PAW DPR Bukan Lagi Hak Partai? Inilah Gugatan Mahasiswa yang Bikin Heboh Senayan
Titik Balik Sistem Politik Indonesia
Pertanyaannya tajam: apakah Indonesia siap memberi rakyat hak mengusulkan PAW sebagai kontrol etis atas mandat?
Kompas.com mengutip Hikmahanto Juwana yang menyebut momentum ini sebagai titik balik menuju demokrasi yang beranjak dewasa.
Tantangan sistem politik
Risiko dan peluang
Soedeson Tandra memperingatkan agar mekanisme dirancang dengan verifikasi kuat, ambang dukungan konstituen, dan jalur banding yang jelas. Menanggapi itu, Refly Harun mendorong integrasi teknologi dan pengawasan independen untuk mencegah manipulasi.
Generasi baru pengawal demokrasi
Suara yang tak bisa dipadamkan
IDN Times mencatat pernyataan Rizki Maulana Syafei di media sosial: kami bukan ingin menjatuhkan DPR, kami ingin rakyat punya hak menjaga DPR. Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kanal aspirasi harus tertib agar demokrasi tetap sehat.
Titik balik atau sekadar riak
Jejak yang menetap
Apapun putusan MK, gugatan ini membuka diskusi besar tentang kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan masa depan representasi.
Jika dikabulkan, rakyat tak hanya memilih, tetapi juga mengawasi. Jika ditolak, jejak keberanian generasi muda tetap menjadi penanda zaman.
Di panggung sejarah, riak kecil bisa jadi ombak bila dijaga bersama.
Demokrasi, seperti cinta yang jujur, tumbuh dari keberanian untuk memperbaiki dan kembali pada janji.
Selesai dibaca. Jelajahi analisis kebijakan terkait desain PAW berbasis rakyat pada kanal editorial berikutnya.
