Partai Gerakan Rakyat Targetkan Jadi Partai Politik Resmi pada 27 Februari
Jingga News, Jakarta – Proses transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi partai politik Gerakan Rakyat kini memasuki babak final.
Organisasi ini sedang bekerja keras memenuhi seluruh persyaratan administratif agar bisa mendapatkan status badan hukum resmi dari Kementerian Hukum (Kemenkum). Targetnya, legalitas tersebut sudah dikantongi sebelum perayaan hari jadi pertama mereka pada 27 Februari 2026 mendatang.
Pusat aktivitas pendaftaran ini berada di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat yang beralamat di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.
Bangunan kantor ini terlihat sangat sederhana untuk ukuran sebuah calon partai politik nasional. Gedungnya hanya terdiri dari dua lantai dan tidak memiliki ornamen mewah.
Dari luar, tidak ada kesan megah yang menonjol, mencerminkan identitas organisasi yang memang tumbuh dari gerakan arus bawah.
Meski dari luar tampak tenang, aktivitas di bagian dalam gedung cukup padat, terutama di lantai atas.
Ruangan di lantai dua tersebut digunakan sebagai pusat pengerjaan dokumen dan verifikasi data.
Para pengurus dan staf administrasi fokus memeriksa kembali berkas kepengurusan yang masuk dari berbagai pelosok Indonesia.
Di lantai atas inilah seluruh koordinasi dengan pengurus daerah dilakukan setiap harinya melalui sambungan telepon dan surat elektronik untuk memastikan akurasi data.
Laporan Progres dari Ketua Tim Administrasi
Pada Jumat (20/2/2026), Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, menggelar konferensi pers di kantor tersebut.
Agenda utama pertemuan dengan media ini adalah untuk menyampaikan laporan terbaru mengenai progres pembentukan struktur organisasi di seluruh Indonesia.
Reni menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan besar organisasi untuk ikut serta dalam jalur politik formal sebagai bentuk pengabdian yang lebih luas.
Hingga tanggal 20 Februari 2026, data menunjukkan bahwa Partai Gerakan Rakyat telah menunjukkan pertumbuhan organisasi yang masif. Struktur kepengurusan saat ini sudah resmi terbentuk di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Dengan pencapaian ini, syarat keterwakilan partai di tingkat provinsi yang diwajibkan oleh undang-undang sebesar 100 persen sudah berhasil dipenuhi oleh tim pusat dan daerah.
Selain di tingkat provinsi, struktur di tingkat kabupaten dan kota juga terus bertambah secara signifikan.
Saat ini, sudah ada 458 kabupaten/kota yang memiliki kepengurusan resmi dengan dokumen yang lengkap.
Sementara di tingkat kecamatan, Gerakan Rakyat sudah menjangkau 1.983 wilayah.
Angka ini dianggap sebagai modal yang sangat kuat untuk sebuah partai baru yang baru akan menginjak usia satu tahun.
“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup signifikan bagi kami semua. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan di sejumlah wilayah yang perlu segera kita kejar bersama dalam waktu dekat,” jelas Reni saat memberikan paparan di depan para jurnalis.
Kendala di Wilayah Timur Indonesia
Meskipun progres secara nasional terlihat sangat baik, Reni tidak menutup mata terhadap kendala yang dihadapi di lapangan. Ia mengakui bahwa masih ada sedikit hambatan administratif, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.
Hal ini disebabkan oleh kendala geografis dan koordinasi teknis yang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan wilayah lainnya di pulau Jawa atau Sumatera.
Secara rinci, Reni menyebutkan bahwa masih ada kekurangan administrasi di dua wilayah strategis yang menjadi perhatian khusus.
Wilayah tersebut adalah Kalimantan Timur dan Maluku.
Di masing-masing wilayah tersebut, masih terdapat kekurangan satu Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang belum tuntas diverifikasi secara fisik.
Meski jumlahnya sedikit, namun setiap berkas sangat menentukan dalam proses verifikasi akhir di Kementerian Hukum kelak.
“Adapun wilayah yang masih kurang yaitu, Kalimantan Timur 1 SK dan Maluku 1 SK. Data ini menjadi fokus percepatan kami dalam waktu dekat melalui penguatan koordinasi dan pendampingan wilayah,” ungkap Reni.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPP Partai Gerakan Rakyat sudah mengambil langkah cepat. Tim pendamping dikirim untuk membantu pengurus di daerah tersebut dalam menyelesaikan urusan administratif yang tersisa.
Komunikasi intensif terus dilakukan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat untuk memastikan seluruh dokumen sudah sesuai dengan peraturan dan format yang berlaku.
Memenuhi Instrumen Legalitas Sesuai Undang-Undang
Selain urusan struktur kepengurusan, Gerakan Rakyat juga tengah fokus memenuhi instrumen legalitas lainnya yang diatur negara.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang partai politik, setiap calon partai harus memiliki domisili kantor yang tetap dan jelas.
Dokumen mengenai kantor ini harus diurus melalui Bakesbangpol, baik di tingkat DPW (provinsi) maupun DPD (kabupaten/kota) agar keberadaan partai diakui secara administratif di daerah tersebut.
Tim administrasi juga harus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum di tingkat provinsi.
Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua data yang diserahkan benar-benar valid dan tidak ada kesalahan nama pengurus.
Reni menjelaskan bahwa tim di lantai atas kantor Ampera sedang bekerja ekstra untuk memastikan sinkronisasi data ini berjalan tanpa kesalahan sekecil apa pun sebelum dikirim ke pusat.
Reni mengakui bahwa birokrasi di setiap daerah memiliki tantangan tersendiri yang berbeda-beda. Namun, ia percaya bahwa dengan mengikuti aturan yang ada, semua hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.
Pihak organisasi berkomitmen untuk tetap berada di jalur hukum yang benar dan tertib administrasi dalam mengurus semua proses legalitas ini.
“Saat ini kita mengalami beberapa hambatan di sejumlah wilayah, tapi masih bisa kita atasi dengan mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Kami memohon doa dan partisipasi seluruh masyarakat agar semua syarat dari Kemenkum dapat kami penuhi dalam waktu dekat,” tambah Reni.
Target Hari Jadi ke-1 pada 27 Februari
Momentum pendaftaran ini menjadi sangat penting bagi seluruh anggota karena Gerakan Rakyat akan merayakan hari jadi pertamanya pada 27 Februari 2026 mendatang.
Jika semua proses berjalan lancar, terbitnya status badan hukum partai dari Kemenkum akan menjadi kado terbesar bagi seluruh kader dan simpatisan di seluruh Indonesia.
Transformasi dari ormas menjadi partai politik ini dipandang sebagai babak baru bagi perjuangan Gerakan Rakyat ke depan.
Selama satu tahun terakhir, mereka banyak bergerak di bidang aksi sosial dan kemasyarakatan.
Dengan menjadi partai politik yang sah, mereka berharap bisa memiliki pengaruh yang lebih nyata dalam pembuatan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil.
Reni menekankan bahwa meskipun nantinya sudah sah menjadi partai politik, semangat kerja nyata yang menjadi dasar organisasi tidak akan pernah berubah.
Kesederhanaan kantor DPP di Ampera yang hanya terdiri dari dua lantai itu disebutnya sebagai pengingat bahwa partai ini harus tetap dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum tanpa sekat yang rumit.
Pesan dan Harapan
Konferensi pers tersebut diakhiri dengan pesan optimisme yang kuat dari para pengurus pusat.
Tim administrasi akan terus bekerja keras dalam sisa waktu beberapa hari yang ada untuk melengkapi kekurangan SK di Kalimantan Timur dan Maluku.
Mereka yakin bahwa sebelum tanggal 27 Februari, seluruh berkas akan lengkap dan siap diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Hukum.
Kesibukan di lantai atas kantor Ampera diperkirakan akan terus berlanjut hingga larut malam dalam beberapa hari ke depan.
Seluruh staf dan pengurus berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga benar-benar tuntas. Dukungan semangat dari pengurus di 38 provinsi juga terus mengalir secara daring, memberikan motivasi tambahan bagi tim pusat untuk menyelesaikan tugas berat ini tepat waktu.
Dengan struktur yang sudah mencapai 458 kabupaten/kota, Gerakan Rakyat merasa sudah memiliki pondasi organisasi yang kuat untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
Kini, semua perhatian tertuju pada tanggal 27 Februari mendatang. Apakah target legalitas itu akan benar-benar terwujud sesuai rencana?
Tim administrasi optimis dengan kerja keras dan doa, status partai politik resmi akan segera mereka genggam.
