Membongkar Korupsi MBG: Mengapa Koperasi Sekolah Lebih Baik dari Vendor?
Anggaran 15 ribu rupiah bukan sekadar angka. Ini soal martabat anak bangsa. Jika salah jalur, uang ini hanya akan memperkaya makelar katering dan oknum birokrat. Anak-anak kita hanya akan dapat sisa tulang dan kuah hambar. Saatnya jujur: hanya tangan rakyat di sekolah yang bisa menjaga amanah ini. Bukan vendor besar yang cuma mengejar laba.
Daftar Analisis – Bagian 1
Mitos Angka vs Realita Perut Lapar
Pemerintah menetapkan standar 15 ribu rupiah per porsi. Di meja pejabat, angka ini terlihat cukup. Namun di lapangan, ceritanya berbeda. Uang itu jarang sampai utuh ke piring anak.
Masalahnya ada pada saluran pengirimannya. Proyek raksasa cenderung diserahkan ke vendor besar. Alasannya efisiensi administrasi. Tapi mari bicara jujur sebagai manusia lapangan. Perusahaan besar pasti mengejar untung.
Laba bersih biasanya dikunci 20 persen. Lalu ada biaya kotak plastik yang jadi sampah. Belum lagi biaya bensin truk dan upah sopir. Dari 15 ribu, mungkin hanya tersisa 9 ribu untuk bahan makanan. Di sinilah bencana gizi dimulai.
Jebakan Vendor: Anak Bukan Statistik
Bagi pemilik perusahaan di kota, anak desa hanyalah angka Excel. Tidak ada ikatan batin di sana. Tidak ada kasih sayang. “Profesional” seringkali hanya tameng untuk penghematan yang kejam.
Siapa yang menjamin ayamnya segar? Dapur raksasa bersifat tertutup. Sangat mudah mengganti daging dengan ceker atau tulang. Mereka beli ratusan kilo, tapi yang masuk panci mungkin hanya lemak dan kulit. Mengurangi porsi adalah cara tercepat menambah kaya.
Inilah korupsi gizi. Kerjanya halus dan sistematis. Anak tetap makan, tapi apa yang ditelan? Nasi terlalu banyak dengan lauk sekadarnya. Seringkali hanya telur dadar dingin dan kuah bening. Makanan itu kehilangan “nyawa”. Dibuat massal seperti barang pabrik.
Ladang Basah Pejabat di Kontrak Tertutup
Kenapa birokrat suka skema vendor? Karena ada ruang gelap di sana. Skema ini menciptakan jalur yang sulit diawasi warga. Kontrak pengadaan jadi ajang bagi-bagi kue. Antara penguasa dan pengusaha.
Ada istilah “uang bensin” atau “fee koordinasi”. Uang haram ini diambil dari hak gizi anak. Jika pejabat minta jatah seribu rupiah, porsi makan anak mengecil. Ini pengkhianatan nyata bagi masa depan bangsa. Kita membangun generasi kurang gizi demi kantong pejabat buncit.
Birokrasi kita aneh. Mereka lebih percaya dokumen formal daripada tangan ibu di desa. Mereka suka laporan audit rapi, meski anak cuma makan nasi kuah. Skema vendor dirancang agar korupsi terlihat benar secara aturan.
Membunuh Ekonomi Desa Demi Modernisasi
Skema vendor memukul ekonomi desa. Bayangkan sekolah yang dikelilingi sawah dan kandang ayam warga. Tapi karena aturan vendor, hasil bumi petani tidak laku. Makanan justru didatangkan dari kota.
Uang triliunan dikirim ke daerah, tapi tidak mampir ke kantong petani lokal. Uang itu masuk rekening vendor, lalu balik lagi ke kota. Rakyat desa cuma jadi penonton truk lewat. Padahal jika dikelola sekolah, petani sayur di sebelah bisa sejahtera.
Memaksakan vendor adalah pemiskinan desa. Kita ingin anak pintar, tapi membiarkan orang tuanya miskin. Akses ekonomi diputus oleh makelar berbaju dinas. Ini bukan cuma salah urus. Ini ketidakadilan yang dipelihara.
Menghidupkan Kejujuran di Dapur Sekolah
Bandingkan dengan skema koperasi sekolah. Ini jauh lebih aman. Di sekolah ada “Polisi Moral” yang nyata. Namanya rasa malu dan kasih sayang.
Ibu kantin atau guru punya beban mental berat jika curang. Mereka bertemu orang tua siswa setiap hari. Memberi makan tidak layak kepada anak tetangga adalah aib. Rakyat kecil mungkin tak paham audit. Tapi mereka sangat paham arti “dosa” dan “kualat”.
Uang 15 ribu akan sakti di tangan koperasi. Tak ada biaya logistik jauh. Tak ada biaya kemasan mahal. Tak ada setor laba ke pemegang saham. Hampir 100 persen dana berubah jadi daging segar dan telur. Makanan tersaji hangat dan bergizi.
Pilihan: Pelihara Pejabat atau Besarkan Anak?
Ini soal pilihan martabat. Bangsa macam apa kita? Memberi makan lewat makelar serakah, atau lewat dapur kejujuran di sekolah?
Hentikan skema vendor yang bocor. Jangan biarkan pajak rakyat jadi bancakan pejabat. Rakyat kecil lebih jujur menjaga perut anak bangsa. Koperasi sekolah adalah solusi paling realistis.
Urusan dapur harus balik ke sekolah. Di sana kejujuran masih punya harga. Gizi bukan sekadar angka di laporan pejabat. Mari selamatkan piring anak-anak kita sekarang juga.
Bagaimana Koperasi Membentengi Uang Rakyat dari Pungli?
Di bagian kedua, kita bedah teknis kekuatan koperasi. Mengapa sistem kolektif lebih berani menolak tekanan oknum pejabat.
Kenapa oknum pejabat gemetar jika dana masuk ke Koperasi Sekolah? Karena mereka tidak lagi berhadapan dengan satu orang yang ketakutan, melainkan dengan tembok solidaritas guru dan orang tua. Halaman ini membedah bagaimana koperasi menjadi benteng integritas yang mustahil ditembus oleh makelar proyek.
Daftar Analisis – Bagian 2
Koperasi: Benteng Keberanian Kolektif
Korupsi tumbuh subur saat korbannya sendirian. Dalam skema personal, pemilik kantin mudah diintimidasi. Jika oknum dinas minta jatah, mereka tak berani melawan. Takut izin kantin dicabut.
Koperasi sekolah mengubah aturan main. Pengurusnya adalah kumpulan guru dan staf. Mereka bekerja atas nama anggota. Oknum birokrat akan pikir panjang untuk menekan kelompok. Menekan satu orang itu mudah, menekan satu institusi itu repot.
Inilah kekuatan solidaritas. Rasa takut individu hilang saat menjadi bagian dari koperasi. Guru punya harga diri. Mereka tak akan membiarkan jatah makan muridnya dirampok oknum luar. Koperasi memberikan “otot” politik bagi warga sekolah.
Audit Rakyat Lewat Rapat Anggota
Vendor besar punya laporan keuangan rahasia. Koperasi sekolah punya buku yang terbuka bagi anggota. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ini audit paling jujur.
Orang tua murid bisa bertanya: “Kenapa harga telur mahal? Kenapa porsi daging mengecil?”. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan nota fiktif. Karena anggota koperasi juga belanja di pasar yang sama. Mereka tahu harga lapangan.
Di koperasi, transparansi bukan sekadar dokumen. Ini adalah kontrol sosial harian. Kebocoran dana akan langsung terasa di pembukuan. Dan anggota tidak akan tinggal diam jika uang mereka menguap tanpa alasan.
Cara Koperasi Menolak “Uang Bensin” Oknum
Bagaimana koperasi menolak pungli? Caranya dengan berlindung di balik aturan. Jika oknum dinas minta “upeti”, pengurus bisa menjawab dengan lugas.
“Maaf Pak, semua pengeluaran kami dicatat dalam sistem koperasi. Jika kami beri bapak uang bensin, pembukuan kami akan pincang di RAT nanti.” Ini alasan yang tak bisa dibantah. Koperasi adalah badan hukum resmi.
Sistem kolektif ini mematikan budaya “ewuh pakewuh” atau sungkan. Pengurus punya alasan kuat untuk tetap jujur. Mereka lebih takut pada laporan anggota daripada tekanan oknum luar. Inilah cara kita memutus rantai korupsi dari akarnya.
Menghidupkan Mesin Ekonomi Desa
Koperasi sekolah adalah pembeli besar di tingkat desa. Mereka belanja ratusan porsi setiap hari. Ini volume grosir. Koperasi bisa langsung kontrak dengan peternak ayam lokal. Tanpa makelar.
Uang 15 ribu tetap berputar di desa itu. Petani sayur punya pasar tetap. Peternak telur punya pembeli pasti. Ekonomi desa yang tadinya lesu jadi bergairah kembali. Ini adalah subsidi berganda bagi rakyat kecil.
Berbeda dengan vendor yang membawa uang ke pusat. Koperasi sekolah meninggalkan kekayaan di daerah. Sisa Hasil Usaha (SHU) juga kembali ke sekolah. Bisa untuk bantu siswa miskin atau perbaikan kelas. Uang rakyat kembali ke rakyat.
Bukan Sekadar Makan, Tapi Didikan Karakter
Program MBG lewat koperasi adalah laboratorium karakter. Siswa melihat guru mereka mengelola dana dengan jujur. Mereka belajar bahwa ekonomi bisa dijalankan dengan gotong royong. Ini pelajaran kewargaan yang nyata.
Sekolah bukan lagi menara gading. Sekolah menjadi pusat kemandirian desa. Rasa memiliki warga terhadap sekolah akan meningkat. Mereka menjaga sekolah karena sekolah menghidupkan petani dan memberi makan anak mereka.
Ini adalah investasi jangka panjang. Kita tidak hanya membentuk fisik yang sehat. Kita membentuk mentalitas bangsa yang mandiri. Bangsa yang percaya pada kekuatannya sendiri, bukan pada kontraktor luar.
Kesimpulan: Mandat Rakyat untuk MBG
Sudah saatnya kita berhenti bereksperimen dengan vendor besar. Biaya korupsi dan inefisiensinya terlalu mahal.
Taruhannya adalah pertumbuhan otak anak-anak kita. Jangan biarkan mereka makan sisa-sisa margin katering.
Pindahkan anggaran MBG langsung ke dapur koperasi sekolah. Berikan kedaulatan kepada guru dan orang tua. Gunakan sistem pembayaran digital agar tak ada celah nota fiktif. Biarkan warga desa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.
Hanya dengan cara ini, 15 ribu rupiah akan benar-benar jadi daging dan susu. Bukan jadi mobil mewah pejabat atau laba perusahaan katering. Mari kita kawal piring anak-anak kita melalui jalur kejujuran koperasi.
“Anggaran MBG adalah amanah, bukan proyek pengadaan.”
Mari sebarkan kesadaran ini. Dukung kedaulatan pangan sekolah melalui Koperasi Sekolah untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat dan jujur.
Opini ini disusun untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan bebas korupsi.
Kenapa pejabat di kantor tinggi berani menyunat anggaran? Karena mereka tidak melihat wajah anak-anak yang lapar. Di tingkat sekolah, situasinya terbalik. Ada beban mental dan budaya malu yang menjadi pengawas paling galak. Halaman ini membedah sisi psikologis mengapa kejujuran rakyat kecil adalah kunci gizi anak kita.
Daftar Analisis – Bagian 3
Jarak Emosional: Statistik vs Wajah Manusia
Korupsi sering terjadi karena jarak. Bagi vendor besar di Jakarta, anak sekolah di pelosok hanyalah angka. Jika porsi dikurangi 10 gram, mereka tidak merasa menyakiti siapa pun. Mereka hanya melihat “optimasi laba” di layar komputer.
Di dapur sekolah, segalanya berbeda. Pengelola kantin atau pengurus koperasi melihat langsung wajah murid-muridnya. Mereka tahu siapa yang datang dengan perut kosong. Mereka tahu anak mana yang butuh gizi lebih. Jarak emosional yang dekat ini mencegah niat jahat.
Sulit bagi manusia normal untuk tega mencuri jatah makan anak di depan matanya sendiri. Rasa kemanusiaan ini tidak ada dalam kontrak vendor. Hanya ada di dapur-dapur sekolah yang dikelola dengan hati.
Budaya Malu: Pengawas Tanpa Gaji
Pejabat bisa bersembunyi di balik meja kantor. Jika ada masalah, mereka berlindung di balik prosedur. Namun, warga sekolah tidak punya kemewahan itu. Mereka tinggal di komunitas yang sama dengan wali murid.
Jika koperasi sekolah memberikan makanan sampah, beritanya akan menyebar dalam hitungan jam. Di pasar, di tempat ibadah, hingga di hajatan desa. Menyunat jatah makan anak tetangga adalah aib seumur hidup. Malunya tidak akan hilang sampai tujuh turunan.
Budaya malu inilah polisi paling efektif di Indonesia. Ia bekerja 24 jam tanpa perlu digaji negara. Rakyat kecil lebih takut dicap sebagai “pencuri jatah anak” daripada takut pada audit administrasi birokrasi.
Beban Moral “Kualat” di Akar Rumput
Masyarakat desa masih memegang teguh nilai spiritual. Ada ketakutan mendalam akan konsep “kualat” atau kualat. Mengambil hak anak-anak, apalagi anak miskin, dipercaya akan membawa petaka bagi keluarga sendiri.
Keyakinan ini adalah benteng integritas yang sangat kuat. Vendor katering tidak punya beban moral seperti ini. Mereka bekerja atas nama profit dan legalitas. Tapi rakyat kecil bekerja atas nama keberkahan hidup.
Bagi mereka, uang seribu rupiah hasil menyunat gizi anak tidak akan jadi daging. Malah akan jadi penyakit atau musibah. Logika spiritual ini jauh lebih ampuh mencegah korupsi dibanding aturan hukum yang sering bisa diakali.
Audit Piring: Setiap Orang Tua Adalah Intelijen
Jika MBG diserahkan ke koperasi, pengawasan menjadi sangat terbuka. Setiap orang tua yang menjemput anak adalah intelijen. Mereka bisa langsung sidak ke dapur sekolah. Mereka bisa menimbang porsi anak mereka sendiri.
Transparansi radikal ini hanya bisa terjadi di level sekolah. Vendor besar tidak akan membiarkan orang tua murid masuk ke dapur industri mereka. Alasannya rahasia perusahaan atau standar prosedur. Padahal itu hanya cara untuk menutup celah pengawasan.
Di koperasi sekolah, tidak ada rahasia. Dapur itu milik bersama. Ibu-ibu wali murid akan menjadi pengawas yang sangat galak jika urusannya adalah perut anak mereka. Inilah sistem audit sosial yang paling jujur dan gratis bagi negara.
Benteng Terakhir Harga Diri Guru
Guru adalah profesi yang paling dipertaruhkan harga dirinya. Melibatkan guru dalam koperasi MBG berarti mengaktifkan radar integritas mereka. Guru tak akan mau martabatnya hancur hanya demi “setoran” oknum luar.
Mereka berdiri sebagai benteng terakhir. Jika piring anak-anak kosong, guru yang akan pertama kali bersuara. Solidaritas korps guru jauh lebih kuat daripada tekanan birokrasi dinas yang korup. Koperasi sekolah mengembalikan marwah guru sebagai penjaga karakter bangsa.
Inilah alasan mengapa MBG harus berbasis rakyat sekolah. Karena di sana, kejujuran masih punya harga diri. Di sana, korupsi bukan sekadar salah administrasi, tapi pengkhianatan terhadap kemanusiaan.
Bagaimana Membangun Sistem Digital Agar Nota Belanja Koperasi Tidak Bisa Dimark-up?
Setelah urusan mental selesai, kita perlu teknologi sederhana. Halaman berikutnya membahas sistem pembayaran nontunai yang mematikan kreativitas korupsi nota pasar.
Niat baik saja tidak cukup, kita butuh sistem yang mengunci ruang gerak para pemain nota fiktif. Halaman ini membedah bagaimana teknologi sederhana dan belanja langsung ke petani lokal bisa mematikan kreativitas korupsi, sekaligus memastikan uang negara tidak lari ke kantong makelar kota.
Daftar Analisis – Bagian 4
Sistem Nontunai: Membunuh Nota Fiktif
Korupsi belanja sering terjadi pada uang tunai dan nota tulisan tangan. Sangat mudah menulis harga ayam lebih mahal seribu rupiah di nota pasar. Namun, di era digital ini, celah itu bisa ditutup dengan mudah.
Koperasi sekolah wajib menggunakan transaksi nontunai (QRIS atau Transfer). Setiap rupiah yang keluar harus terdaftar ke rekening petani atau pedagang pasar. Tidak ada lagi uang tunai yang berceceran di kantong pengelola. Jejak digital adalah auditor paling kejam bagi pelaku mark-up.
Dengan sistem ini, bendahara sekolah tidak perlu pusing memeriksa nota lecek. Semua data belanja terekam otomatis di aplikasi. Inilah cara teknologi melindungi kejujuran orang kecil dari godaan serakah.
Potong Kompas: Belanja Langsung ke Kandang
Vendor besar harus membeli dari distributor, yang membeli dari makelar, yang mengambil dari petani. Setiap tangan minta untung. Di piring anak, harga bahan jadi mahal tapi kualitasnya menurun karena sudah berhari-hari di perjalanan.
Koperasi sekolah punya keunggulan jarak. Mereka bisa langsung belanja ke peternak ayam atau petani sayur di desa sekitar. Harga kandang tentu jauh lebih murah daripada harga pasar induk. Selisih harga inilah yang dialihkan menjadi tambahan daging atau susu untuk anak-anak.
Ini bukan eceran. Belanja untuk ratusan siswa setiap hari adalah kuota besar bagi petani desa. Koperasi sekolah menjadi penyelamat ekonomi petani lokal. Uang negara langsung mendarat di tangan orang yang benar-benar bekerja di sawah.
Standardisasi Gizi Tanpa Seragamisasi Vendor
Alasan pemerintah memakai vendor biasanya adalah standar gizi. Tapi gizi bukan berarti makanannya harus sama bentuknya dari Sabang sampai Merauke. Gizi adalah kandungan protein dan vitaminnya.
Koperasi sekolah bisa mengikuti panduan menu dari ahli gizi pusat, namun bahan bakunya menyesuaikan apa yang tumbuh di desa tersebut. Di pesisir pakai ikan segar, di pegunungan pakai sayur mayur. Ini jauh lebih sehat daripada memaksa anak makan makanan kemasan yang diawetkan demi distribusi vendor yang jauh.
Kesegaran bahan makanan adalah kunci kesehatan utama. Bahan yang dipetik pagi ini dan dimasak siang ini punya nilai gizi jauh lebih tinggi daripada daging beku milik vendor katering raksasa.
Membangun Kedaulatan Pangan dari Kantin
Jika puluhan ribu sekolah belanja ke petani lokal, maka ketahanan pangan kita terbangun secara alami. Petani punya kepastian pembeli. Mereka jadi semangat menanam karena pasarnya jelas: sekolah di sebelah rumah mereka.
Kita tidak perlu lagi impor bahan pangan besar-besaran untuk program ini. Koperasi sekolah menjadi mesin penggerak produksi pangan nasional dari bawah. Ini adalah sistem pertahanan pangan yang paling tangguh karena berbasis kekuatan rakyat, bukan ketergantungan pada impor.
Anak-anak sehat, petani makmur. Ini adalah simbiosis mutualisme yang hanya bisa terwujud jika kita berani memecat makelar dan mempercayai koperasi sekolah.
Pajang Harga di Mading Sekolah
Transparansi paling ampuh adalah keterbukaan informasi. Koperasi sekolah wajib memajang daftar belanja harian di mading atau grup WhatsApp orang tua. Berapa kilo ayam yang dibeli, berapa harganya, dan siapa penjualnya.
Saat semua orang bisa melihat, tidak ada yang berani bermain harga. Ibu-ibu wali murid adalah pemeriksa harga yang sangat teliti. Jika harga ayam di pasar 35 ribu tapi koperasi menulis 40 ribu, protes akan langsung meledak saat itu juga.
Inilah yang disebut pengawasan berbasis komunitas. Ia jauh lebih cepat dan akurat daripada tim pengawas dinas yang datang setahun sekali. Kejujuran dipaksa hadir melalui mata publik yang selalu terjaga.
Bagaimana Mengubah MBG Menjadi Warisan Ekonomi Nasional yang Permanen?
Di halaman terakhir, kita bicara tentang visi besar. Bagaimana skema koperasi ini akan menyelamatkan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar urusan perut kenyang. Ini adalah soal kemandirian bangsa. Jika kita terus bergantung pada vendor, kita sedang membangun fondasi ekonomi yang rapuh. Halaman terakhir ini menegaskan mengapa koperasi sekolah adalah harga mati bagi masa depan ekonomi dan gizi Indonesia.
Daftar Analisis – Bagian 5 (Manifesto Akhir)
Ekonomi Sirkular: Uang Rakyat Kembali ke Rakyat
Anggaran triliunan rupiah untuk MBG adalah uang pajak dari rakyat. Sangat tidak adil jika uang ini hanya numpang lewat di desa lalu terbang kembali ke kantong pemilik vendor di kota besar. Ini adalah pemiskinan struktural yang harus dihentikan.
Dengan koperasi sekolah, uang itu menetap di desa. Ia berputar dari tangan sekolah ke tangan petani, peternak, dan pedagang pasar lokal. Uang yang berputar di desa akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat bawah. Inilah ekonomi sirkular yang nyata.
Setiap butir telur yang dibeli dari peternak desa adalah nafas bagi ekonomi lokal. Kita tidak hanya memberi makan anak, tapi juga memberi makan ekonomi desa yang selama ini sering terabaikan.
Mengembalikan Koperasi sebagai Soko Guru Bangsa
Kita sering berteriak tentang ekonomi Pancasila, tapi praktiknya seringkali kapitalistik. Program MBG lewat vendor besar adalah contoh nyata pengkhianatan terhadap cita-cita koperasi. Kita justru memperkuat monopoli daripada membangun kolektif.
Menjadikan koperasi sekolah sebagai pengelola MBG adalah cara terbaik menghidupkan kembali marwah ekonomi kerakyatan. Koperasi bukan lagi sekadar nama di buku pelajaran. Ia menjadi mesin ekonomi yang hidup, bergerak, dan menghidupi ribuan orang di setiap sekolah.
Jika koperasi sekolah kuat, sekolah menjadi mandiri. Keuntungan atau SHU bisa digunakan untuk beasiswa atau memperbaiki atap kelas yang bocor. Inilah kemandirian yang kita impikan.
Memutus Rantai Ketergantungan pada Elit
Selama ini daerah selalu bergantung pada keputusan pusat dan proyek-proyek besar. Skema vendor memperpanjang rantai ketergantungan ini. Jika vendor bermasalah atau korupsi, ribuan anak di daerah langsung terkena dampaknya tanpa bisa melawan.
Koperasi sekolah memutus rantai itu. Kedaulatan ada di tangan warga sekolah. Mereka tidak perlu menunggu instruksi vendor untuk memastikan ayam yang dimasak hari ini segar. Mereka punya kendali penuh atas piring anak-anak mereka.
Kemandirian adalah pertahanan terbaik. Dengan koperasi, program MBG tidak akan mudah goyah oleh permainan politik elit di tingkat pusat. Rakyat menjaga programnya sendiri karena mereka merasakan langsung manfaat ekonominya.
Warisan Kejujuran untuk Generasi Emas
Tahun 2045 kita ingin memiliki Generasi Emas. Tapi emas tidak bisa dibentuk dari makanan sisa korupsi. Emas dibentuk dari gizi yang bersih dan teladan kejujuran yang mereka lihat setiap hari di sekolah.
Saat siswa melihat orang tua dan gurunya mengelola makanan mereka dengan jujur, mereka belajar tentang integritas. Mereka belajar bahwa mencari rezeki tidak harus dengan menipu. Pelajaran ini jauh lebih berharga daripada rumus matematika di dalam kelas.
Kita sedang menanam benih karakter. Jika fondasinya adalah kejujuran koperasi, maka masa depan Indonesia akan diisi oleh pemimpin-pemimpin yang tahu cara menjaga amanah. Bukan pemimpin yang mahir mencari celah dalam kontrak pengadaan.
Manifesto Penutup: Pilihan di Tangan Kita
Kita sampai pada titik kesimpulan yang tegas. Hentikan MBG berbasis vendor yang hanya menjadi ladang korupsi tersembunyi. Skema itu adalah penghinaan bagi gizi anak dan pengkhianatan bagi ekonomi rakyat kecil.
Alihkan seluruh mandat dan anggaran kepada dapur sekolah berbasis koperasi. Percayalah pada kejujuran rakyat kecil. Mereka mungkin tidak punya ijazah manajemen katering internasional, tapi mereka punya hati dan rasa malu sosial.
Rp15.000 harus menjadi 100% hak anak dan 100% keberkahan bagi petani. Jangan biarkan satu rupiah pun mengalir ke kantong pejabat rakus dan pengusaha serakah. Mari kita kawal program ini bukan sebagai proyek, tapi sebagai gerakan suci untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
AKHIR ANALISIS: DAULAT RAKYAT ATAS GIZI
“Kejujuran orang kecil adalah benteng terakhir yang dimiliki bangsa ini. Mari kita titipkan masa depan gizi anak-anak kita di sana.”
Selesai – Bagian 1 Sampai 5
