kemiskinan dan gizi buruk, dengan cara yang paling dangkal dan populis, yaitu bagi-bagi nasi menggunakan uang pinjaman.

Secara moral, negara telah gagal melakukan fungsinya sebagai pengelola aset masa depan jika ia lebih memilih memberikan rasa kenyang sesaat daripada kecerdasan dan kemandirian ekonomi yang abadi.

Utang Rp832,2 Triliun yang ditarik untuk membiayai pengeluaran rutin konsumtif adalah sebuah bentuk “pencurian legal” terhadap hak-hak generasi Alpha dan generasi-generasi setelahnya. Kita sedang memakan modal kedaulatan kita sendiri.

Sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi besar hanya dengan antre jatah makan siang dari pemerintah; sebuah bangsa menjadi besar karena rakyatnya memiliki martabat untuk memproduksi dan membeli makanan mereka sendiri dari hasil keringat yang terdidik.

Solusi Radikal 70/30: Reposisi Dana Produktif Nasional

Indonesia tidak bisa terus berjalan dalam kegelapan fiskal ini. Kita membutuhkan keberanian politik untuk melakukan reposisi anggaran secara radikal sebelum utang 2026 benar-benar mencekik leher APBN.

Rekomendasi utama kami adalah mengubah struktur anggaran MBG melalui skema “Solusi 70/30”. Pemerintah harus memangkas ambisi universal 58 juta orang menjadi program yang jauh lebih tertarget dan produktif.

Tujuh puluh persen (70%) dari anggaran atau sekitar Rp234,5 Triliun harus segera dialihkan menjadi Dana Abadi Pendidikan dan Hibah Modal UMKM.

Dana ini tidak boleh disentuh untuk urusan konsumsi. Bayangkan dampak transformatifnya: jutaan anak muda mendapatkan beasiswa penuh di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Math), sementara jutaan pedagang kecil mendapatkan injeksi modal untuk naik kelas menjadi pengusaha mandiri.

Inilah mesin yang akan menghasilkan pengembalian finansial (pajak) untuk melunasi utang negara. Inilah cara kita membangun “Ekonomi Otak” dan “Ekonomi Produksi” yang akan bertahan selama berabad-abad.

Tiga puluh persen (30%) sisanya atau sekitar Rp100,5 Triliun tetap dialokasikan untuk intervensi gizi, namun dengan target yang sangat spesifik (precision targeting). Fokuskan dana ini hanya untuk ibu hamil dan balita di 100 kabupaten termiskin untuk memutus rantai stunting secara akurat di masa emas 1000 hari pertama kehidupan.

Memberi makan siswa SD adalah intervensi yang terlambat; menyelamatkan balita adalah intervensi yang tepat guna.

Dengan penghematan ini, negara bisa menekan penarikan utang baru hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Strategi Keluar (Exit Strategy) dari Jebakan Utang 2026

Pemerintah harus segera menyusun strategi keluar agar APBN tidak tersandera selamanya oleh program MBG. Kita butuh transparansi total mengenai siapa saja vendor yang terlibat dan bagaimana mekanisme penentuan harga per porsinya.

Jangan sampai rakyat dikorbankan demi margin keuntungan perusahaan-perusahaan katering milik elit politik yang berlindung di balik jubah bantuan sosial. Program ini harus diaudit secara independen oleh pihak ketiga untuk memastikan tidak ada penggelembungan biaya (mark-up) yang dibiayai oleh uang utang.

Selain itu, pemerintah wajib mempercepat reformasi pajak yang menyasar sektor-sektor yang selama ini belum tersentuh, daripada terus-menerus menaikkan PPN yang membebani daya beli rakyat kecil.

Strategi keluar yang paling elegan adalah dengan memperkuat daya beli masyarakat.

Jika UMKM kita kuat dan pendidikan kita hebat, rakyat akan memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli gizi secara mandiri.

Kesuksesan sebuah program sosial tidak diukur dari seberapa banyak orang yang menerima bantuan, melainkan dari seberapa sedikit orang yang masih membutuhkan bantuan tersebut karena mereka sudah sejahtera secara mandiri.

Membangun Kedaulatan Pangan Tanpa Perantara Elit

Kedaulatan pangan tidak akan pernah tercapai melalui skema katering terpusat yang didominasi oleh importir besar.

Jika uang Rp335 Triliun per tahun itu digunakan untuk membangun bendungan, pabrik pupuk mandiri, dan gudang pendingin (cold storage) di sentra-sentra nelayan, Indonesia akan mengalami surplus pangan.

Surplus inilah yang akan menurunkan harga pangan di pasar. Inilah jalan yang paling alami dan berkelanjutan untuk meningkatkan gizi bangsa.

Kita harus menghentikan ketergantungan pada daging dan susu impor yang hanya menguntungkan negara pengekspor.

Indonesia kaya akan sumber protein lokal—ikan, telur, tempe, dan beragam hayati lainnya—yang jauh lebih cocok dengan ekosistem ekonomi kita.

Memaksa menu yang seragam dari pusat hanya akan mematikan kearifan pangan lokal dan menyuburkan praktik monopoli.

Biarkan rakyat memilih gizinya sendiri; tugas pemerintah hanyalah memastikan modal dan akses pasarnya tersedia melalui penguatan UMKM lokal.

Pesan Akhir: Menyelamatkan Masa Depan dari Piring Nasi Basi

Sebagai penutup dari rangkaian analisis ini, kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk melihat melampaui retorika “makan siang gratis”.

Kita sedang berada di titik nadir kedaulatan ekonomi jika kita terus membenarkan utang ugal-ugalan demi kebijakan konsumtif.

Sejarah akan mencatat apakah kita adalah generasi yang membangun landasan bagi Indonesia Maju, ataukah kita adalah generasi yang menghabiskan seluruh modal bangsa hanya untuk rasa kenyang yang semu.

Utang Rp832,2 Triliun pada tahun 2026 adalah belenggu yang nyata. Jangan biarkan belenggu itu semakin berat hanya karena kita takut untuk mengoreksi kebijakan yang salah.

Berhenti menyuapi rakyat dengan harapan palsu; mulailah memberdayakan rakyat dengan modal dan ilmu pengetahuan. Kemiskinan tidak akan pernah hilang dengan satu kotak nasi, ia hanya akan hilang dengan keberanian kita untuk berinvestasi pada kecerdasan dan produktivitas manusia Indonesia seutuhnya. Marilah kita selamatkan masa depan anak cucu kita dari beban utang nasi yang tidak produktif ini.