Jingga News, (20/11/2025), Anak-anak adalah matahari pagi bangsa, lahir dengan hak untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi.

Konstitusi sudah menuliskan janji: setiap anak wajib belajar, dan negara wajib membiayainya.

Namun, sebagaimana diberitakan Kompas pada Juli 2025, lebih dari empat juta anak usia 7–18 tahun masih tidak bersekolah, baik karena putus di tengah jalan maupun tidak pernah masuk sekolah sama sekali.

Aktivis KPAI menyebut angka ini sebagai ironi di tengah anggaran pendidikan yang mencapai Rp724 triliun, sebuah paradoks yang menegaskan bahwa janji suci negara belum ditepati.

Wajib Belajar adalah Janji Negara

Landasan Hukum

UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memperluas amanat itu menjadi wajib belajar 12 tahun, dari SD hingga SMA.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, sebagaimana dilaporkan Warta Ekonomi November 2025, menekankan bahwa wajib belajar 13 tahun adalah agenda super prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Namun, pakar pendidikan seperti Prof. Azyumardi Azra pernah mengingatkan bahwa janji konstitusi tidak cukup hanya tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di ruang kelas.

Fakta Lapangan

Di desa terpencil, anak-anak berjalan berjam-jam menyeberangi sungai demi mencapai ruang kelas sederhana, sebagaimana dilaporkan Tempo dalam liputan pendidikan pedalaman.

Di kota besar, anak miskin berhenti di gerbang sekolah karena SPP menunggu di meja bendahara, seperti dicatat Detik dalam laporan tentang pungutan sekolah negeri.

Dana BOS yang hanya Rp900 ribu–Rp1,600 ribu per siswa per tahun, menurut data Kementerian Keuangan, jelas tidak cukup menutup kebutuhan operasional sekolah.

Akibatnya, orang tua harus membayar lebih banyak daripada negara, sebuah fakta yang dikritik oleh pengamat pendidikan Indra Charismiadji yang menegaskan bahwa kontribusi keluarga lebih besar daripada kontribusi negara.

Bangsa yang gagal mendidik anaknya adalah bangsa yang gagal menjaga masa depannya sendiri.

Pendidikan bukan beban, melainkan investasi paling suci untuk peradaban yang ingin bertahan.

Negara tidak boleh bersembunyi di balik angka APBN, karena pendidikan adalah hak, bukan sekadar program.

Jika anak masih putus sekolah, maka negara gagal atau belum menepati janji konstitusinya.

Jika orang tua masih membayar SPP, maka negara belum menanggung kewajibannya.

Pendidikan sebagai Benteng Bangsa

Makna Pendidikan

Pendidikan bukan sekadar ruang kelas, melainkan benteng moral dan peradaban bangsa.

Guru bukan hanya sekadar pengajar, melainkan penjaga api harapan di hati anak-anak.

Sekolah bukan hanya sekadar bangunan, melainkan rumah masa depan yang harus berdiri kokoh.

Bangsa yang kuat bukan hanya memiliki senjata, tetapi memiliki generasi yang berilmu dan berkarakter.

Pendidikan adalah pertahanan sejati, karena musuh terbesar bangsa adalah kebodohan.

Data dan Fakta

Anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp724 triliun, 20% dari APBN, sesuai amanat UUD, sebagaimana diumumkan Kementerian Keuangan melalui DJPb Kemenkeu.

Namun, media internasional seperti Reuters menyoroti bahwa dana besar itu belum sepenuhnya menjamin akses gratis hingga perguruan tinggi.

Dana BOS hanya Rp900 ribu–Rp1,600 ribu per siswa per tahun, sementara SPP di sekolah negeri masih ada dan di sekolah swasta jauh lebih besar, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.

Jika dana pendidikan benar-benar sampai ke ruang kelas, tidak ada anak yang berhenti belajar.

Jika anggaran tidak bocor, pendidikan bisa gratis hingga perguruan tinggi.

Jika negara serius, pendidikan bisa menjadi benteng yang lebih kokoh daripada tank dan pesawat.

Pendidikan adalah senjata paling ampuh, karena ia menembus kebodohan dan membangun harapan.

Bangsa yang mencintai anak-anaknya adalah bangsa yang mencintai masa depannya sendiri.

Refleksi Halaman Pertama

Pendidikan adalah cahaya, janji, dan benteng bangsa.

Wajib belajar bukan sekadar kata, melainkan kewajiban negara yang harus ditepati.

Anak-anak adalah masa depan, mereka berhak duduk di ruang kelas tanpa beban biaya.

Jika negara menepati janji, pendidikan bisa gratis hingga perguruan tinggi.

Jika negara gagal, anak-anak tetap berjalan jauh, membawa mimpi yang patah.

Kasih adalah cahaya, pendidikan adalah pelukan.

➡️ Halaman berikutnya: Senjata dan Pendidikan

Senjata dan Pendidikan: Dua Jalan yang Seharusnya Seiring

Bangsa besar selalu dihadapkan pada pilihan: membeli senjata untuk menjaga batas, atau membiayai pendidikan untuk menjaga isi.

Indonesia, dengan laut dan udara yang sangat luas, memang membutuhkan pertahanan. Namun, sebagaimana ditulis Reuters dalam analisis Indo-Pasifik, modernisasi alutsista tanpa pendidikan yang merata akan membuat bangsa kehilangan daya saing jangka panjang.

Tank dan pesawat menjaga wilayah, tetapi ruang kelas dan guru menjaga peradaban.

Alasan Resmi Pembelian Senjata

Pertahanan Kedaulatan

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Pelanggaran batas laut dan udara sering terjadi, sebagaimana dicatat Kompas dalam laporan tentang patroli Natuna.

Pakar militer Connie Rahakundini Bakrie menegaskan dalam wawancara dengan CNN Indonesia bahwa modernisasi alutsista adalah kebutuhan, bukan pilihan, karena banyak senjata TNI sudah berusia puluhan tahun.

Modernisasi Alutsista

Media nasional seperti Tempo melaporkan bahwa sebagian besar pesawat tempur dan kapal perang Indonesia masih buatan 1970–1980-an.

Pengamat pertahanan dari The Diplomat menilai bahwa tanpa pembaruan, Indonesia akan tertinggal dari negara tetangga yang sudah memperkuat militernya.

Pemerintah menyebut belanja pertahanan sebagai bagian dari doktrin “defensif aktif,” bukan untuk menyerang, melainkan untuk mencegah ancaman.

Geopolitik Indo-Pasifik

Rivalitas Amerika Serikat dan China menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan strategis.

The Guardian menulis bahwa Indonesia perlu menunjukkan kemampuan pertahanan agar dihormati di panggung ASEAN.

Namun, aktivis pendidikan menegaskan bahwa keamanan sejati bukan hanya soal senjata, melainkan soal anak-anak yang bisa belajar tanpa takut putus sekolah.

Paradoks Anggaran: Senjata vs Pendidikan

Fakta Anggaran

Anggaran pertahanan Indonesia 2025 sekitar Rp270 triliun, atau 6–7% dari APBN, menurut data Kementerian Keuangan yang dikutip Bisnis Indonesia.

Anggaran pendidikan memang lebih besar, Rp724 triliun, tetapi sebagaimana dilaporkan Kompas, dana itu belum menjamin pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.

Paradoks muncul: senjata dibeli untuk menjaga batas, tetapi anak-anak masih berhenti di gerbang sekolah karena biaya.

Tank dan pesawat memang penting, tetapi ruang kelas yang aman lebih penting.

Senjata menjaga tanah, tetapi pendidikan menjaga jiwa bangsa.

Seperti ditulis Tempo, bangsa yang sibuk membeli senjata tetapi membiarkan anak putus sekolah sedang membangun benteng kosong.

Bangsa yang mencintai anak-anaknya adalah bangsa yang mencintai masa depannya sendiri.

Suara Pakar dan Aktivis

Pakar Pertahanan

Connie Rahakundini Bakrie menegaskan bahwa tanpa modernisasi, TNI akan kesulitan menghadapi ancaman regional.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa belanja senjata harus seimbang dengan investasi pendidikan, karena pertahanan sejati adalah manusia yang berilmu.

Aktivis Pendidikan

Najwa Shihab dalam forum Mata Najwa menyebut bahwa bangsa yang sibuk membeli senjata tetapi membiarkan anak putus sekolah sedang kehilangan arah.

Aktivis ICW menegaskan bahwa korupsi di sektor pertahanan sering menjadi pintu kebocoran anggaran, sehingga belanja senjata harus diawasi ketat.

Media Internasional

Reuters menulis bahwa Indonesia menghadapi dilema klasik: memilih antara belanja pertahanan atau belanja sosial.

The Guardian menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, sementara senjata hanya investasi jangka pendek.

Senjata memang menjaga batas negara, tetapi pendidikan menjaga isi bangsa.

Tank dan pesawat bisa rusak, tetapi ilmu dan karakter anak-anak akan bertahan.

Bangsa yang menunda pendidikan demi senjata sedang membangun benteng kosong.

Bangsa yang menepati janji pendidikan sedang membangun benteng sejati.

Senjata menjaga tanah, pendidikan menjaga jiwa.

➡️ Halaman berikutnya: Korupsi dan Masa Depan Bangsa

Korupsi dan Masa Depan Bangsa

Korupsi bukan sekadar pencurian uang, ia adalah pencurian masa depan.

Ketika dana triliunan rupiah hilang, bukan hanya angka yang lenyap, tetapi juga ruang kelas, buku, dan beasiswa.

Seperti ditulis CNN Indonesia dalam laporan sidang Mahkamah Konstitusi Juli 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa kerugian negara akibat korupsi meningkat signifikan setiap tahun, bukan hanya keuangan negara tetapi juga perekonomian nasional.

Aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch menyebut korupsi sebagai “pencuri masa depan anak-anak,” karena dana yang seharusnya membiayai pendidikan justru mengalir ke kantong pribadi.

Kasus Besar dan Angka Fantastis

Timah Bangka Belitung

Kejaksaan Agung dalam konferensi pers yang dilaporkan BeritaSatu dan Tempo menyebut kasus korupsi tata niaga timah periode 2015–2022 merugikan negara lebih dari Rp271 triliun.

Media internasional seperti Reuters menyoroti kasus ini sebagai salah satu skandal terbesar di Asia, menegaskan bahwa angka kerugian setara dengan anggaran pendidikan nasional selama setahun.

Pertamina Patra Niaga

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, sebagaimana dilaporkan Kompas pada September 2025, menimbulkan kerugian negara Rp193,7 triliun.

Pengamat energi Fabby Tumiwa menegaskan bahwa kebocoran di sektor migas bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketahanan energi nasional.

Asabri dan Jiwasraya

Kasus investasi fiktif di Asabri merugikan negara Rp22,7 triliun, sementara Jiwasraya Rp16,8 triliun, menurut laporan resmi Kejaksaan Agung yang dikutip Detik.

Aktivis pensiunan TNI/Polri menyebut kasus ini sebagai pengkhianatan terhadap prajurit yang telah mengabdi, karena dana pensiun mereka hilang.

BLBI dan E-KTP

Skandal BLBI sejak 1998 masih menyisakan kerugian Rp138 triliun, sebagaimana dicatat Kompas.

Kasus E-KTP merugikan negara Rp2,3 triliun, dengan pengadilan menyebut proyek itu sebagai simbol korupsi sistemik.

Dampak Korupsi terhadap Pendidikan

Dana Hilang, Anak Putus Sekolah

Ketika Rp1.000 triliun hilang karena korupsi, sebagaimana dihitung oleh pengamat ekonomi Faisal Basri dalam wawancara dengan CNN Indonesia, dana itu sebenarnya cukup untuk membiayai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi seluruh anak Indonesia.

Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan anak-anak berhenti sekolah karena biaya, sebagaimana dilaporkan Kompas tentang 4 juta anak yang tidak bersekolah.

Korupsi bukan hanya mencuri uang, tetapi mencuri hak anak untuk belajar.

Korupsi bukan hanya merusak anggaran, tetapi merusak mimpi bangsa.

Seperti ditulis The Guardian, negara yang membiarkan korupsi merajalela sedang menghancurkan fondasi peradaban.

Suara Pakar dan Aktivis

Pakar Ekonomi

Faisal Basri menegaskan bahwa kerugian negara akibat korupsi setara dengan hilangnya kesempatan membangun jutaan ruang kelas.

Ekonom dari Universitas Indonesia menyebut bahwa dana yang hilang bisa membiayai beasiswa bagi seluruh mahasiswa Indonesia.

Aktivis Antikorupsi

ICW menyebut korupsi sebagai “pencuri masa depan,” karena dana pendidikan, kesehatan, dan sosial hilang setiap tahun.

Aktivis Transparency International menegaskan bahwa Indonesia masih berada di peringkat rendah dalam indeks persepsi korupsi, sebagaimana dilaporkan BBC.

Media Nasional dan Internasional

Tempo menulis bahwa kasus timah adalah skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Reuters menyoroti bahwa angka Rp271 triliun setara dengan anggaran pendidikan nasional.

The Guardian menekankan bahwa korupsi menghancurkan kepercayaan publik dan merusak legitimasi negara.

Refleksi Halaman Ketiga

Korupsi adalah pencuri masa depan.

Dana triliunan rupiah hilang, padahal itu bisa menjadi sekolah, rumah sakit, dan beasiswa.

Bangsa yang membiarkan korupsi merajalela sedang membiarkan anak-anaknya kehilangan hak untuk bermimpi.

Bangsa yang berani melawan korupsi sedang membangun benteng sejati untuk masa depan.

Korupsi mencuri masa depan, pendidikan mengembalikan harapan.

➡️ Halaman berikutnya: Penutup dan Jalan Harapan

Penutup dan Jalan Harapan

Bangsa yang besar bukan hanya karena senjata, bukan hanya karena anggaran, tetapi karena keberanian menepati janji.

Janji itu tertulis jelas dalam UUD 1945: setiap anak wajib belajar, dan negara wajib membiayainya.

Namun, sebagaimana ditulis Kompas dalam laporan Juli 2025, jutaan anak masih tidak bersekolah, sementara orang tua tetap membayar SPP.

Di sisi lain, Tempo menyoroti pembelian senjata miliaran dolar, dan BeritaSatu menegaskan kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun.

Paradoks ini adalah luka yang harus disembuhkan dengan harapan, keberanian, dan cinta.

Paradoks Bangsa

Pendidikan Belum Gratis

Anggaran pendidikan Rp724 triliun, menurut Kementerian Keuangan, belum menjamin akses gratis hingga perguruan tinggi.

Dana BOS hanya Rp900 ribu–Rp1,600 ribu per siswa per tahun, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, jauh dari kebutuhan nyata.

Orang tua tetap membayar SPP, lebih besar daripada kontribusi negara, sebuah fakta yang dikritik pengamat pendidikan Indra Charismiadji.

Senjata dan Korupsi

Anggaran pertahanan Rp270 triliun, menurut Bisnis Indonesia, digunakan untuk modernisasi alutsista.

Namun, Reuters menulis bahwa Indonesia menghadapi dilema klasik: memilih antara belanja senjata atau belanja sosial.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut kasus timah merugikan negara Rp271 triliun, dan Kompas menegaskan kasus Pertamina Rp193,7 triliun.

Aktivis ICW menyebut angka ini sebagai “pencurian masa depan,” karena dana sebesar itu cukup untuk membiayai pendidikan gratis.

Jalan Harapan

Transparansi Anggaran

Pakar ekonomi Faisal Basri menegaskan dalam wawancara dengan CNN Indonesia bahwa transparansi anggaran adalah syarat utama pendidikan gratis.

Jika dana pendidikan benar-benar sampai ke ruang kelas, tidak ada anak yang berhenti belajar.

Jika kebocoran ditutup, pendidikan bisa gratis hingga perguruan tinggi.

Prioritas Pendidikan

Aktivis pendidikan Najwa Shihab menyebut dalam forum Mata Najwa bahwa bangsa yang menunda pendidikan demi senjata sedang kehilangan arah.

Bangsa harus memilih: membangun tank atau membangun ruang kelas.

Bangsa harus berani menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

Pemberantasan Korupsi

Transparency International menegaskan dalam laporan yang dikutip BBC bahwa Indonesia masih berada di peringkat rendah dalam indeks persepsi korupsi.

Jika korupsi diberantas, dana triliunan bisa kembali ke rakyat.

Jika dana itu digunakan untuk pendidikan, bangsa akan memiliki benteng sejati.

Bangsa yang mencintai anak-anaknya adalah bangsa yang mencintai masa depannya sendiri.

Bangsa yang berani melawan korupsi adalah bangsa yang berani menepati janji konstitusi.

Bangsa yang menempatkan pendidikan di atas senjata adalah bangsa yang membangun benteng sejati.

Seperti ditulis The Guardian, pendidikan adalah investasi jangka panjang, sementara senjata hanya investasi jangka pendek.

Seperti ditulis Tempo, korupsi adalah luka yang harus disembuhkan dengan keberanian politik.

Pendidikan adalah cahaya, janji, dan benteng bangsa.

Senjata menjaga tanah, tetapi pendidikan menjaga jiwa.

Korupsi mencuri masa depan, tetapi pendidikan mengembalikan harapan.

Bangsa harus memilih jalan harapan: transparansi, prioritas pendidikan, dan pemberantasan korupsi.

Jika jalan ini ditempuh, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bukan mimpi, melainkan amanat konstitusi.

Cinta adalah janji, pendidikan adalah harapan.

➡️ Halaman berikutnya: Kesimpulan Besar dan Seruan Bangsa

Kesimpulan Besar dan Seruan Bangsa

Bangsa yang besar bukan hanya karena luas tanahnya, bukan hanya karena senjata yang dimilikinya, tetapi karena keberanian menepati janji kepada anak-anaknya.

Janji itu tertulis jelas dalam UUD 1945, ditegaskan oleh UU Sisdiknas, dan diingatkan kembali oleh pakar pendidikan Abdul Mu’ti dalam Warta Ekonomi bahwa wajib belajar 13 tahun adalah agenda super prioritas.

Namun, sebagaimana dilaporkan Kompas pada Juli 2025, jutaan anak masih tidak bersekolah, sementara orang tua tetap membayar SPP.

Di sisi lain, Tempo menyoroti pembelian senjata miliaran dolar, dan BeritaSatu menegaskan kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun.

Paradoks ini adalah luka, tetapi juga panggilan untuk bangkit.

Pendidikan sebagai Amanat Konstitusi

Hak Anak

UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan, dan negara wajib membiayainya.

Namun, fakta dari BPS yang dikutip Kompas menunjukkan lebih dari 4 juta anak usia sekolah tidak bersekolah.

Aktivis KPAI menyebut hal ini sebagai pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.

Bangsa yang gagal menepati janji pendidikan adalah bangsa yang kehilangan arah.

Jika anak diwajibkan sekolah, maka kursi, meja, guru, dan biaya harus ditanggung negara.

Jika orang tua masih membayar SPP, maka negara belum menepati janji konstitusinya.

Pendidikan adalah hak, bukan beban, bukan barang dagangan.

Senjata dan Pendidikan

Paradoks Anggaran

Anggaran pertahanan Rp270 triliun, menurut Bisnis Indonesia, digunakan untuk modernisasi alutsista.

Namun, Reuters menulis bahwa Indonesia menghadapi dilema klasik: memilih antara belanja senjata atau belanja sosial.

Aktivis pendidikan Najwa Shihab menegaskan bahwa bangsa yang sibuk membeli senjata tetapi membiarkan anak putus sekolah sedang kehilangan arah.

Tank dan pesawat menjaga tanah, tetapi pendidikan menjaga jiwa.

Senjata bisa rusak, tetapi ilmu dan karakter anak-anak akan bertahan.

Bangsa yang menunda pendidikan demi senjata sedang membangun benteng kosong.

Korupsi dan Masa Depan Bangsa

Kasus Besar

Kejaksaan Agung menyebut kasus timah merugikan negara Rp271 triliun, sebagaimana dilaporkan Tempo.

Kasus korupsi Pertamina Patra Niaga menimbulkan kerugian Rp193,7 triliun, menurut Kompas.

ICW menyebut angka ini sebagai “pencurian masa depan,” karena dana sebesar itu cukup untuk membiayai pendidikan gratis.

Korupsi bukan hanya mencuri uang, tetapi mencuri hak anak untuk belajar.

Korupsi bukan hanya merusak anggaran, tetapi merusak mimpi bangsa.

Seperti ditulis The Guardian, negara yang membiarkan korupsi merajalela sedang menghancurkan fondasi peradaban.

Transparansi dan Prioritas

Pakar ekonomi Faisal Basri menegaskan dalam CNN Indonesia bahwa transparansi anggaran adalah syarat utama pendidikan gratis.

Bangsa harus berani menempatkan pendidikan di atas senjata.

Bangsa harus berani melawan korupsi dengan keberanian politik.

Bangsa yang mencintai anak-anaknya adalah bangsa yang mencintai masa depannya sendiri.

Bangsa yang berani melawan korupsi adalah bangsa yang berani menepati janji konstitusi.

Bangsa yang menempatkan pendidikan di atas senjata adalah bangsa yang membangun benteng sejati.

Pendidikan adalah cahaya, janji, dan benteng bangsa.

Senjata menjaga tanah, tetapi pendidikan menjaga jiwa.

Korupsi mencuri masa depan, tetapi pendidikan mengembalikan harapan.

Bangsa harus memilih jalan harapan: transparansi, prioritas pendidikan, dan pemberantasan korupsi.

Jika jalan ini ditempuh, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bukan mimpi, melainkan amanat konstitusi.″

Harapan adalah cinta, pendidikan adalah jalan.