Sejarah Kelam Gubernur Riau

Jingga News, Bekasi, (06/11/2025) — Bumi Lancang Kuning kembali menatap sejarah kelam kepemimpinan daerah.

Korupsi Gubernur Riau, dugaan pemerasan pejabat, dan APBD defisit bukan hanya soal hukum, tapi luka masyarakat yang berharap pada integritas pemimpin.

Partai Gema Bangsa Resmi Deklarasi, Langsung Dukung Prabowo di Pilpres 2029

22/01/2026

Kasus Abdul Wahid, seperti halnya Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun sebelumnya, menjadi pengingat pahit bahwa transparansi, kejujuran, dan tata kelola pembangunan daerah yang baik adalah pondasi yang tak boleh diabaikan.

KPK Getir: Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, Sejarah yang Terus Berulang

Bumi Lancang Kuning kembali diselimuti kabut keprihatinan.

Korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid kembali menoreh tinta kelam dalam catatan kepemimpinan daerah. L

Anies Baswedan dan Elektabilitas yang Bertahan: Membaca Arah Pilpres 2029 Sejak Dini

22/01/2026

KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan korupsi dan pemerasan terhadap bawahannya, menambah daftar panjang sejarah kelam yang seharusnya menjadi pelajaran.

“Ini sungguh keprihatinan bagi kami,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

“Sudah empat kali Gubernur Riau ditangani KPK karena korupsi. Kasusnya berbeda-beda, tapi polanya berulang. Kami berharap, cukup sampai di sini.”

Lingkaran Korupsi yang Tak Pernah Putus

Nama Abdul Wahid kini berdiri sejajar dengan tiga mantan Gubernur Riau lain yang lebih dulu tersandung kasus korupsi:

• Saleh Djasit, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran.
• Rusli Zainal, divonis karena suap Pekan Olahraga Nasional.
• Annas Maamun, terseret alih fungsi lahan sawit.

Dalam kasus terbaru ini, KPK menduga Abdul Wahid memeras sejumlah pejabat di Dinas PUPR PKPP Riau.

Bersamanya, dua orang lain turut ditetapkan sebagai tersangka: M. Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR, dan Dani M. Nursalam, Tenaga Ahli Gubernur.

Ironi di Tengah APBD Defisit

Penggeledahan di kediaman Abdul Wahid di Jakarta Selatan menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing, dari pound sterling hingga dolar AS.

Ironisnya, kasus ini terjadi saat APBD Riau defisit, membuat masyarakat semakin merasakan dampak korupsi gubernur Riau.

“Lagi masa prihatin, seharusnya fokus memperbaiki keuangan daerah, bukan menambah beban dengan meminta uang dari staf,” tegas Asep.

“Bangunlah daerah dengan sumber daya yang ada. Bukan malah memperkeruh keadaan dengan perilaku koruptif.”

Bisikan Rindu Riau

Di bawah langit Lancang Kuning, Riau menanti tangan yang tulus, bukan tangan yang gemar menyalahgunakan kekuasaan.

Seperti sungai yang terus mengalir, harapan tetap menetes, menunggu pemimpin yang mampu menebus sejarah kelam ini.

Dampak dan Peringatan KPK

Korupsi Gubernur Riau meninggalkan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

APBD defisit, integritas terkikis, dan proyek terbengkalai mengingatkan kita bahwa transparansi, pengawasan publik, dan tata kelola pemerintahan yang bersih adalah kunci keberlanjutan.

Pesan moral KPK menegaskan, sejarah kelam Riau harus menjadi pelajaran bagi setiap pemimpin agar rakyat tak lagi menjadi korban pengkhianatan kekuasaan.

Luka Kolektif Masyarakat Riau

Rantai korupsi yang menimpa empat gubernur Riau bukan sekadar catatan hukum, tapi luka kolektif masyarakat Riau.

Setiap proyek yang diselewengkan, setiap uang yang diperas dari pejabat daerah, meninggalkan jejak penderitaan yang dirasakan jutaan rakyat.

APBD defisit dan proyek terhenti membuat kepercayaan publik semakin terkikis.

“Cukup sampai di sini. Jangan lagi ada pejabat yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri,” tegas Asep Guntur Rahayu.

Integritas Sebagai Pondasi Pembangunan

Pesan KPK menegaskan: integritas adalah pondasi pembangunan. Tanpa integritas, pembangunan hanyalah kata kosong.

Tanpa integritas, rakyat tetap terpuruk, sementara elit politik menari di atas penderitaan mereka.

Abdul Wahid, yang dulu diharapkan membawa perubahan, kini menjadi simbol kegagalan sistem yang terlalu mudah membiarkan praktik korupsi berulang.

Harapan untuk Babak Baru

Di tengah kabut kekecewaan, harapan masih mungkin tumbuh.

Jika nurani pejabat dibangkitkan, dan kontrol publik diperkuat, Riau bisa menulis bab baru — bukan sejarah yang getir, tapi sejarah yang membanggakan.

KPK berharap setiap tanda tangan yang diselewengkan akan menjadi pelajaran: kekuasaan harus melayani, bukan menindas.

Romansa Harapan Riau

Riau menunggu hari itu ketika bumi Lancang Kuning benar-benar merdeka — dari korupsi, pengkhianatan, dan sejarah yang berulang tanpa akhir.

Seperti jingga senja yang selalu kembali mewarnai langit, harapan rakyat tetap hadir, meski bayang-bayang masa lalu masih membayangi.