Soeharto Ditetapkan Pahlawan Nasional: Antara Penghormatan dan Luka Sejarah
Jakarta, JinggaNews.com — Langit Istana Negara tampak teduh pagi itu, 10 November 2025. Namun di antara tepuk tangan dan penghormatan, udara terasa berat.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto — sosok yang sekaligus dipuja dan diperdebatkan dalam sejarah bangsa.
Seremonial di Istana, Riuh di Luar Gerbang
Upacara penganugerahan berjalan khidmat. Para tamu undangan berdiri, beberapa meneteskan air mata. Namun di luar gerbang istana, sejumlah aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM menyuarakan protes.
“Ini bukan soal menolak sejarah, tapi menolak lupa,” ujar salah satu peserta aksi dari KontraS.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa penetapan Soeharto telah melalui mekanisme resmi dan kajian panjang oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nasional sesuai UU No. 20 Tahun 2009.
Pakar Bicara: Antara Layak dan Luka
Agus Suwignyo (Sejarawan, UGM) menyebut, “Secara teknis Soeharto memenuhi syarat formal. Tapi kita tidak boleh mengabaikan bayangan panjang dari 1965.”
Slamet Rosyadi (Unsoed) menilai bahwa Soeharto adalah simbol kompleks: “Pembangunan dan pelanggaran, stabilitas dan ketakutan berjalan beriring.”
Zainal Arifin Mochtar (UGM) menyebut keputusan ini sebagai “upaya mencuci dosa Orde Baru.” Gelar pahlawan nasional seharusnya tak hanya soal jasa, tapi juga moral dan jejak kemanusiaan.
Antara Jasa dan Dosa
Soeharto dikenang karena membangun infrastruktur, mengendalikan inflasi, dan membuka jalan bagi industrialisasi. Tapi sejarah juga mencatat: represi politik, pembungkaman media, dan ribuan korban kekerasan negara di era Orde Baru.
Narasi Bangsa yang Belum Usai
Penganugerahan ini bukan sekadar penghormatan formal — ia menjadi cermin dari pertarungan narasi: antara yang ingin menutup luka dan yang menuntut penjelasan.
“Bisakah bangsa yang belum tuntas menulis bab kelamnya benar-benar memuliakan pahlawannya?”
Di antara riuhnya kontroversi, sejarah tetap menunggu kita menatapnya dengan hati yang lembut dan jernih.
Selanjutnya: Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto: Suara Rakyat dan Bayangan Reformasi
Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto: Suara Rakyat dan Bayangan Reformasi
Setelah upacara penganugerahan di Istana Negara, riuh pendapat mengisi ruang publik. Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto kini menjadi bahan perdebatan yang tak hanya soal sejarah, tapi juga soal nurani.
Suara Rakyat di Jalan dan Dunia Maya
Puluhan aktivis menggelar aksi diam sambil membawa foto korban pelanggaran HAM masa Orde Baru. “Kami tidak menolak jasa, kami menolak amnesia,” kata seorang orator dari YLBHI.
Di media sosial, tagar #SoehartoPahlawan? menjadi trending di platform X.
Warganet terbelah: sebagian menganggap keputusan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah; sebagian lain menilainya ironi nasional.
Suara Akademisi dan Sejarawan
Agus Suwignyo menekankan sejarah harus dibaca utuh. “Soeharto berkontribusi besar pada masa awal pembangunan, tapi juga meninggalkan luka sosial yang panjang.”
Slamet Rosyadi menilai keputusan ini simbol tarik-menarik antara kekuasaan dan memori publik.
Zainal Arifin Mochtar menyebut, “Ini bukan sekadar soal penghargaan. Ini penggeseran nilai: dari tanggung jawab moral menjadi glorifikasi politik.”
Aktivis HAM: Luka yang Belum Kering
Fatia Maulidiyanti, Direktur Eksekutif KontraS, menyebut gelar ini “menyakitkan bagi keluarga korban yang masih menunggu keadilan.”
Amnesty International Indonesia menambahkan bahwa pemberian gelar ini “mencederai harapan korban 1965 dan pelanggaran lainnya yang belum tersentuh hukum.”
Bayangan Reformasi
Bagi generasi muda, Soeharto adalah nostalgia tentang harga murah dan stabilitas; bagi yang lain, ia simbol pembungkaman dan ketakutan.
Refleksi: Mengingat Tanpa Menyembah
Pertanyaan yang tersisa bukan tentang siapa yang layak disebut pahlawan, tapi bagaimana bangsa ini memilih untuk mengingat.
Dan di tengah perdebatan, ingatan bangsa tetap butuh kelembutan hati yang mampu mencintai sejarah tanpa dendam
Selanjutnya: Soeharto dan Pertarungan Memori Bangsa: Timeline, Dasar Hukum, dan Dampak Politik.
Soeharto dan Pertarungan Memori Bangsa
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pada 10 November 2025 tak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari proses politik, wacana publik, dan pergulatan ingatan yang belum usai.
Jejak Waktu: Dari Usulan ke Penetapan
- 2016: Wacana pertama muncul dari organisasi veteran dan keluarga Cendana, ditolak karena belum layak secara moral.
- 2019: Wacana kembali mencuat saat Hari Pahlawan, tapi pemerintah Jokowi menegaskan belum ada kajian final.
- April 2025: Nama Soeharto diajukan lagi oleh kelompok masyarakat dan akademisi, didukung sebagian mantan pejabat Orde Baru.
- 10 November 2025: Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Soeharto sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional.
Dasar Hukum dan Mekanisme
Merujuk UU No. 20 Tahun 2009 dan Perpres No. 33/1964, gelar diberikan kepada yang berjasa luar biasa tanpa cacat moral berat.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nasional menilai kelayakan melalui dokumen sejarah dan rekomendasi akademik.
Makna Politik di Era Prabowo
Keputusan ini menegaskan kesinambungan narasi stabilitas dan nasionalisme Orde Baru.
Prof. Ikrar Nusa Bhakti menilai langkah ini “mempunyai aroma rekonsiliasi simbolik, tapi berpotensi menormalisasi represi sejarah.”
Rocky Gerung, filsuf dan pengkritik sosial, menyebutnya “politik kenangan”: sejarah dijadikan alat legitimasi kekuasaan.
Pertarungan Narasi dan Memori
Reformasi 1998 menumbangkan Soeharto, tapi bayangannya kembali diangkat sebagai pahlawan.
Dua memori bertemu: nostalgia stabilitas vs simbol ketakutan. L
Sejarawan Hilmar Farid menulis, “Bangsa yang kehilangan arah sejarahnya akan mencari pahlawan dari bayangannya sendiri.”
Refleksi: Mengingat Tanpa Menyembah
Bangsa yang sehat bukan yang menutup luka, tapi yang berani menatap sejarah tanpa gentar.
Dan dalam keheningan memori, kita belajar mencintai sejarah dengan hati yang lembut, seperti mencintai matahari pagi yang tak pernah menuntut balasan.
