Ketika Polisi Berhasil di Sawah, Sedang Apa Institusi Pertanian Negara?
Jingga News, Ketika Polisi Berhasil di Sawah, Sedang Apa Institusi Pertanian Negara?
Pujian Presiden terhadap keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sektor pangan pada dasarnya bisa dipahami sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan lintas institusi dalam menjaga ketahanan nasional. Namun di balik pujian itu, tersimpan satu ironi besar yang seharusnya mengusik kesadaran publik.
Ketika polisi berhasil di sawah, yang dipertanyakan sesungguhnya bukan kemampuan polisi. Yang dipertanyakan adalah: sedang apa institusi pertanian negara selama ini?
Kalimat itu mungkin terdengar keras, tetapi justru di sanalah letak persoalan mendasarnya. Sebab negara modern dibangun di atas pembagian fungsi yang jelas.
Ada lembaga pertanian untuk mengurus pangan, ada institusi pendidikan untuk membangun ilmu pengetahuan, ada kementerian kesehatan untuk pelayanan publik, dan ada aparat keamanan untuk menjaga stabilitas negara.
Karena itu, ketika keberhasilan sektor pangan lebih sering dipamerkan melalui keterlibatan aparat keamanan dibanding kekuatan institusi pertanian sipil, publik wajar mempertanyakan arah tata kelola negara hari ini.
Masalahnya bukan pada polisi. Aparat tentu memiliki kemampuan organisasi, disiplin, dan jaringan struktural yang kuat hingga tingkat desa.
Dalam kondisi tertentu, bantuan aparat memang dapat mempercepat pelaksanaan program pemerintah.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika pendekatan seperti ini perlahan berubah dari sekadar bantuan menjadi simbol utama keberhasilan negara.
Di titik itulah ironi mulai terlihat jelas.
Indonesia memiliki kementerian pertanian, dinas pertanian di daerah, penyuluh lapangan, badan riset, kampus agraria, hingga anggaran negara yang sangat besar untuk sektor pangan.
Negara juga memiliki jutaan petani yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
Tetapi di tengah seluruh perangkat sipil itu, yang tampil sebagai wajah keberhasilan justru aparat keamanan.
Situasi ini memunculkan kesan bahwa negara semakin kehilangan kepercayaan terhadap kapasitas institusi sipilnya sendiri.
Seolah-olah kementerian teknis, penyuluh pertanian, dan lembaga riset tidak cukup diyakini mampu menggerakkan sektor pangan tanpa pendekatan komando.
Padahal pertanian bukan sekadar urusan tanam dan panen. Pertanian adalah persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang sangat kompleks.
Di dalamnya ada persoalan reforma agraria, distribusi pupuk, irigasi rusak, ketimpangan kepemilikan lahan, ketergantungan impor, permainan tengkulak, akses pasar, hingga rendahnya kesejahteraan petani.
Masalah sebesar itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan mobilisasi aparat.
Selama bertahun-tahun petani Indonesia menghadapi persoalan yang nyaris berulang tanpa penyelesaian serius.
Harga hasil panen sering jatuh saat musim panen raya. Pupuk bersubsidi sulit diakses.
Lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi.
Anak muda desa semakin enggan menjadi petani karena sektor ini dianggap tidak menjanjikan masa depan.
Namun di tengah problem yang begitu nyata itu, ruang publik justru lebih sering dipenuhi simbol-simbol seremonial: aparat turun ke sawah, foto bersama saat panen, lalu narasi keberhasilan diproduksi melalui panggung politik dan visual pencitraan.
Sawah akhirnya bukan hanya ruang produksi pangan, tetapi juga ruang pertunjukan kekuasaan.
Padahal petani tidak membutuhkan heroisme simbolik. Petani membutuhkan keberpihakan yang nyata dan berkelanjutan.
Mereka membutuhkan jaminan harga hasil panen yang adil. Mereka membutuhkan akses pupuk yang mudah.
Mereka membutuhkan irigasi yang baik, perlindungan lahan pertanian, akses teknologi, serta kebijakan negara yang benar-benar berpihak pada produksi nasional.
Negara yang sehat seharusnya memperkuat institusi sipilnya, bukan justru membuatnya tampak lemah di hadapan pendekatan keamanan.
Sebab ketika hampir semua persoalan sipil mulai diselesaikan melalui aparat, lama-kelamaan birokrasi sipil akan kehilangan kapasitas, kepercayaan diri, bahkan relevansinya sendiri.
Kementerian hanya menjadi pelengkap administratif, sementara legitimasi keberhasilan lebih banyak dipinjamkan kepada institusi yang memiliki kekuatan komando.
Dalam jangka pendek, pola seperti ini mungkin terlihat efektif. Struktur komando memang mampu bergerak cepat dan terorganisir. Tetapi negara tidak bisa dibangun hanya dengan logika kecepatan.
Pangan bukan operasi keamanan.
Tanaman tidak tumbuh karena instruksi. Sawah tidak subur karena pidato. Ketahanan pangan tidak lahir dari seremoni dan mobilisasi sesaat.
Ketahanan pangan lahir dari riset yang serius, distribusi yang adil, keberanian melindungi petani kecil, serta pembangunan kelembagaan yang kuat dan konsisten dalam jangka panjang.
Karena itu, keberhasilan pangan seharusnya diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, kuatnya koperasi tani, stabilnya harga hasil panen, dan mandirinya produksi nasional.
Bukan dari seberapa jauh aparat mengambil alih ruang-ruang sipil yang seharusnya dikerjakan institusi teknis negara.
Bangsa ini sesungguhnya memiliki modal agraria yang besar. Tanah yang subur, tradisi pertanian yang panjang, sumber daya manusia yang melimpah, serta jaringan desa yang luas.
Yang sering kali hilang hanyalah keberanian politik untuk benar-benar membangun pertanian dari akarnya.
Negara terlalu sering memilih jalan cepat: mobilisasi, simbolisme, dan pencitraan.
Padahal membangun pertanian membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit, yaitu kesabaran kelembagaan dan keberpihakan politik yang konsisten.
Jika hari ini polisi dipuji karena berhasil di sawah, maka sesungguhnya ada alarm yang sedang berbunyi di tubuh negara.
Alarm itu berbunyi bukan karena aparat ikut membantu pertanian. Melainkan karena publik mulai melihat bahwa negara tampak lebih percaya pada pendekatan keamanan dibanding kekuatan sipilnya sendiri.
Dan itulah ironi terbesar yang sedang dipamerkan di hadapan rakyat.
